SELATPANJANG - Macetnya arus import barang dari negara Jiran Malaysia ke Kepulauan Meranti yang dipasok melalui Pelabuhan Pelindo Selatpanjang menimbulkan dampak tidak baik.
Selain membuat harga barang pokok melambung juga membuat para buruh angkut yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kehilangan pekerjaan karena tidak ada barang yang diangkut.
Hal ini membuat resah para buruh angkut yang sehari-hari bekerja di Pelabuhan Pelindo I Selatpanjang itu, dengan tidak adanya pekerjaan otomatis membuat mereka tidak punya penghasilan, menyikapi hal tersebut para buruh angkut berharap mendapat solusi dari Pemerintah Daerah agar arus barang dipelabuhan berjalan dengan baik dan jasa angkutan dari asosiasi buruh bisa beraktifitas dengan normal.
Masalah ini pun bahas dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan melibatkan Dinas dan Instansi Vertikal terkait begitu juga penegak hukum yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Meranti, Yulian Norwis SE MM, bertempat diruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Rabu (6/9/2017).
Turut hadir dalam Rakor itu Asisten II Sekdakab. Meranti Ir. Anwar Zainal, Kadisperindag Meranti Drs Azza Fahroni, Kepala Badan Penanaman Modal Aready, Kepala Badan Karantina Meranti, Perwakilan Kajari Meranti, Perwakilan Bea Cukai, Kabag Ops Polres Meranti, dan perwakilan buruh angkut pelabuhan.
Dalam Rakor tersebut didapati, berkurangnya aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Pelindo I Sepatpanjang, berawal saat terjadinya penangkapan barang Import yang dianggap beresiko tinggi oleh Tim gabungan Operasi Pangan Nasional (OPSON) dari unsur BPOM RI, Polri dan Kejaksaan yang menyegel puluhan ton barang ilegal di dalam Gudang milik PT (persero) Pelindo I Cabang Selatpanjang, pada Maret 2017 lalu yang dipimpin langsung Ka. BPOM RI Ir. Penny Kusumastuti Lukito.
Sejak saat itu para importir di Selatpanjang hampir menghentikan semua aktifitas import barang terutama makanan. Berkurangnya aktifitas import di Selatpanjang karena semakin ketatnya aturan Kepabeanan. Dimana telah dibentuknya Satgas penertiban barang import beresiko tinggi yang terdiri dari Kementerian Keuangan RI, KPK, Kapolri, Kajagung, Menteri Pedagangan, PPATK, Kepala Staf Kepresidenan dan Dirjen Bea Cukai khususunya diwilayah timur. Tim ini akan menindak semua aktifitas import yang tidak memiliki izin.
Seperti dikatakan pihak Kejari Meranti semua terkait dengan izin yang tidak bisa ditawar tawar kecuali ada kebijakan, karena dampaknya pada pajak, jika pajak tidak jalan maka pemasukan negara nol.
Salah seorang perwakilan buruh angkut yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Syaiful berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar buruh dapat bekerja dan memperoleh penghasilan lagi.
Sekedar informasi buruh angkut pelabuhan yang masuk anggota TKBM dan memiliki kartu berjumlah 120 orang dari jumlah itu, buruh angkut sebanyak 100 orang yang kini menjadi pengangguran.
Masalah lainnya yang menyebabkan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Pelindo I Selatpanjang bukan kawasan Free Trade Zone seperti halnya Pelabuhan Dumai salah satu dari enam Pelabuhan di Indonesia yang diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk perdagangan lintas batas.
Kadisperindag Meranti Drs Azza Fahroni dalam penjelasannya mendapatkan izin Free Trade Zone (FTZ) tidak mudah dan akan memakan waktu yang lama mulai dari lobi di Legislatif, seperti menghasilkan produk tertentu untuk dikirim keluar seperti di Dumai.
Meski begitu, Sekda mengaku telah mengusulkan Meranti menjadi salah satu Free Trade Zone seperti yang diberlakukan di Dumai melalui Komisi 6 DPR RI, karena menurut Sekda tidak ada alasan Meranti tidak mendapat fasilitas FTZ karena kondisi Meranti yang merupakan daerah Kepulauan mirip dengan Karimun Kepulauan Riau.
Sementara itu terkait penanganan barang sitaan BPOM RI beberapa waktu lalu dari hasil koordinasi dengan Kepala Pusat Penyidikan Balai POM RI dengan Sekretaris Daerah Meranti mengaku sudah mendapatkan solusi dan masalah ini juga telah dikoordinasikan dengan Balai POM Pekanbaru apakah barang akan dilelang atau dihibahkan.
Penulis : Ali Imroen
Editor : Unik Susanti
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
