SELATPANJANG - Pasca AKBP (Purn) H. Asmar menjabat sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti, sejumlah jabatan yang kosong untuk waktu yang lama akan segera diisi.

Hal ini mengingat kekosongan jabatan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto menjelaskan bahwa pemenuhan kekosongan jabatan tersebut telah diusulkan kepada Kemendagri beberapa waktu yang lalu.

Karena menurutnya pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti harus seizin kementerian terkait, mengingat terbatasnya wewenang jabatan Plt Bupati.

"Pelantikan harus izin dari Kemendagri. Karena kapasitas dan wewenang Plt Bupati masih terbatas. Termasuk urusan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Meranti," ungkap Bambang saat diwawancara Kamis (27/4/2024) siang.

Dijelaskan Bambang saat ini usulan berupa izin pelantikan kepada empat orang pejabat yang telah dinyatakan lolos seleksi pimpinan tinggi pratama (PTP) pada Mei 2022 yang lalu.

"Sudah kita usulkan sebelum lebaran kemarin terhadap empat orang pejabat yang sudah mengikuti seleksi JPTP tahun lalu ke Kemendagri," ujarnya.

Adapun empat jabatan ini terdiri dari Kepala Diskominfotik, Kepala BKPSDM, Kasatpol PP dan satu kekosongan kursi jabatan Staf Ahli Bupati.

Namun, Bambang masih enggan menyampaikan empat nama yang bakal dilantik setelah izin dari Kemdagri itu mereka terima.

Bambang tidak menampik pelantikan ke empat posisi tersebut tertunda hingga setahun merupakan keputusan Muhammad Adil yang saat itu menjabat Bupati Kepulauan Meranti.

"Tertundanya mereka (dilantik) itu murni pertimbangan dari Bupati saat itu," Bebernya.

Disamping itu, selain empat jabatan yang dimaksud, Bambang tidak menampik masih terdapat jabatan lain yang mengalami hal serupa. Namun pemenuhan merata masih sulit karena beberapa pejabat yang lolos seleksi PTP tahun lalu, telah pindah tugas ke luar daerah.

"Hanya itu aja. Pejabat yang lain itu sudah pindah, ada juga yang sudah pensiun. Makanya baru itu saja yang bisa kita atensikan untuk dilakukan pelantikan," tuturnya.

Namun jika pelantikan empat jabatan tersebut rampung, mereka akan kembali membuka seleksi JPTP dalam tahun ini. Namun waktu pelaksanaan masih tentatif mengingat ada regulasi yang harus dipenuhi menuju usulan seleksi.

"Harus dilantik dulu yang lolos seleksi kemarin baru kita bisa usulkan seleksi. Makanya harus cepat ini dilantik agar kita bisa kembali menggelar seleksi untuk memenuhi jabatan lain yang masih kosong atau masih diisi oleh Plt. Tahun ini target kita tak ada lagi jabatan yang kosong," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Nonaktif, Muhammad Adil melantik 13 pejabat eselon II yang merupakan hasil dari proses assesment Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Padahal ada 30 pejabat yang bersaing untuk mendapatkan 22 jabatan yang dilelangkan. 

Adil waktu itu tidak membantah adanya pejabat eselon II yang mengikuti proses assesment beberapa waktu lalu tidak dilantik. Dia beranggapan ada sejumlah calon yang dinilai belum layak untuk menempati jabatan tersebut. Selain itu ada juga yang mendekati masa pensiun, dan ada belum mendapat rekomendasi dari Gubernur Riau. 

"Ada beberapa yang masih ditunda. Ada ang sengaja saya tunda. Sebetulnya jangan ditunda tapi jangan dilantik lagi, karena belum memenuhi kehendak saya.  Namun hasil proses assesment sudah bagus, hanya saja panitia menyatakan agak dibawah standar," kata Adil. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Syamsuar Pilih Nyaleg, Edy Natar Nasution Bakal Jadi Gubernur Riau APBD Perubahan Riau 2023 Disahkan Sebesar Rp10,8 Triliun Siap-siap! Warga Medan Buang Sampah ke Sungai Kena Denda Rp 10 Juta Begini Cara Mudah dan Praktis Aktifkan Lagi Nomor XL/Axis Ikut Rapat Musrenbang Desa Ketam Putih, Ini Pesan Wabup Bengkalis		12 Orang Bersaksi, Fitria Nengsih Punya Peran Penting Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Muhammad Adil Diikuti Ratusan Karya, PHR Umumkan Pemenang PENA 2023, Ini Daftarnya Penggunaan Kawasan Hutan, Pemkab Bengkalis Dukung PHR Operasional Tower Diperpanjang, Lurah Pematang Kapau Sebut Pemilik Tak Libatkan Warga Warga Tolak Perpanjangan Operasional Tower Bersama di Kelurahan Pematang Kapau