SELATPANJANG - Setelah beasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 sempat dibatalkan penyalurannya, kini pemerintah daerah berinisiatif untuk menganggarkan beasiswa tersebut di APBD 2016.
Hal ini terungkap dalam audiensi pemerintah daerah dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPM2KM) Pekanbaru, Ikatan Pelajar Mahasiswa Selatpanjang (IPMS) Pekanbaru dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kepulauan Meranti, di ruang rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (11/1/2016) sore.
Dalam audiensi tersebut perwakilan mahasiswa tersebut melakukan tuntutan, diantaranya beasiswa tahun 2015 wajib dikeluarkan, keterbukaan informasi publik terkait penyebab kekosongan kas daerah, meminta penjelasan terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta meminta ketentuan biaya operasional perjalanan SKPD.
Dari perwakilan pemerintah daerah diwakili Sekretaris daerah, Iqaruddin, Kepala Bappeda, Azza Fahroni dan Kepala Seksi Bantuan Tidak Langsung (BTL) Mubaraq Alamsyah serta dua anggota komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah dan Edy Mashudi.
Sekretaris daerah, Iqaruddin mengatakan adapun dibatalkannya penyaluran beasiswa 2015 dikarenakan kekosongan kas daerah. Kekosongan ini disebabkan lambatnya pusat mentransferkan dana ke rekening kas daerah, dana transfer pusat diasumsikan mencapai Rp 57 miliar dari sektor sumber daya alam (SDA) dan Rp 25 miliar dari sektor pajak.
"Kas daerah itu bukan kosong melompong, masih ada sekitar Rp12 miliar yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi. Saat ini pemerintah daerah berhutang sebanyak Rp67 miliar diantaranya kepada rekanan kontraktor sebanyak Rp50 miliar. Sementara Rp17 miliar lagi terdiri dari utang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti tukar uang (TU) dan ganti uang (GU) termasuk untuk satu desa yakni, Desa Permai yang Alokasi Dana Desa (ADD) nya belum dicairkan, jadi kita dahulukan yang wajib baru yang pilihan," kata Sekda.
Sementara itu anggota komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah yang juga anggota Banggar DPRD mengatakan mereka telah rapat bersama tim TAPD Pemda Meranti, untuk membicarakan masalah pembayaran hutang tahun 2015 akibat belum diterimanya dana bagi hasil dari pusat.
Dari rapat itu, tambah Politisi PAN ini lagi, antara Banggar dan TAPD Meranti sepakat memasukkan hutang pemda Rp67 miliar ke APBD murni 2016. Dari dana Rp67 miliar itu pula, telah termasuk pembayaran beasiswa tahun 2015 sebesar lebih kurang Rp6 miliar.
"Komisi C mendukung penuh agar pembayaran beasiswa itu tetap dilakukan dan akan dimasukkan kedalam APBD murni 2016. Ini sudah disepakati dalam rapat bersama TAPD, jadi mahasiswa tidak perlu cemas," kata Ardiansyah.
Penulis : Ali Imroen
Editor : Unik Susanti
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
