SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti diminta dapat menanggung minimal biaya pendidikan 3 orang anak korban penembakan polisi di insiden "Bentrok Meranti".

Is Rusli (alm) merupakan korban penembakan oleh anggota polisi saat terjadinya kerusuhan antara masyarakat dan polisi di Polres Kepulauan Meranti 25 Agustus 2016 lalu. Hal itu karena mendapatkan pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM).

Permintaan itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai saat turun ke Meranti, Jumat (2/9/2016) lalu. Komnas HAM tersebut sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada pihak Pemkab Meranti.

Menurut Pigai, jaminan pendidikan, jaminan sandang, pangan dan papan, serta tanggung jawab kebebasan beragama merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara terdapat sebanyak 3 orang anak Is Rusli (alm) saat ini menjadi terlantar dan tidak ada jaminan mendapatkan berbagai haknya, terutama pendidikan.

"Jaminan ganti rugi kepada keluarga belum ada atas kejadian tersebut. Jadi, memang harus ada kompensasi dan lainnya untuk membantu keluarga. Oleh karena itu, kami mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu ketiga anak korban. Minimal dapat membantu memberikan pendidikan hingga sarjana. Karena itu menjadi kewajiban Pemerintah," kata Pigai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu sudah menjadi keharusan. Pasalnya, keluarga juga tidak ingin bahwa anggota keluarganya meninggal dunia. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan itu.

"Sebab Pemerintah Daerah selaku penguasa di wilayah kabupaten dan memiliki kewenangan dan kekuatan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut sehingga anak-anak korban mendapatkan pendidikan setidaknya selama 20 tahun atau sampai sarjana," pintanya.

Sebelumnya, istri Is Rusli, Juliana mengeluhkan untuk menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil, yakni Rani (9), Ade (5) dan Zaki (3). Ketiga anak tersebut menjadi tanggungan Juliana yang tidak bekerja tersebut.

"Saya tidak bekerja. Sementara harus menghidupi ketiga anak kami yang masih kecil. Bahkan dua di antaranya masih menyusui,"kata Julia.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim mengatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak menyanggupi hal itu, karena Said menganggap bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saat ini belum ada rekomendasi dari pihak Komnas HAM. Kalaupun ada kita tidak menyanggupi hal itu. Karena itu tidak ada kaitannya ke Pemda. Namun kita bersedia membantu dengan menjadikan istrinya diberi pekerjaan sebagai honorer di Pemkab sesuai dengan keahlian yang dimilikinya," kata Said, Rabu (5/10/2016).

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah