SELATPANJANG - Massa yang tergabung kedalam Dewan Pimpinan Pusat Laskar Muda Melayu Riau (DPP-LM2R) mendatangi Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kepulauan Meranti, Jum'at (22/12/2017) sore kemarin. Mereka menuntut tentang kejelasan honor guru madrasah yang ada di Kabupaten termuda di Riau itu.

Koordinator aksi yang juga Ketua LM2R, Jefrizal menilai Kemenag tidak berbuat apa-apa dan membiarkan gru honor madrasah tidak menerima gaji sudah setahun lebih tersebut. Dia meminta Kemenag bisa mencarikan solusinya.

"Kami minta kejelasan tentang nasib ribuan guru madrasah di Meranti. Sebab sudah lebih setahun tidak menerima honor. Khususnya guru madrasah di bawah yayasan," ungkapnya.

Kedatangan mereka diterima oleh Kasi Pendidikan, H Efendi SAg, Kasi Haji, H Hasbullah dan Kasi Bimas, H Jasmail SAg. Dalam penyampaian orasi dan pernyataan sikap di depan kantor Kemenag d Jalan Dorak, Selatpanjang itu juga mendapatkan pengawalan puluhan anggota kepolisian.

"Selagi tidak ada hibah Pemda kami tak bisa mengakomodir. Kami juga tidak bisa mengintervensi pemda, kapasitas kami hanya dari sisi pembinaan. Honorer Kemenag madrasah negeri itu  tanggung jawab kami, kalau swasta bukan," kata Kasi Pendidikan Kemenag, H Efendi SAg.

Setelah menyampaikan orasi dan mendapatkan tanggapan dari pihak Kemenag mereka meminta dibuatkan berita acara yang ditandatangani langsung oleh ketiga pejabat di Kemenag Kepulauan Meranti yang menerima kedatangan mereka tersebut.

Dalam berita acara tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Kemenag Kepulauan Meranti tidak mampu membayar guru-guru honor madrasah dibawah naungan yayasan selama tidak ada hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Kemudian Kemenag juga berjanji akan mengupayakan mengusulkan kepada Pemkab Meranti dan DPRD agar mengalokasikan hibah untuk guru honor madarsah sesuai dengan kesanggupan keuangan daerah.

"Kita akan mengupayakan untuk mengusulkan kembali dana hibah kepada Pemkab Meranti sesuai kesanggupan mereka. Kalau mengharapkan dari Kemenag untuk mengatasinya, kami tidak sanggup," sebut Kasi Pendidikan H Efendi.

Setelah menerima berita acara dari pihak Kemenag tersebut massa yang hanya berjumlah 6 orang tersebut langsung membubarkan diri. Mereka akan meminta DPRD dan Pemkab agar dapat mengalokasikan bantuan bagi guru honor madarasah yang ada di Kepulauan Meranti.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggarkan lagi bantuan bagi guru madrasah tersebut pada tahun 2018 mendatang. Karena dia menyebutkan kemampuan daerah sangat terbatas akibat terjadinya rasionalaisasi anggaran.

"Tahun depan tidak kita anggarkan lagi. Karena anggaran daerah sangat terbatas," ucap Irwan.

Namun dia mengaku masih akan tetap berusaha memperhatikan guru madrasah diwilayah Kepulauan Meranti jika kemampuan daerah sangat memungkinkan. Namun sebelumnya akan dilakukan pendataan yang rill terhadap jumlah guru madrasah itu sendiri.

"Kalau tahun 2019, nanti kita lihat kondisi keuangan kita. Kalau memungkinkan akan kita anggarkan lagi. Tetapi kita juga mau melihat dulu berapa jumlah rill dari guru madraah yang benar-benar fokus mengajar di sekolah madrasah," ucapnya.

Bupati Kepulauan Meranti tu menilai banyak guru madrasah yang mengajar saat ini merangkap pekerjaan dari pekerjaan lain. Baik menjadi pegawai honor di Desa atau di Kecamatan dan pekerjaan lainnya.

"Kita mau yang benar-benar fokus mengajar di sekolah madrasah saja. Kalau ada pekerjaan lain tidak masuk kategori untuk kita bantu," terang Irwan.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah