SELATPANJANG - Sejumlah massa yang tergabung dalam Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) akan mengelar aksi damai di Kantor DPRD dan Bupati Meranti, Senin (19/12/2022), tepat saat HUT ke-14 Kabupaten Meranti.
Dalam aksi itu, rencananya massa aksi ingin menyatakan sikap dan menuntut beberapa hal terkait kepemimpinan Bupati H Muhammad Adil SH MM yang sudah memasuki tahun kedua di Kabupaten Meranti.
"Kami melakukan aksi damai untuk menyuarakan bahwa sudah 14 tahun kabupaten meranti dan sudah hampir dua tahun kepemimpinan bupati M adil sebagai kepala daerah yang dinilai gagal dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat," kata koordinator demo, Jefrizal, Minggu (18/12/2022).
Dikatakan Jefrizal, tingginya angka kemiskinan dan meningkatnya harta kekayaan Bupati Meranti membuat pihaknya menyuarakan keadilan yang berpihak pada rakyat.
Dikatakannya lagi, julukan Meranti, Maju Cerdas dan Bermartabat yang digaungkan Bupati hanya kata-kata kosong dan tidak bermakna.
Hal itu tidak sejalan dengan meningkatnya angka perceraian secara data dalam tahun ini sebanyak 237 gugatan para istri kepada suami akibat biaya hidup sehari-hari, ditambah ribuan kasus dan tindakan kriminal yang berawal dari kehilangan lapangan pekerjaan.
"Apa yang dikatakan bupati dalam mewujudkan visi dan misinya hanya retorika semata. Diantaranya pengembangan UMKM dengan pinjaman di BRK yang bunganya ditanggung Pemda, padahal tidak ada sama sekali," ucapnya.
"Begitu juga telah memberi kuliah gratis pada 2.800 mahasiswa di 30 universitas, padahal dugaan kami hanya kepentingan kroni-kroni semata. Belum lagi memberi pinjam 1.000 unit sepeda dan sebanyak 250 imam masjid untuk diumrohkan, meski di lapangan hanya oknum-oknum tertentu," ungkapnya.
"Ditambah lagi MoU dengan puluhan rumah sakit se-indonesia yang katanya berobat cukup modal KTP, namun terkesan hanya kepentingan politis dan kebutuhan kroni-kroni semata," tambahnya.
Jefrizal yang juga Ketua LM2R itu menuturkan, saat Meranti dilanda kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah malah melakukan pembangunan proyek yang tidak menyentuh masyarakat.
"Masih saja menghamburkan uang untuk bangun kantor bupati. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor bupati baru dengan anggaran Rp7 miliar terkesan ditutupi, belum lagi nanti untuk pembangunan gedungnya, ditambah pembelian mobil mewah hampir Rp3 miliar," bebernya.
"Padahal kita semua menyadari, masyarakat negeri ini sedang berduka akibat dirundung keadaan kemiskinan ekstrim 25,68 persen hingga mencapai 60 ribu warga," sambungnya.
Terlepas pro kontra kebijakan Bupati, Jefrizal menilai, OPD Meranti juga belum bisa bekerja dengan baik, dilihat dengan rendahnya penyerapan dan realisasi APBD untuk tahun ini yang baru terealisasi 62,49 persen pada tanggal 9 Desember 2022.
Adapun pernyataan sikap yang akan disampaikan diantaranya:
1. KPK RI harus segera periksa Bupati Meranti akibat peningkatan harta kekayaan Bupati yang signifikan.
2. Banyak kebijakan dan program realisasi APBD Kabupaten Meranti yang diduga keras syarat pada konteks kepentingan pribadi, perorangan, kelompok dan atau golongan tertentu semata-mata diantaranya, ganti rugi lahan pembangunan Kantor Bupati yang diduga terjadi markup yang sarat KKN, karena lahan yang dibebaskan merupakan milik keluarga Bupati.
3. ugaan korupsi pada program pengadaan sepeda bagi pelajar, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk program umroh.
4. Dugaan kerusakan lingkungan di Desa Mekong dan dugaan hibah masjid APBD tahun 2012 yang juga diduga 'di peti es-kan'.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
