Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

22:15 - Pekan Depan, Transportasi ...
18:45 - ...
15:06 - AKP Prihadi Tri Saputra Ja...
21:55 - Komisi I DPRD Kepulauan Me...
22:46 - Tidak Ada Penumpang Sejak ...
16:28 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
11:44 - Dinilai Sangat Efektif, Bu...
22:02 - 10 Desa di Kabupaten Kepul...
21:56 - Kehadiran HNSI Kepulauan M...
18:46 - Aksi Damai Terkait Covid-1...
19:26 - Kecamatan 3T Meranti Seger...
10:10 - Bantah Ada Perdebatan deng...
15:36 - Sembako Bansos Covid-19 Ke...
20:17 - Polres Kepulauan Meranti G...
12:04 - PDP di Meranti Meninggal D...
14:19 - Karantina Selatpanjang Hib...
16:35 - Dugaan Penyalahgunaan Dana...
18:56 - Menuju New Normal, Pemkab ...
12:02 - Gubri Minta Rencana Masuk ...
19:22 - Pasir dari BumDes di Meran...
14:38 - Hanya 4 Pejabat yang Dafta...
15:50 - Belum Resmi Mendaftar, Ada...
10:54 - Bumdes Puteri Panglima Des...
10:20 - Sempat Terjadi Kekosongan,...
09:30 - HUT Bhayangkara, Polres Ke...
22:38 - Belum Dibayar, Supplier An...
21:43 - Jelang Penutupan, Lelang J...
19:41 - Bupati Kepulauan Meranti K...
10:56 - Hari Bhayangkara, Polres K...
09:58 - Warga Rangsang Barat Tewas...
09:49 - Tiga Hari Hilang, Jupri Wa...
19:03 - Danrem 031/WB Kunjungi Kep...
17:47 - Direktur Bumdes Hasrat Des...
17:33 - Telur, Kacang, dan Cabai I...
10:55 - Empat Program Berkorelasi,...
08:35 - Dilantik Jadi Pejabat Pemp...
20:35 - RSUD Kepulauan Meranti Buk...
16:04 - Tuntut Transparansi Dana C...
19:32 - BLT Dana Desa di Kepulauan...
09:22 - Setelah 28 Hari, Akses Ter...
17:11 - Desak Kadiskes Kepulauan M...
17:51 - Dimediasi HNSI, Konflik An...
09:12 - Terinspirasi Tradisi Kuno ...
11:03 - Batal Dibiayai DAK, Hutang...
17:34 - Isu Kepala Diskes Kepulaua...
10:51 - Soal Hiburan Malam di Kepu...
09:34 - Buaya Sepanjang Dua Meter ...
19:44 - DPRD Meranti Kecewa, Lapor...
14:50 - Rapat Anggaran Covid-19 Ke...
18:16 - Selama PSST, Warga Desa Ba...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06 Januari 2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ada Kandungan Zat Besi di Air Mineral, BBPOM Pekanbaru: Wajar, Aman Dikonsumsi
  • Telkomsel Dorong Komunitas Startup dan Penggiat Ekosistem Digital untuk Terus Berinovasi
  • Tambah 4 Pasien Covid-19 Riau, Gugus Tugas Tracing Kontak Kasus Mal Pekanbaru dan Kuansing
  • Tes Swab 45 Tenaga Medis RSD Madani Pekanbaru Negatif Covid-19
  • Messi Dikabarkan Siap Tinggalkan Barcelona, Susul Ronaldo ke Juventus?
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved