SELATPANJANG - Perseteruan antara Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH MM dengan Gubernur Riau, Syamsuar belum tampak akan berakhir.

Hal itu setelah berhembus kabar Bupati Meranti melarang beberapa kepala OPD, Camat dan Kades se-Kabupaten Meranti menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Kades yang digelar Pemprov Riau, Kamis (1/12/2022).

Rakor yang dilaksanakan di SKA Co Ex Convention & Exhibition Center Pekanbaru itu dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.

Dalam Rakor itu, Gubri memberikan pengarahan terkait penanganan desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan peningkatan desa mandiri serta membahas arah kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Riau.

DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kepulauan Meranti, Toha SE yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, Kades yang terkonfirmasi hadir sebanyak 90 orang dari 96 yang diundang.

"Dari total 96 orang Kades yang diundang, terkonfirmasi hadir sekitar 90 orang lah, yang tidak hadir itu saya kurang pasti apa alasannya. Kalau ASN yang menjabat Plt Kades mungkin takut dengan kepegawaiannya. Sementara seluruh camat dan beberapa kepala OPD yang turut diundang juga tidak tampak kehadirannya," kata Toha.

Kades Mengkirau itu juga menyebutkan, sempat ada larangan agar tidak mengikuti Rakor tersebut, namun tidak disebutkan secara spesifik apa alasannya.

"Ini kan undangannya gubernur yang juga merupakan perwakilan pemerintah setelah kabupaten, bupati juga diundang dalam acara ini," ucapnya.

"Terkait undangan ini ada instruksi yang saya juga kurang ngerti, ada bahasa dari pihak dinas PMD yang disampaikan ke kami, disampaikan kepada para Kades dan camat dilarang meninggalkan tempat, itu saja dan alasannya kita tidak tahu," ujarnya.

Meski ada larangan, para Kades tersebut nekat untuk tetap berangkat. Menurut Toha, agenda tersebut membahas terkait anggaran yang akan dikucurkan ke pemerintah desa dan tidak ada sama sekali unsur politik.

"Kami tetap berangkat, kami Kades juga tidak mau diintervensi lebih jauh. Karena yang dibahas ini terkait BKK tahun 2023 dan evaluasi BKK 2022, tidak ada kaitannya dengan politik dan acara tersebut juga dihadiri Wamen desa PDTT," ucapnya.

"Jadi ini tidak ada unsur politik 2024 sama sekali, karena kita juga sugesti dan kita juga punya link di provinsi, anggaran provinsi juga banyak yang mengucur ke kita," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, lanjut Toha, para Kades juga siap menerima segala konsekuensi yang akan diberikan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati.

"Kita juga siap menerima konsekuensi apa pun, apabila sepulangnya nanti ada hal yang kami terima dari pemerintah daerah yang harus kami hadapi, ya kami siap. Kawan-kawan lain juga siap," pungkasnya.

Penulis: Ali Imroen
Edtior: Barkah

BERITA LAINNYA
AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai		Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan Pj Gubri Minta Dukungan Menhub dalam Gebyar BBI/BBWI 2024