SELATPANJANG - Di penghujung masa jabatannya, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir diberi nilai rapor merah oleh sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang Selasa (9/2/2021).
Sejumlah mahasiswa yang terdiri dari Hipma KPM, Hipmam, Rumput, PMII, IMM dan HMI itu mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Untuk Rakyat (Gempur).
Nilai merah ini diberikan lantaran mahasiswa menganggap tak ada perubahan berarti selama dua periode pemerintahan Irwan.
Ada sejumlah tuntutan yang mereka ajukan, diantaranya kualitas mutu pendidikan yang masih rendah, kurangnya apresiasi terhadap guru yang berprestasi, kesejahteraan guru yang masih diabaikan, mirisnya pendidikan Islam di Kepulauan Meranti, kurangnya tenaga kesehatan spesialis, aliran listrik belum merata di sejumlah desa di Kecamatan Pulau Merbau, jalan lingkar belum merata, mendesak izin korporasi yang tidak memiliki kajian AMDAL dicabut, penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat di Pulau Padang dan transparansi dana CSR di Kepulauan Meranti.
Massa yang menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati Kepulauan Meranti menuntut untuk menemui Bupati Irwan Nasir.
Massa juga memaksa masuk ke dalam halaman kantor bupati, karena sejak sampai sudah dicegah masuk di gerbang oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP.
Massa yang kecewa meringsek masuk dengan membuat barisan dan berusaha mendorong aparat untuk bisa masuk, namun tetap tidak bisa karena dihadang oleh aparat.
Pemkab Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Rosdaner dan sejumlah pejabat lainnya sempat menemui massa di depan gerbang.
Walaupun demikian, massa aksi tetap memaksa untuk bertemu bupati, bahkan mereka sempat membuat aksi bakar ban di depan gerbang.
Massa tetap tidak ingin berbicara dengan asisten dan tetap ngotot ingin bertemu Bupati Irwan Nasir.
Merasa tidak dipedulikan massa, pihak perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti balik arah dan membuat massa semakin beringas. .Mereka pun mulai menerobos masuk ke kantor Bupati Kepulauan Meranti. Berawal dari sana bentrokan massa dengan aparat pun tidak terelakkan.
Aparat kemudian mendorong massa hingga ke tengah jalan, hingga membuat kerumunan berhamburan.
Beberapa massa aksi sempat diamankan oleh pihak kepolisian, namun kembali dilepaskan atas permintaan dari massa aksi.
Setelah kejadian tersebut massa aksi mengaku mendapat tindakan represif dari aparat. Setidaknya ada 2 orang massa aksi yang mengaku mendapat pukulan dari aparat hingga menyebabkan luka di bagian bibir.
"Kita tidak terima dengan tindakan represif kepolisian, dan kami pastikan akan memproses kejadian ini secara hukum," kata salah satu peserta aksi, Barep Prakoso.
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito melalui Kepala Satuan Intelkam, AKP Syaiful mengatakan ditengah pandemi Covid-19, pihaknya memang melarang dan tidak memperbolehkan membuat kerumunan.
"Didalam undang-undang memang diatur tentang unjuk rasa yakni menyampaikan pendapat dimuka umum, tapi situasi saat ini memang tidak boleh melakukan itu, apalagi dengan berkerumun seperti ini," kata Syaiful.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan dirinya mensinyalir adanya kepentingan politik tertentu didalam unjuk rasa tersebut.
"Jadi yang melakukan demonstrasi itu bisa saja kelompok liar, selama ini tidak pernah kita dengar, semua orang kan bisa saja membuat kelompok tiba-tiba. Kelompok tidak jelas itu tentunya kita mensinyalir adanya kepentingan politik tertentu. Apa yang menjadi tuntutan itu hari ini kita melihat Alhamdulillah, masyarakat itu kayaknya merasa puas yang telah kita bangun dimana setiap desa yang kita datangi," kata Irwan.
Irwan menanggapinya itu merupakan dinamika biasa yang tidak perlu ditanggapi dengan serius.
"Jadi kalau ada yang seperti itu, dinamika biasa saja dan itu perlu juga untuk bunga bunga demokrasi, bunga kehidupan.Prediket rapor merah agak ekstrim memang, karena ini pemain baru, jadi untuk menarik perhatian harus agak ekstrim, tapi saya rasa demo dengan tuntutan yang tidak berkualitas yang tak jelas esensinya itu, saya rasa tidak perlu kita tanggapi, mungkin itu baru belajar demokrasi," pungkasnya.
Penulis : Ali Imroen
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
