Bupati Sebut Kepulauan Meranti Miskin Ekstrem Gegara Warganya Tidak Bisa Bekerja di Malaysia
JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM menyebutkan jika daerah yang dipimpinnya saat ini sedang mengalami kemiskinan ekstrem, dimana banyak warga yang tidak bekerja karena minimnya lapangan kerja.
Bahkan Bupati mengatakan jika Kepulauan Meranti menjadi kabupaten dengan penduduk miskin ekstrem tertinggi di Riau dipicu akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Karena kondisi tersebut, banyak warganya yang tidak bisa kembali bekerja ke Malaysia sehingga menjadi pengangguran.
"Ada sebanyak 22 ribu warga Meranti yang tak bisa bekerja ke Malaysia. Ini kantong kemiskinan baru. Alhamdulillah, saat ini pintu ke Malaysia sudah buka kembali," ujar Adil.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Adil saat mendatangi Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Kedatangannya bersama sejumlah pejabat OPD disambut langsung oleh Dr. Arif Nahari, M.Si, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos.
Adil menyampaikan, dia sengaja membawa sejumlah pejabatnya untuk memperoleh informasi dan program dari Kemensos yang bisa dibawa pulang ke Kepulauan Meranti.
"Sesuai dengan Tupoksi Kemensos, kami mengharapkan ada bantuan. Terlebih dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem di Meranti," kata Bupati.
Presiden Jokowi, tambahnya, telah menargetkan untuk nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024 mendatang. Hal itu menurutnya hanya bisa dilakukan jika ada kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah.
"Sesuai perintah presiden, 2024 sudah penghapusan kemiskinan ekstrem. Makanya saya keliling ke kementerian ini," sebutnya.
Berdasarkan rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)
tahun 2022 di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu wilayah prioritas. Dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti tahun 2022 sebesar 5,53 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 10.500 jiwa.
Bupati sempat mengamuk karena kurangnya perhatian pemerintah pusat ke kabupaten termuda di Riau itu. Dia menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya adalah iblis dan setan. Kemarahan itu diduga dipicu dana bagi hasil (DBH) dan kemiskinan di daerah tersebut.
Karena permasalahan ini juga, Adil sempat mengungkapkan, sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga saja, terutama jika tak lagi mau mengurus daerah itu karena hanya mengambil dana dari hasil produksi minyaknya saja.
"Kasihkan kami ke negeri sebelah, kan saya ngomong. Atau bapak tak paham juga omongan saya. Apa perlu meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin kan, ini menyangkut masalah meranti yang miskin ekstrem," ujarnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos Arif Nahari dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah program kementerian tersebut. Diantaranya program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena). Tujuannya meningkatkan pendapatan KPM melalui usaha yang berkelanjutan dan tersaring nya KPM yang benar-benar membutuhkan Bansos.
"Kemensos berkontribusi terhadap penurunan beban keuangan negara dalam jangka panjang," jelasnya.
Dia juga mengaku bahwa support dari pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari upaya pemerintah pusat dalam menangani miskin ekstrem. Dia meminta Pemkab Kepulauan Meranti bersurat ke Menteri Sosial dan memasukkan usulan proposal langsung ke command center Kemensos agar segera menjadi prioritas.
"Kami selalu membuka ruang, tidak membatasi. Yang penting sampaikan data-data eksis dan strategi dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem di Meranti," sebutnya.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpeg)
