PEKANBARU - Provinsi Riau akan memasuki fenomena bonus demografi pada tahun 2021 mendatang. Saat ini, beberapa daerah di Riau sudah menunjukkan fase menuju bonus demografi.
Demikian dikatakan Ketua umum Pengurus Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Pusat Sudibyo Alimoeso usai melantik pengurus IPADI Riau periode 2018/2021 yang diketuai Prof Harlein, Senin (29/10/2018) di Hotel Prime Park.
Bonus Demografi sendiri merupakan fenomena struktur penduduk lebih menguntungkan daripada sisi pembangunan. Kebanyakan, kata Sudibyo, bonus demografi terjadi bukan karena tingkat fertilitasnya yang turun, tetapi karena migrasi masuk untuk bekerja.
"Nah ini tantangan berat, karena biasanya mereka adalah yang masih umur muda. Tantangan baru mereka akan jadi pasangan muda. Kalau mereka tidak dilakukan edukasi dan komunikasi yang baik, maka ditakutkan wilayah tersebut tidak bisa mempertahankan bonus demografi," jelasnya.
Untuk itu, Ia berharap IPADI Riau dapat memberi banyak kontribusi terhadap pengembangan program. Termasuk peran para IPADI untuk menjadi organisasi yang bisa menjadi tolok ukur ataupun contoh yang baik kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat terkait permasalahan bonus demografi ini.
Ia juga menjelaskan, jika suatu daerah meraih bonus demografi tapi dengan angka fertiliti tinggi, maka yang ditakutkan adalah pada tingkat keluarganya. Karena mereka punya potensi besar tapi jumlah keluarga mereka banyak, tentu ini akan sulit dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Oleh karena itu yang harus jadi perhatian adalah bagaimana untuk bisa menurunkan angka Fertilitas Riau yang tinggi sehingga Riau tidak lagi menjadi daerah penyumbang penduduk untuk Indonesia. Untuk itulah, peran IPADI sangat diperlukan di sini," jelasnya lagi.
Sementara itu, Ketua terpilih IPADI Riau Harlein mengatakan bonus demografi bukanlah kejadian yang diterima begitu saja, hal ini bisa terjadi tapi butuh perjuangan dan perjuangan ini perlu pemikiran.
"Karena bagaimanapun pembangunan harus berbasis kependudukan," ungkapnya.
Lanjutnya, dalam menghadapi era bonus demografi ini ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah angkatan tenaga kerja kita yang sangat besar. Selain itu tingkat kelahiran juga tinggi.
Oleh karena itu, kata dia, dinas instansi terkait harus bekerja lebih keras. Tentu dibutuhkan pemikiran-pemikiran. Kata dia, IPADI akan mencoba memberi masukan agar indikator-indikator kependudukan itu masuk dalam proses perencanaan apakah RPJM tingkat Provinsi maupun RPJM Kabupaten/Kota.
"Lalu bagaimana mengintegrasikan indikator dalam RPJM? Tentu Advokasi harus kita berikan kepada pengambil keputusan baik nanti dalam paket-paket pelatihan maupun silaturahim dengan pejabat-pejabat daerah," imbuhnya
Penulis: Delvi Adri
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
-754x511.jpg)
.jpg)
