SELATPANJANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti saat ini telah meningkatkan status penyidikan terhadap kasus yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto yang kini telah ditahan di Rutan Mapolda Riau.

Adapun yang menjadi fokus pihak kejaksaan bukanlah penggelapan alat Rapid, namun lebih kepada persoalan pengenaan tarif yang disinyalir tidak memiliki dasar hukum. Selain itu pelaksanaan layanan Rapid di dalam ketentuannya dilakukan di fasilitas kesehatan, bukan di Dinas Kesehatan seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Hamiko SH mengatakan pihaknya saat ini sudah
mengajukan Surat Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Inspektorat Kepulauan Meranti

Dari PKN itu akan diketahui berapa kerugian yang diakibatkan pelaksanaan Rapid yang dilakukan Dinas Kesehatan, mengingat pendapatan dari pelaksanaan tersebut tidak jelas dan tidak masuk ke kas daerah.

"Fokus kita pada persoalan pengenaan tarif yang disinyalir tidak memiliki dasar hukum. Dimana Peraturan Bupati Nomor 91 tentang Rapid di Dinas Kesehatan itu tidak pernah ada alias bodong, dari sana tentu saja tarif pelayanan rapid tes yang dijadikan patokan juga tidak mendasar. Kami menduga pelaksanaan dan biaya tidak sesuai dengan ketentuan berlaku," kata Hamiko, Selasa (28/9/2021) sore di ruang kerjanya.

Terhadap yang bersangkutan akan segera ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak Kejaksaan juga tidak perlu repot menahan, karena ia sudah ditahan dalam kasus yang lain.

"Akan segera ada penetapan status tersangka sambil menunggu balasan surat PKN dari Inspektorat. Kita nantinya juga tidak perlu menahannya, karena dia sudah ditahan di Mapolda Riau di perkara yang lain," ungkapnya.

Seperti diketahui dalam kasus berbeda, Polda Riau telah menahan tersangka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Misri Hasanto, beberapa waktu lalu.

Disebutkan, keberadaan Misri yang telah ditahan tidak menghambat proses penyidikan. Hanya saja akan dilakukan koordinasi lebih intens.

"Kan tinggal koordinasi saja. Pastinya tidak akan menghambat proses penyidikan walaupun yang bersangkutan juga telah menjadi tahanan Polda," pungkasnya. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Pemda Nakal Rekrut Honorer Siap-Siap Kena Sanksi Tundukkan Indonesia 1-3 di Final, China Juarai Thomas Cup 2024 Pemko Dumai Raih Penghargaan PPD Terbaik I Tingkat Riau 2024 255 JCH Rayon Mandau Bengkalis Ikuti Pembekalan PUPR Riau Gerak Cepat Perbaiki Ruas Jalan Lubuk Kandis-P Kasai		Hasil F1 GP Miami 2024: Norris Juara Ungguli Verstappen KPU Riau Mulai Terima Penyampaian Dukungan Bacalon Gubri Independen Pawai Hari Anak Nasional di Mandau: Perayaan Menginspirasi Generasi Masa Depan Rayakan Hari Buruh di RAPP, Bupati Pelalawan: Perusahaan ini Penanam Investasi Terbaik di Riau Raker Komwil I Apeksi 2024, Hasilkan 23 Draft Rekomendasi untuk Diajukan ke Kemendagri