PEKANBARU - Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menerima permohonan dari sejumlah instansi untuk mengawal kegiatan tahun 2019. Permohonan itu ditelaah.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, mengatakan,  pihak yang telah mengajukan permohonan di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pihak kementerian yang berkantor di Bumi Lancang Kuning.

"Ada Balai Jalan (Kementerian PUPR), Dinas PUPR Riau, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, dan beberapa instansi lainnya," ujar Muspidauan, Kamis (28/3).

Muspidauan menyebutkan, permohonan tersebut akan ditelaah sebelum diputuskan apakah disetujui atau tidak. Penelaahan itu dilakukan dalam ekspos bersama instusi tersebut. "Ada beberapa kegiatan yang sudah diekspos tapi belum diambil kesimpulan," kata Muspidauan.

Saat ditanya, berapa total nilai kegiatan yang dimohonkan tersebut, Muspidauan belum bisa memastikan. Pasalnya, kegiatan-kegiatan tersebut masih dalam penelaahan. "Ini masih ditelaah," imbuh Muspidauan.

Muspidauan mengimbau kepada instansi lain yang  belum mengajukan permohonan untuk segera menyampaikannya ke TP4D Kejati Riau. Apalagi saat ini, sudah masuk triwulan pertama pada tahun 2019. "TP4D dibentuk untuk mendukung program pembangunan, sekiranya dinas dan instansi lainnya dapat memanfaatkannya," imbau Muspidauan.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 lalu, Kejati Riau telah mengawal setidaknya 116 kegiatan pembangunan di Provinsi Riau. Adapun total nilai kegiatan yang dipercayakan Pemprov Riau itu senilai Rp2,3 triliun lebih. Dalam melakukan pengawalan ini, TP4D Kejati Riau juga membuat program. Kegiatan itu akan dievaluasi secara rutin.