www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Gegara Dipindahkan Bupati, Anggaran Tunjangan Guru IDT di Kepulauan Meranti Sebesar Rp 4,95 Miliar Mengendap di Kas Daerah
Kamis, 01 Juni 2023 - 06:53:27 WIB

SELATPANJANG - Anggaran mencapai Rp 5 miliar yang dipergunakan untuk tunjangan guru daerah tertinggal dikabarkan mengendap dalam kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sejak 2021 silam.

Tunjangan tersebut tak kunjung disalurkan kepada ratusan guru SD dan SMP yang bertugas di daerah perbatasan dengan status daerah tertinggal oleh pemerintah pusat. Padahal dana ini disalurkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sementara wewenang Pemkab Kepulauan Meranti hanya menjadi penyalur.

Hal tersebut diakui langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, H Suardi kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Suardi beralasan tidak menyalurkan tunjangan triwulan III dan IV 2022 yang dinantikan ratusan guru daerah tertinggal di daerahnya itu lantaran tidak tertuang dalam postur APBD Perubahan tahun 2022 lalu dan hanya menyalurkan kebutuhan triwulan I dan II saja.

Hal tersebut kata Suardi, pada tahun 2022 tidak ada transferan dari pusat. Nilainya sekitar Rp4,924 miliar. Dari nominal tersebut, sebesar Rp1,2 miliar disalurkan untuk kebutuhan triwulan I dan II. Sementara sisa Rp700-an juta tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan tunjangan khusus triwulan III dan IV. 

"Tak ada anggarannya. Hanya ada sekitar 700-an juta, sisanya untuk membayar triwulan I dan II tahun 2022," ujar Suardi.

Parahnya lagi, pembayaran juga mandek
pada tahun anggaran 2021. Dampaknya Rp 4,95 miliar tidak tersalurkan hingga dana ini mengendap pada kas daerah.

Kondisi ini terjadi dampak dari kebijakan mutasi guru-guru oleh Bupati Muhammad Adil saat itu. Sehingga calon penerima tunjangan tidak lagi bertugas di daerah tertinggal dan SK yang dikantongi menjadi tidak berlaku.

"Sisa anggaran tunjangan tahun 2021 yang tak terpakai sebesar Rp 4,95 miliar. Kami telah menyurati BPKAD agar sisa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam postur APBD Perubahan tahun 2022 agar bisa digunakan untuk membayar Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) triwulan III dan IV. Namun itu tak terakomodir," ujar Suardi.

Suardi menambahkan, setelah DPA APBD Perubahan tahun 2022 keluar, dana yang dimaksud tidak tertera di sana. Dalam DPA itu hanya ada sekitar Rp 700 juta sisa membayar IDT triwulan I dan II tahun 2022

"Dana itu harus masuk kedalam APBD Perubahan, baru bisa dibayarkan. Waktu DPA APBD Perubahan keluar, anggaran tidak ada. Padahal kita sudah menyurati BPKAD, itu makanya tidak bisa dibayarkan untuk triwulan III dan IV," ucapnya.

Nantinya, tambah Suardi, pihaknya akan menyurati Kementerian Pendidikan perihal adanya dana yang belum tersalurkan. Apakah boleh dana ini digunakan untuk membayar hak guru di daerah tertinggal yang belum disalurkan. 

Penulis : Ali Imroen

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kapolda Riau, Irjen Iqbal kerahkan ribuan personel gabungan selama Ops KLK (foto/int)3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
Telkomsel bersiap antisipasi lonjakan trafik selama RAFI 2024 (foto/ist)Antisipasi Lonjakan Trafik di RAFI 2024, Telkomsel Perkuat Kesiapan Infrastruktur Konektivitas
Mahmuzin Taher tampak menyapa warga saat turun ke jalan membagikan paket takjil.Mahmuzin Taher Bagikan Takjil untuk Pengendara di Selat Panjang
Penyerahan bantuan dari Telkomsel.Ajak Pelanggan Kedepankan Semangat Kebersamaan Raih Keberkahan, Ini yang Dilakukan Telkomsel
Pj Gubri, SF Hariyanto (tengah) pimpin rapat koordinasi untuk Ops Ketupat Lancang Kuning 2024 (foto/int)Jelang Idulfitri, Pj Gubri Minta Ketersediaan Pangan Tercukupi dan Antisipasi Bencana Alam
  Pemprov Riau sudah siapkan dana untuk pencairan THR PNS dan PPPK (foto/ilustrasi)Pemprov Riau Siapkan Rp170 M untuk Bayar THR PNS dan PPPK
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal (foto:ist)Tak Perlu Rapat Fraksi, Pimpinan DPRD Pekanbaru Segera Usulkan Nama Calon Pj Walikota
DPRD Pekanbaru belum ada membahas nama usulan Pj Walikota yang baru (foto/int)Deadline Tinggal 3 Hari, DPRD Masih Belum Bahas Nama Calon Pj Walikota Pekanbaru
Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Irma Novrita (foto/int)Warga Pekanbaru Tak Perlu Legalisir Dokumen Kependudukan, Kadisdukcapil: Sudah Ada Barcode
Bupati Suhardiman Amby tunjuk dr Fahdiansyah sebagai Pj Sekda Kuansing (foto/ultra)Bupati Lantik Mantan Direktur RSUD Teluk Kuantan Jadi Pj Sekda Kuansing
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved