Unjuk Rasa Mahasiswa yang Berujung Anarkis dan Alami Tindakan Represif, Ini Kata Irwan Nasir
SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menanggapi terkait demo anarkis yang menyudutkan dirinya dan berujung kepada tindakan represif yang dialami mahasiswa.
Irwan mengatakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa itu sudah sesuai prosedur, diharapkan pihak aparat pengamanan tidak disudutkan dalam hal ini agar tidak salah persepsi.
"Tindakan pihak kepolisian sudah benar, mahasiswa saja yang anarkis. Jangan polisi saja yang disudutkan, agar nanti persepsinya tidak salah. Polisi sudah berusaha menjaga keamanan namun mereka tentunya tidak tinggal diam karena ada yang mau merobohkan pagar. Kampung kita ini sudah kondusif dan tolong jangan bikin kacau, kita hanya tinggal menjaganya saja, saya sangat menyesalkan kelompok terdidik bersikap anarkis," kata Irwan, Kamis (11/1/2021).
Dikatakan Bupati, yang menjadi tuntutan mahasiswa itu tidak semuanya benar, karena hampir semuanya sudah direalisasikan.
"Yang menjadi tuntutan itu tidak benar, karena sudah banyak yang kita realisasikan. Kalau mahasiswa yang sudah di Pekanbaru jangan bikin rusuh di Meranti karena kita disini sudah kondusif. Kita harusnya menyikapi persoalan ini dengan faktual dan jernih, karena yang merasakan pembangunan ini masyarakat, bukan mahasiswa yang berada di Pekanbaru. Sebaiknya tanyakan dulu dengan masyarakat yang ada di Meranti, jangan pula mahasiswa disana yang lebih tau daripada masyarakat disini," ungkapnya.
Bupati mengatakan dirinya mensinyalir adanya kepentingan tertentu didalam unjuk rasa tersebut.
"Dugaan kita ini ada kepentingan pihak-pihak tertentu dan kita sudah bisa mengindikasikan siapa yang punya skenario. Intinya kan ini ada pihak yang ingin melakukan kegiatan dengan meminta dana, namun belum bisa diakomodir karena keuangan daerah tidak mendukung," kata Irwan.
"Kalau yang begitu masanya sudah lewat. Bukan sibuk demo, itu sudah kuno. Jadi beginilah, kalau ada yang bersifat kepentingan yang tidak bisa dipenuhi, atas dasar pribadi sajalah, jangan bawa nama organisasi, apalagi dengan embel-embel Islam. Saya sebagai orang Islam agak keberatan juga, organisasi Islam dipakai untuk hal yang anarkis dan arogan seperti ini," katanya lagi.
Menurut Irwan, harusnya mahasiswa tidak melakukan hal yang demikian. Namun harusnya berpikir panjang kedepannya yang bersifat membangun.
"Harusnya mahasiswa sekarang ini berpikir panjang dan membangun.
Dan perlu juga dipahami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang ribut ini, mahasiswa Meranti bukan hanya di Pekanbaru tapi banyak di tempat lain. Malah ditempat lain itu kontribusinya nyata seperti di Batam mereka bergerak mengumpulkan sembako dan masker untuk dibagikan ke masyarakat, begitu juga yang berada di Jogjakarta, mereka melakukan diskusi daring dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19," ungkap Irwan.
Irwan meminta pihak yang melakukan tuntutan tersebut haruslah memahami kondisi saat ini. Dan tentunya pemerintah daerah mengedepankan hal yang bersifat skala prioritas.
"Kita tentunya mempunyai prioritas tertentu. Apalagi di situasi darurat seperti ini yang sifatnya penyelamatan manusia dan itu harus kita utamakan, jadi harus paham kondisi, jangan kepentingan mereka saja yang dikedepankan," ujarnya.
Terkait isu pegawai P3K yang tidak kunjung ada kejelasan perekrutan yang juga menjadi tuntutan mahasiswa, Bupati mengatakan jika saat pemerintah menimbang kemampuan keuangan daerah yang saat ini sedang terjadi defisit, maka perekrutan itu terpaksa dibatalkan.
"Kita berpikir rasional saja, untuk saat ini kita sudah sesak untuk membayar gaji para honorer dan mengupayakan agar mereka tidak diberhentikan. Jangan hanya karena P3K, pembangunan masyarakat jadi tidak ada, atau jika ingin memaksa P3K diterima, pegawai honorer saja yang diberhentikan. Tentu ini akan jadi permasalahan baru. Jika punya pemahaman gaji P3K itu dari pusat coba berdemo saja ke pusat, minta jaminan, mana bukti yang katanya digaji dari pusat. Dari pengalaman yang sudah ada, gaji ASN saja terlambat kita bayarkan," pungkasnya.
Menanggapi adanya unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang menyudutkan Bupati, salah seorang tokoh pemuda Kepulauan Meranti, Een Marfizas mengatakan tentunya setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangan. Namun yang terjadi hari ini tidak perlu dijadikan sesuatu pelampiasan amarah sesaat. Namun sebaliknya Bupati diberikan apresiasi, karena telah meletakkan pondasi awal pembangunan sejak kabupaten ini dimekarkan.
"Memang menyampaikan pendapat dimuka umum dilindungi undang-undang. Namun seharusnya mahasiswa mengikuti aturan yang berlaku, dimana saat ini kita berada ditengah pandemi Covid-19. Dan kita juga perlu tahu, setiap pemimpin pasti ada plus minusnya. Jika kita bicara lebih, tentu masyarakat yang merasakan dampak pembangunan itu. Dan jika belum, mungkin kita perlu flashback ke belakang dimana hari ini banyak perubahan yang terjadi. Walaupun tidak memuaskan, mungkin itu karena sesuatu hal, harusnya kita memberikan apresiasi kepada bupati yang meletakkan pondasi awal pembangunan," kata Een Marfizas.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
