LAMR Meranti Kutuk Mafia Pajak Walet, Terindikasi Dilakukan Oknum Instansi Terkait
SELATPANJANG - Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kepulauan Meranti mengutuk tindakan yang dilakukan oknum instansi terkait dalam hal penggelapan pajak daerah.
Dimana kasus penggelapan pajak sarang walet mencuat yang terindikasi dilakukan oleh oknum instasi terkait dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang bekerjasama dengan pihak swasta dan saat ini tengah menjadi sorotan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
Ketua LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Sri Muzamil Baharudin mengatakan pihaknya sangat mendukung tindakan yang dilakukan Bupati Kepulauan Meranti yang akan melakukan penyegelan terhadap kantor instansi tersebut yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan jika memang terbukti bekerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan penggelapan pajak daerah.
"Kita mendukung tindakan yang dilakukan Bupati dengan melakukan penyegelan terhadap kantornya. Jika indikasi tersebut benar adanya bahwa pihak Karantina melakukan persekongkolan dengan pihak swasta melakukan penggelapan pajak daerah," kata Muzamil, Sabtu (15/8/2020).
Dikatakan Muzamil, pihaknya LAMR Kepulauan Meranti juga mengutuk tindakan yang dilakukan oknum instasi terkait karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.
"Atas nama LAMR Kepulauan Meranti mengutuk perbuatan seperti itu, karena kita menganggap hal tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Selain itu ini juga merupakan sumberdaya alam Kepulauan Meranti yang jika diambil pajaknya bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Meranti juga," ujar Muzamil.
Satu hari sebelumnya, Bupati menganggap hal tersebut merupakan persoalan yang serius dan mengatakan jika hal tersebut sesuatu yang celaka dan tidak masuk akal jika suatu instansi pusat yang ditugaskan di Kepulauan Meranti tidak berkontribusi terhadap daerah dan malah terkesan merugikan.
"Ini masalah serius jadi saya pikir perlu juga disikapi dengan serius juga, karena nilai pajaknya sangat besar. Kita sedang mengumpulkan data dan akan ditugaskan staf terkait untuk berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk nanti menemukan fakta dan data itu, jika ditemukan kita tidak akan segan-segan menindak. Karena selaku instansi yang ditugaskan di Meranti, tentu harus ikut dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Tapi jika disini mereka malah bermain-main dan bekerjasama dengan swasta untuk menggelapkan pajak daerah ini adalah sesuatu yang naif dan harus kita tindak tegas," kata Bupati Irwan.
Diberitakan sebelumnya pungutan pajak walet masih menggunakan pola pengakuan dari wajib pajak. Dengan demikian masih banyak pengusaha yang tidak jujur.
Selain wajib pajak yang selalu menghindar dari petugas, pihak karantina juga tidak mau terbuka mengenai informasi yang didapatkan. Padahal pihak perwakilan Kementerian pertanian itu mengetahui persis berapa potensi sarang walet di Kepulauan Meranti, dimana mereka langsung memeriksa sebelum diterbitkannya sertifikat sanitasi produk hewan.
BPPRD Kepulauan Meranti menduga adanya permainan dalam hal untuk menghindari dari pajak untuk kepentingan pribadi.
"Ini saling berkaitan. Patut diduga ada keterlibatan beberapa pihak yang memiliki kepentingan sebagai mafia penggelapan pajak demi kepentingan pribadi. Jadi perlu diduga ada permainan yang tak benar disini dan tentu ada apa-apa nya," kata Kepala BPPRD, Mardiansyah.
Kepala BPPRD itu juga menuding pihak karantina tidak transparan dalam hal membantu daerah dengan hanya memberikan informasi. Selain itu alasannya juga dinilai tidak masuk akal, dianggap tidak ada etika ketika membocorkan informasi wajib pajak kepada petugas pajak dan retribusi daerah.
"Alasannya tidak masuk akal hanya karena dianggap tidak ada etika ketika harus memberikan informasi kepada kami. Padahal kan wajib pajak memang sudah kewajibannya dalam membayarkan pajak," ujar Mardiansyah.
Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
