SELATPANJANG - Dibawah terik sinar matahari yang menyengat kulit, sejumlah pegawai honorer yang ditugaskan untuk menjaga persimpangan jalan di Kota Selatpanjang masih terlihat bersemangat mengatur arus lalu lintas agar pengendara tidak menerobos jalur One Way.

Sistem One Way di Selatpanjang dibuat berdasarkan kebijakan Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil. Kebijakan ini sempat menuai kontroversi, namun hingga saat ini masih diterapkan.

Ada sebanyak 65 titik persimpangan jalan yang dijaga, setiap titiknya dijaga 3 hingga 4 petugas.

Meskipun terlihat semangat, mereka yang rela berpanas-panasan juga tampak mengeluh. Bukan karena pekerjaan yang dilakoni. Ketika gaji dipotong 35 persen dan saat ini hanya menyisakan Rp 780 ribu mereka masih bersabar, kini sudah telat sebulan gaji mereka belum dibayarkan, bahkan sudah lewat seminggu dari waktu yang dijanjikan.

Salah seorang honorer penjaga jalan,
berinisial ZE mengatakan dirinya dan anggota lainnya mengatakan selain lelah berpanas-panasan di jalan juga lelah mempertanyakan kejelasan gaji mereka kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan.

"Kepada yang terhormat Bapak Ginting selaku kepala Dinas dan jajaran, apakah anda tidak mengerti bahasa atau unek-unek yang disampaikan anggota yang menjaga One Way. Kenapa sampai sekarang gaji kami belum dikeluarkan, apa anda tidak mikir kami berjaga di jalan juga butuh tenaga serta nutrisi, belum lagi ada nafkah keluarga yang harus kami tanggung," kata ZE.

Pria yang akrab disapa Ov ini juga mengatakan, ketika kewajiban sudah dilaksanakan, sudah seharusnya kewajiban juga ditunaikan. Apalagi waktu yang dijanjikan seminggu lalu hingga kini belum ada realisasinya.

"Sekali lagi kami sampaikan, apakah anda tidak punya hati nurani kepada kami. Kita bukan hidup di zaman Belanda atau Jepang yang dijajah di suruh kerja paksa, kewajiban sudah kami laksanakan malahan bertambah berat Iagi tugas yang anda perintahkan kepada kami tapi hak kami tidak anda tunaikan. Apalagi seminggu yang lalu Korlap menjanjikan akan ada gaji yang dibayarkan, namun hingga kini belum juga ada kejelasan," ungkapnya.

Sementara itu petugas One Way lainnya, Des mengatakan jika dirinya merasa was-was untuk menerima perintah menjaga persimpangan jalan yang dianggap tidak ada kejelasannya sama sekali, karena hingga saat ini tidak ada surat yang diberikan oleh dinas terkait.

Namun ia tidak punya pilihan, dia tak mau bernasib sama seperti pegawai honorer lainnya yang dirumahkan per tanggal 31 Desember 2021 lalu. Selain tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai, ia pun harus menafkahi keluarga kecilnya.

"Dari awal sudah ragu dan pasti bakal terjadi seperti ini. Rupanya benar, alasan dinas sangat klasik, gaji belum bisa bayarkan karena belum ada SK. Menjaga jalan ini mau tak mau saja, tidak ada pilihan lain, jika ada pekerjaan lain mungkin tidak hanya saya, banyak yang lain juga akan berhenti," ungkapnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Meranti, Piskot Ginting yang dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan jika pihaknya belum bisa membayarkan gaji para honorer One Way karena terkendala SK yang belum dikeluarkan.

"Terkait keluh kesah rekan-rekan honorer One Way kami sangat memahaminya. Berhubung karena SK nya belum keluar maka gaji mereka belum bisa dibayarkan. Saya harap mereka bisa bersabar dan menunggu koordinasi lanjutan," kata Piskot Ginting, Sabtu (29/1/2022).

Jika sebelumnya tidak ada masalah dalam hal penggajian, Piskot menjelaskan hal itu dikarenakan SK para honorer One Way masih berada di masing-masing OPD, tempat asal mereka bekerja, sementara saat ini SK mereka belum keluar.

"Kalau gaji mereka di bulan Desember itu masih seperti awal-awalnya, di OPD masing-masing. Sekarang kan tidak, apalagi SK mereka belum keluar makanya ada sedikit kendala," ujarnya.

Ketika ditanyakan kendala apa yang menyebabkan SK yang akan diberikan sangat lambat proses nya, Piskot tidak bisa menjelaskannya secara gamblang.

"Nanti saya tanyakan sama tim, karena informasinya mereka juga ikut tes juga kemaren. Nanti saya konfirmasikan sejelas-jelasnya, lagi pula saya sudah memberi pengertian kepada mereka, intinya hak mereka tidak akan kami colongi lah, di satu sisi kebijakan pimpinan juga harus kita pahami," pungkasnya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Raih 22 Poin, Kepulauan Meranti Berada di Peringkat 8 MTQ Riau ke-42 Tahun 2024 BRK Syariah Silaturahmi dan Beri Bimbingan untuk Nasabah JCH Hasil Survei Pilgubri 2024: Ustaz Abdul Somad 'Singkirkan' Para Kandidat Hingga Petahana Hadiri Pengukuhan DPP Orahua Nias Nusantara Periode 2023-2027, Ini Harapan Pj Gubri Marc Marquez Raih Pole Position MotoGP Spanyol 2024		Bawaslu Kepulauan Meranti Gelar Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Persiapan Pilkada KONI Riau Optimis Venue PON XII 2024 di Aceh-Sumut Siap Tepat Waktu BI Launching Riau Sharia Week 2024: Perkuat Ekonomi Syariah dengan Sinergi Bupati Pelalawan Dorong Keberadaan NU di Tengah-tengah Masyarakat LLMB Riau Komit Dukung Dr Afni Maju Pilkada Siak 2024