SELATPANJANG - Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan akhirnya mengetuk palu pengesahan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2017 setelah melalui pembahasan alot antara Banggar DPRD dan TAPD.
APBD P 2017 disahkan sebesar Rp1.089.846.683.801. Pengesahan dilakukan dalam paripurna Senin (25/9/2017) malam pukul 21:00 WIB di Gedung Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti.
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzi Hasan, didampingi Wakil Ketua M Taufikurrahman. Hadir juga Wakil Bupati Drs Said Hasyim, sejumlah anggota DPRD dan sejumlah pejabat OPD.
Dalam pengesahan ini APBD perubahan berkurang sebesar Rp27.413.821.152 dari APBD murni sebesar Rp1.117.260.504.953.
Adapun rincian APBD-P Kabupaten Kepulauan Meranti 2017, yakni Pendapatan terdiri
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp93.687.093.554 mengalami kenaikan sebesar Rp30.687.093.534 dari APBD murni sebesar Rp63.000.000.020.
Dana Perimbangan sebesar Rp834.530.523.875 mengalami kenaikan sebesar Rp25.857.835.314 dari APBD murni sebesar Rp808.672.688.561.
Dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp161.629.066.372 mengalami penurunan sebesar Rp83.958.750.000 dari APBD murni sebesar Rp245.587.816. 372.
Sedangkan belanja ditetapkan Rp 1.067.838.882.249 mengalami penurunan sebesar Rp111.621.622.684 dari APBD murni sebesar Rp1.179.460.504.933 dengan perincian Belanja tidak langsung atau belanja pegawai Rp511.861.609.982 berkurang sebesar Rp76.803.955.232 dari APBD murni sebesar Rp588.655.565.214 dan belanja langsung atau belanja publik sebesar Rp555.977.272.267 berkurang sebesar Rp34.817.667.452 dari APBD murni sebesar Rp590.794.939.719.
Pembiayaan Daerah, Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp21.440.467.695. Ini juga mengalami penurunan sebesar Rp78.559.532.305 dari APBD Murni sebesar Rp100.000.000.000.
Sedangkan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar Rp43.448.269.247. SiLPA mengalami kenaikan sebesar Rp5.648.269.227 dari APBD Murni sebesar Rp37.800.000.020.
Agenda pengesahan APBD-P 2017 diawali dengan mendengarkan kesimpulan dari pembahasan Ranperda APBD-P yang dibacakan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Mashisyam, S.Kom. Setelah laporan tersebut, selanjutnya Ketua DPRD selaku pimpinan sidang bertanya kepada seluruh legislator yang hadir untuk diteruskan kepada pengesahan
Pada kesempatan itu, sebagian besar anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju, sedangkan dua anggota DPRD lainnya dari fraksi PKB yakni Hafizan Abas dan Maaruf Syafii, menyatakan tidak setuju dan keluar (walkout) dari ruang sidang.
Saat interupsi sebelum keluar dari ruang sidang, Hafizan Abas menyatakan sikap dan menjelaskan alasan penolakannya terhadap pengesahan APBD-P 2017 tersebut, serta mempertanyakan kenapa dalam Perda APBD-P 2017 itu tidak dianggarkan bantuan honorarium bagi para guru madrasah serta beasiswa yang bernaung di bawah Kementerian Agama.
"Saya mempertanyakan, kenapa bantuan dana hibah bagi guru Kenanga dan beasiswa tidak dianggarkan dalam APBD Ini, saya menilai ini merupakan kebijakan yang tidak bijak dan sangat memprihatinkan untuk itu kami dari fraksi PKB akan Walk Out," kata Hari dan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan sempat menjelaskan persoalan kenapa hibah guru Kemenag dan beasiswa tidak dianggarkan, namun anggota DPRD itu tidak memperdulikan.
Meski dua anggota DPRD tersebut menyatakan Walk Out, sidang pengambilan keputusan itu tetap dilanjutkan, Ketua DPRD Fauzi Hasan menjelaskan bahwa apa yang menjadi keinginan Hafizan Abas dan Maaruf Syafii sudah diusulkan semua Fraksi melalui perwakilannya di Badan Anggaran, namun usulan itu terbentur dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
"Dia tidak mau mendengar penjelasan kita. Kita juga prihatin dengan persoalan ini, seharusnya bisa membaca situasi dan kondisi. Dia bukan anggota Banggar jadi dia tidak tahu permasalahan ini, ini murni untuk masyarakat bukan kebutuhan politik, saya tegaskan kemampuan keuangan daerah lah yang menyebabkan ini semua," kata Fauzi.
Ketua DPRD itu juga menjelaskan terjadinya Silpa sebesar Rp43.448.269.247, dia mengatakan bahwa dana itu tidak bisa diganggu karena dipergunakan untuk keperluan lain.
"Adapun Silpa sebesar Rp43 milyar lebih itu adalah dana yang tidak bisa di kotak katik, jadi jangan salah persepsi, dana ini nantinya akan dipergunakan untuk reboisasi," kata Fauzi.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
