SELATPANJANG - Proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada di Kecamatan Tebingtinggi terancam tidak selesai pada batas waktu yang telah ditentukan. 

Hal itu dikarenakan setelah vendor
kontraktor pelaksana PT Raja Mandala Utama yang melakukan pekerjaan utama yakni melakukan pemancangan Tiang Pancang Mini Pile untuk pembuatan pondasi pembangunan gedung, memilih tidak melanjutkan proyek itu.

Mereka lebih memilih meninggalkan proyek itu, lantaran tidak adanya kejelasan terkait upah yang akan diberikan. Diketahui, para pekerja yang melakukan pemancangan tiang sudah 5 hari meninggalkan lokasi proyek dan memilih untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Pantauan wartawan di lokasi proyek yang berada di Jalan Perumbi Desa Banglas itu tidak ada aktifitas sama sekali. Para pekerja hanya terlihat duduk-duduk saja, bahkan ada yang berbaring sambil memainkan handphone.

Sementara itu Site Manajer PT Raja Mandala Utama, Hernadi yang ditemui di lokasi proyek mengatakan pekerja yang melakukan pemancangan berjumlah tiga orang, mereka bekerja menggunakan alat Pile driver.

Dijelaskan ada 116 titik yang akan dilakukan pemancangan dengan jumlah mini pile sebanyak 580 batang. Saat ini sudah 84 titik yang dilakukan pemancangan sisanya tinggal 32 titik.

"Pekerjanya berjumlah 3 orang, karena mereka bekerja menggunakan alat. Untuk satu hari hanya bisa mengerjakan 6 titik karena satu titik itu berjumlah 5 batang dengan kedalaman 30 meter," jelasnya.

Dikatakan, vendor perusahaan menarik tenaga kerjanya karena belum ada kejelasan dari pihak perusahaan.

"Masalahnya ada di Cashflow, perusahaan dikabarkan belum punya uang segar, makanya vendor menarik anggotanya dan sudah pulang 5 hari yang lalu," kata Hernadi, Jum'at (21/7/2023).

Tidak hanya vendor, dikatakan Hernadi dirinya bersama anggota juga tak bisa berbuat banyak melainkan hanya menunggu instruksi selanjutnya dari pimpinan perusahaan.

Menurutnya, apapun alibi yang dipakai tetap tidak bisa dibenarkan. Karena tujuan mereka bekerja sebagai pekerja bangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Termasuk membiayai biaya lainnya.

"Saya juga tidak bisa banyak bicara, posisi kami juga sedang menunggu, sementara ada keluarga yang dinafkahi," ujarnya.

Disebutkan, saat ini progres pekerjaan tidak bertambah sejak adanya kunjungan dari
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar bersama Asisten II Setdakab, Suhendri didampingi OPD terkait, pihak kontrakan dan konsultan pada 13 Juli lalu.

"Progres proyek pekerjaan tersebut belum nambah sejak adanya kunjungan lalu yakni 16,8 persen. Jika semua pancang masuk, progres baru sekitar 19 persen," tuturnya.

Ditambahkan, jika proses pemancangan belum selesai dikerjakan, maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan.

"Pemancangan tiang ini masuk dalam pekerjaan utama, jika ini belum selesai maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilanjutkan. Sementara itu pekerja lainnya sudah selesai mengerjakan pekerjaan seperti menggali pondasi, merangkai besi kolom, balok dan lainnya," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi Rozali sempat melakukan peninjauan terhadap proyek tersebut.

Dari hasil peninjauan proyek tersebut, Sopandi menilai ada beberapa item pekerjaan yang harus diprioritaskan, diantaranya ketersediaan bahan material, selain itu ada jumlah pekerja yang perlu ditambah agar bisa segera diselesaikan proyek ini, serta ada beberapa lagi yang harus diperhatikan seperti kontur tanah dan pondasi bangunan.

Politisi PAN itu juga menegaskan jika pihak kontraktor harus segera menggesa pembangunan perpustakaan tersebut. Jika tidak bisa melanjutkan sebaiknya mengundurkan diri dan proyek tersebut dilakukan lelang ulang.

"Kami minta kepada pihak rekaman kontraktor untuk segera menggesa pembangunan perpustakaan tersebut. Jika tidak sanggup ya mundur dan dilelang ulang saja. Karena jika tidak selesai banyak kerugian yang akan diterima Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satunya DAK akan berkurang untuk tahun depan," kata Sopandi.

Diberitakan sebelumnya, selain progres pekerjaan yang mandek, proyek tersebut juga mengalami deviasi 12,7 persen.

Adanya deviasi pekerjaan itu terungkap dari hasil gelar Show Cause Meeting (SCM) pertama dengan konsultan, kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan. 

Diketahui dari hasil SCM pertama, kontraktor pelaksana proyek bernilai Rp 9.636.567.785 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat itu menyampaikan alasannya terkait keterlambatan pekerjaan. Kurangnya tenaga kerja dan material pendukung menjadi alasan.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakri Adnan saat dikonfirmasi mengatakan, adanya keterlambatan dalam proyek tersebut hanya karena alasan klasik. 

"Alasannya klasik, rekaman kontraktor nya mengaku tidak punya duit, kita pun serba salah jadinya," kata Bakri, Senin (17/7/2023). 

Dikatakan Bakri, pihaknya tetap bekerja sesuai peraturan. Terkait dengan pencairan anggarannya, pemerintah dikatakan baru menyalurkan 20 persen saja. 

"Kami akan bekerja sesuai aturan, saya pun tak mungkin pasang badan kalau proyek nya bermasalah. Yang jelas kalau sampai SCM tiga dan masih juga tidak ada progres, kita rekomendasi putus kontrak,” ujar Bakri. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Wabup Sulaiman Pimpin Ekspos Peta Potensi Investasi Rohil 2 Hari Gernas BBI-BBWI Riau 2024, Transaksi Bazar UMKM Capai Rp850 Juta Pasca Viral, Tim Gabungan Razia Warung Remang-Remang di Km 2 Jalan Koridor Pelalawan Pertamina EP Lirik Field Bantu Wujudkan Mimpi Anak Suku Talang Mamak Ribuan Masyarakat Ramaikan Senam Masal di Halaman Kantor Gubernur Riau		IKM Rumah Tamadun Satu-satunya Peserta Asal Rohil dalam NEXT Kemendag PGRI Riau Adakan Konkerprov IV di Pekanbaru, Ini Hasilnya Pengen Beli Mobil, Yuk Cek Harga dan Promo Honda Soekarno Hatta Pekanbaru Band Gigi Pukau Ribuan Penonton di Gebyar Gernas BBI-BBWI Lancang Kuning Carnival Masak 3.500 Porsi Mie Sagu, Pemprov Riau Kembali Pecahkan Rekor MURI