PEKANBARU - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau menggelar sosialisasi kegiatan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, yang dilakukan sepekan.

Sosialisasi ini bertujuan menjaring rekan-rekan sahabat Ombudsman, yakni masyarakat, media, LSM, mahasiswa dan kalangan elemen lainnya. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu.

"Upaya Ombudsman dalam hal ini salah satu tugasnya dalam bidang pencegahan dan membangun jalinan kerjasama dengan media," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, H Ahmad Fitri, Selasa (7/8/2018) di Kantor ORI Riau.

Ia menjelaskan tugas-tugas Ombudsman, selain menerima pengaduan dan menyelesaikan persoalan itu, Ombudsman juga melakukan upaya pencegahan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Untuk itu, kami perlu membentuk jaringan kerja dengan menjaring berbagai komponen luas untuk memantau dan mengawasi di lapangan," lanjut Ahmad.

Dalam hal ini, fungsi utama sekali Ombudsman sendiri adalah melakukan fungsinya sebagai pencegahan dan fungsi sebagai penyelesaiaan. Laporan yang diterima dari warga segera ditindaklanjuti.

Selain itu, dalam tahun 2018 ini, Ombudsman telah menerima laporan dari masyarakat Riau tentang tidak tepatnya posisi pelayanan pemerintah saat ini. Lalu Ombudsman juga turun meninjau langsung ke lapangan.

"Ada laporan yang kita terima dari masyarakat tentang adanya temuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu juga ada yang gak ada melaporkan ke kita, untuk itu turun langsung ke lapangan menindaknya," tutur Ahmad.

Seperti contoh, cerita Ahmad terkait kejadian demo yang di Kampar beberapa bulan lalu. Saat ini belum ada yang melapor ke Ombudsman permasalahan tersebut.

"Nah itu tidak ada laporannya. Tapi Ombudsman langsung yang turun untuk mencari kebenarannya," cerita Ahmad.

Ia berharap, masyarakat Riau dapat bekerja sama dalam kegiatan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik. Jika menemukan adanya temuan yang menyimpang tentang pelayanan, segera dilaporkan.

"Tidak hanya permasalahan pelayanan publik di pemerintahan, di kepolisian pun jika ada laporkan. Biar bisa dicari solusinya apa yang sebenarnya tersendat," tutup Ahmad.

Penulis: Helmi
Editor : Yusni Fatimah