SELATPANJANG - PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) Subkontraktor PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA yang melakukan perekaman data sumber cadangan Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti menelantarkan ratusan pekerjanya.

Terlantarnya ratusan pekerja dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, Cianjur dan Tangerang ini diakibatkan, hingga saat ini mereka tidak mendapatkan kejelasan sama sekali dari pihak perusahaan mengenai pembayaran gaji selama dua bulan yang menjadi hak mereka dan seharusnya sudah dibayarkan.

Adapun gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp 6 juta untuk kru dan 12 juta untuk mandor. Karena tidak mendapatkan kepastian, mereka belum bisa pulang ke kampung halaman dan terpaksa tinggal di kontrakan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Ada beberapa tempat yang disediakan dan tersebar di sejumlah daerah di Kecamatan Tebingtinggi dan Tebingtinggi Barat.

Untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pekerja ini harus mengharapkan belas kasihan dari warga setempat. Bahkan mereka rela menjual barang pribadi mereka untuk membeli rokok bagi yang merokok dan keperluan lainnya.

“Kami mau pulang ke Jawa pak, kami gak ada duit lagi, ini aja untuk pegangan kita sampai mau jual sepatu. Sudah 18 hari kami dibiarkan begini tanpa ada kejelasan dari pihak perusahaan," kata salah seorang pekerja kepada wartawan.

"Kalau cuma kami yang terlantar itu belum seberapa, tapi anak dan istri di kampung juga ikut kelaparan sebab kami tak dapat mengirim biaya hidup buat mereka, jadi PT GSI harus manusiawi menyelesaikan persoalan ini," ungkapnya lagi.

Entis (38) salah seorang mandor yang ditemui Rabu (5/1/2021) menceritakan awal mula ia bersama puluhan lainnya dari Jawa Barat bisa bekerja di PT GSI.
Dia mengakui jika ia dan beberapa teman lainnya diundang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan pun menjanjikan sesuatu yang membuat para pekerja tergiur, mulai dari biaya transportasi dan biaya lainnya.

Awalnya mereka bekerja dengan sistem borongan, setelah dua bulan bekerja mereka tidak sanggup dan mogok karena medan yang sangat sulit dan bergambut, sangat berbeda dengan tempat sebelumnya mereka berkerja.

"Sebelumnya setelah dua bulan kami bekerja kami sempat mogok karena tidak sanggup dipekerjakan dengan sistem borongan dengan harga Rp 800 pertitik. Selain itu medan disini wilayahnya rata-rata gambut yang sulit berbeda dengan daerah sebelumnya kita bekerja," kata Entis.

Selanjutnya pihak perusahaan meminta pekerjaan di selesaikan dan pihak perusahan pun melakukan perubahan pada sistem upah dengan membuat surat kesepakatan bersama pada 21 November 2021, dimana para pekerja dibayar harian.

"Gaji kita diubah dengan sistem harian, untuk mandor digaji Rp 200.000 perhari dan untuk kru recording Rp 100.000 perhari yang ditandatangani Dedi Haryadi selaku Party Chief PT GSI dan Rinto selaku pemborong recording," ungkap Entis.

Setelah pekerjaan selesai, pihak perusahan malah ingkar janji terhadap kesepakatan tertulis yang telah disepakati sebelumnya dan hanya menyanggupi dengan sistem borongan dan dibayar setiap titiknya Rp 800.

"Pihak perusahaan tidak mau membayar sesuai kesepakatan yang sudah disetujui bersama melainkan pihak perusahan hanya sanggup membayar dengan sistem borongan dan dibayar seharga Rp 800 pertitik dan kita tidak mau menerima itu," ujarnya

"Mengenai manajemen perusahan kita tidak mau tahu, yang kita mau sesuai perjanjian dan kesepakatan dibayar dengan sistem perhari dan bukan dengan sistem borongan. Tapi saat ini kami belum mendapat kepastian dari pihak perusahan. Disini lebih kurang 100 lebih mandor dan sisanya kru recording," ujarnya lagi.

Sementara itu GPA Manager EMP, Amru Mahalli dalam keterangan tertulis mengatakan pihaknya sebagai pemberi kerja kepada PT GSI sudah melakukan pembayaran, jika terdapat permasalahan yang seharusnya bertanggungjawab adalah PT GSI.

"Terkait aksi dari para pekerja PT GSI yang menuntut masalah pembayaran gaji, maka disampaikan bahwasanya antara EMP Malacca Strait sebagai pemberi kerja dengan PT GSI sebagai penerima kerja, sudah dilakukan pembayaran untuk pekerjaan seismic sesuai kontrak yang disepakati. Adanya kekisruhan yang terjadi merupakan masalah internal antara pekerja dengan PT GSI, yang mesti mereka selesaikan," kata Amru.

Pihak EMP Malacca Strait SA berharap agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antar pihak, sehingga tidak mengganggu operasional kegiatan seismic di lapangan.

Party Chief Manager PT GSI, Turman Dolok Saribu yang dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan adanya 600 karyawan yang belum dibayarkan gajinya yang sebelumnya sudah menyelesaikan pekerjaan sejak 19 Desember 2021 lalu. Dia juga mengakui jika pihak EMP Malacca Strait sudah mengirim uang kepada PT GSI. Namun Turman belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena sedang cuti.

"Saya lagi di Jakarta pak, sedang cuti.
Mereka tidak terlantar, hanya menunggu gaji karena ada selisih perhitungan gaji antara pengurus kru dengan kantor di Jakarta. Infonya dana sudah ada, permasalahannya hanya perbedaan jumlah uang saja," kata Turman melalui pesan WhatsApp nya.

Sementara itu Rinto selaku Pemborong Recording mengatakan adapun permasalahan yang terjadi dikarenakan tidak singkronnya data dan hitungan kordinator lapangan dengan manajemen pusat. Dikatakan pihak perusahaan pun sudah mengetahui tentang perjanjian yang disepakati bersama yang ditandatangani Dedi Haryadi selaku Party Chief, dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat sistem penggajian yang dibayarkan perhari. Diketahui saat ini Dedi Haryadi dikabarkan sudah melarikan diri.

Disampaikan Rinto, walaupun Dedi Haryadi tidak diketahui kemana rimbanya, namun ia diketahui masih menjalin hubungan dengan manajemen keuangan perusahaan.

"Anehnya meski Dedi Haryadi dikabarkan melarikan diri, ternyata ia masih berkomunikasi dengan manejemen keuangan. Buktinya lebih kurang 150 orang tenaga kerja yang direkrut oleh Dedi Haryadi sudah dibayar dengan sistem perhari dan sudah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing," ungkap Rinto.

Dikatakan saat ini seluruh pekerja recording yang tersisa sebanyak 450 orang masih menunggu pembayaran upah mereka.

"Sampai sekarang belum ada titik temu antara saya selaku korlap dengan pihak PT GSI pusat. Padahal kami bekerja sesuai dengan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Chief Party PT GSI, Dedi Haryadi yang bertindak sebagai pihak pertama dan saya sebagai koordinator lapangan sebagai pihak kedua," ujarnya.

Rinto juga membenarkan jika uang untuk dibayarkan kepada para pekerja sudah dibayarkan oleh pihak EMP kepada PT GSI.

"Uangnya sudah dibayarkan, cuma masih ditahan oleh manajemen keuangan. Jika di total keseluruhannya selama dua bulan sebanyak 51 miliar yang harus dibayar," ungkapnya lagi.

Dikarenakan sudah merasa buntu, akhirnya Rinto meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada manajemen keuangan PT GSI, Jendra Utama yang berkedudukan di Jakarta.

Lewat sambungan telepon, Jendra
tidak bisa memberi keterangan karena bersifat pribadi, menurut Jendra, sebaiknya pertanyaan dikirim melalui surat resmi yang dikirimkan melalui email PT. GSI.

"Silahkan berkirim semua pertanyaan melalui email dan semua pertanyaan akan saya jawab," kata Jendra seraya mematikan panggilan selulernya.

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Silaturrahim Syawal Muhammadiyah Riau, Abdul Mu'ti: Mari Bangun Kasih Sayang Golkar 'Merisik' ke PKS, Syamsuar Tak Menampik Peluang Bersama di Pilkada Jasa Ambil Sampah Dinas PerkimtanLH Kepulauan Meranti Disebut Matikan Usaha Masyarakat Gerakan 100 Persen Indonesia Bawa Smartfren Raih CSR & PDB Award 2024 Honda CARE Hadir jadi Solusi Tepat Layanan Road Emergency		Berusaha Bunuh Anak Tiri Pakai Racun Tikus, Ibu di Rohil Diringkus Pemuda di Rohul Diciduk Polisi Usai Sebar Foto Vulgar Mantan di Medsos Riau Kembali Dapat Sapi Kurban dari Jokowi Polisi Ringkus 4 Pelaku PETI di Kuansing, Uang Rp188 Juta Diamankan Tinjau Jalan Rusak, Bupati Asmar Pastikan Seluruhnya Akan Segera Dibangun dan Diperbaiki