SELATPANJANG - Saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sangat sulit untuk memperoleh keadilan. Bagaimana tidak, sudah 13 tahun kabupaten ini berdiri, namun untuk proses peradilan harus berurusan di kabupaten lain dengan merogoh kocek terlalu dalam.

Untuk itu sejumlah kuasa hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tergabung kedalam sebuah wadah Meranti Lawyer Club (MLC) mendorong pemerintah daerah untuk serius memikirkan kondisi tersebut.

Hal itulah disampaikan pengurus Meranti Lawyer Club (MLC), Agus Suliadi SH didampingi Mitrizal Johan SH. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memikirkan serius terhadap lembaga peradilan, karena hingga saat ini Kepulauan Meranti masih berada dibawah Pengadilan Negeri Bengkalis.

"Bayangkan saja betapa sulit dan mahalnya masyarakat pencari keadilan dalam berperkara, mulai dari biaya perkara, biaya akomodasi seperti transportasi, penginapan dan lain-lain. Besarnya ongkos ini membuat masyarakat tidak mampu yang menuntut keadilan menjadi semakin terzalimi oleh karena hak-hak mereka dimanfaatkan beberapa pihak," ujarnya, Selasa (20/9/2022).

Dikatakan, urgensinya kondisi tersebut sangat beralasan, dimana bagi masyarakat yang ingin berperkara selain mengeluarkan uang, hal tersebut juga menyita waktu sangat lama.

"Ini sangat urgen sekali. Untuk berperkara saja masyarakat dibuat susah apalagi yang lain, selain mengeluarkan uang, satu perkara perdata memakan waktu panjang, belum lagi harus menghadirkan beberapa pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Ini harus jadi perhatian dan ini juga memalukan, masa untuk berperkara saja harus ke kabupaten lain," ucapnya.

Ditambahkan Agus, tidak hanya soal peradilan, namun untuk mengurus administrasi di lembaga tersebut, karena jaraknya yang sangat jauh, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

"Sebagai contoh, bayangkan saja untuk mengurus surat keterangan tidak terpidana untuk persyaratan calon legislatif dan lembaga lain saja masyarakat harus ke Bengkalis, hanya untuk mendapatkan kertas selembar sebagai pemenuhan administrasi saja harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit," ucapnya.

Dikatakan Agus, pihaknya juga mengapresiasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang ingin membantu masyarakat miskin terlibat persoalan hukum dengan menunjuk lembaga bantuan hukum (LBH) yang dijadikan mitra oleh pemerintah daerah. Namun karena belum berdirinya lembaga pengadilan itu juga menjadi sebuah persoalan.

"Kita sangat mengapresiasi terhadap Rancangan Perda tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang dijadikan mitra oleh pemerintah daerah, tapi melihat keadaan geografis yang jauh dan mahal, ini juga menjadi persoalan bagi LBH yang ditunjuk karena segala sesuatunya tidak lepas dari biaya, apalagi setelah kenaikan BBM harga tiket kapal juga mengalami kenaikan 30 persen," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah untuk menggesa hal itu untuk Pengadilan Negeri berdiri, sehingga nantinya masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke kabupaten induk mencari keadilannya dan cukup di ibukota kabupaten di Selatpanjang.

"Mau tidak mau pemerintah harus serius memikirkan keberadaan lembaga peradilan ini, kita tinggal mengajukan saja dan memenuhi segala persyaratannya soal layak atau tidaknya biar lah Mahkamah Agung yang menilainya," kata Agus.

"Dengan keadaan seperti ini saya rasa tidak ada alasannya bagi Mahkamah untuk menolaknya, karena infrastruktur penegakan hukumnya sudah lengkap seperti Polres dan Kejaksaan sudah lama berdiri. Tergantunglah pemda melakukan komunikasi dan berargumentasi agar Mahkamah Agung dapat memahami kedaan masyarakat Meranti dalam mencari keadilan," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Bakal Telan Biaya Rp1,8 Miliar, SDN 83 Pekanbaru Segera Dibangun Pasca Terbakar Harga Komoditas Pertanian di Riau Stabil, Pinang Kering Tetap Rp4.400/Kg Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak		Pj Sekdaprov: Otda untuk Kesejahteraan dan Demokrasi Digrebek, Bandar Narkoba Kampung Dalam Pekanbaru Tunggang Langgang Lompat ke Sungai Siak Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel