Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

21:31 - Dokter Aisah Bee Minta Keb...
11:30 - Aneh, Diundang Meliput, KP...
13:44 - Bayi yang Ditemukan Terbun...
20:49 - Terbukti Tidak Netral, ASN...
15:55 - Polres Kepulauan Meranti T...
20:04 - Camat Tebingtinggi Tanggun...
18:07 - Ditanggung Bupati Meranti,...
10:45 - Ibunya Terpapar Corona hin...
21:32 - Kasus Covid-19 di Meranti ...
19:16 - Diduga Karena Kelelahan, S...
19:01 - HNSI Kepulauan Meranti Sal...
14:34 - Bupati Irwan Tegaskan Daer...
12:38 - Dihukum Tidak Pakai Masker...
19:54 - Operasi Yustisi, 23 Orang ...
18:55 - Kasus Mujiman, HMI dan Gam...
15:04 - Warga Kepulauan Meranti Ta...
19:41 - Tim Gabungan Beri Sanksi S...
18:48 - Tenaga Kesehatan yang Tang...
14:34 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
23:46 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
19:39 - Bupati Meranti Perintahkan...
14:34 - 16 Orang Positif Covid-19,...
12:46 - Ada Petugasnya Positif Cor...
18:52 - Jelang Pelantikan Pengurus...
22:34 - Pemkab dan Polres Kepulaua...
20:58 - Ribuan Warga Kepulauan Mer...
18:08 - Seorang Kepala Desa di Kep...
11:15 - Pandemi Covid-19, Tiga Pol...
18:55 - Kasus Dugaan Makelar Perek...
16:02 - Capt M Ridha Jabat Kepala ...
23:01 - Lagi Heboh; Revi Mariska S...
18:41 - Bupati Kepulauan Meranti L...
19:52 - Ada Pegawainya Terkonfirma...
06:21 - 10.000 Alquran Disebarkan ...
06:40 - Pasutri ASN di Kepulauan M...
16:58 - Kamsol Akan Dilantik Jadi ...
21:13 - Terjadi Peningkatan Penula...
19:25 - Jelang Pilkada, PWI Kepula...
10:36 - Bambang Supriyanto, Aready...
17:03 - Limbah Medis Infeksius Pas...
20:15 - Fasilitas RTH Dibenahi, Ke...
21:28 - Pemkab dan DPRD Kepulauan ...
16:56 - Kejaksaan Kepulauan Merant...
22:36 - Kabar Gembira; 3.788 Pegaw...
20:05 - HMI dan Gamali Kepulauan M...
21:24 - Satu Warga Kepulauan Meran...
17:29 - Ada Warga Pendatang Reakti...
08:49 - Tak Kunjung Diperbaiki, Je...
21:12 - Sepakat Lawan Karhutla, PT...
21:04 - Puluhan Personel Satpol-PP...
 
Diduga Ada Mafia Pajak Walet di Kepulauan Meranti, Penangkaran Walet akan Disegel
Kamis, 13 Agustus 2020 - 19:54:50 WIB
Suasana Rapat untuk menjalin kerjasama dan bersinergi dan meminta pihak Karantina memberikan informasi terkait pajak walet yang selama ini mengalami kebocoran.
Suasana Rapat untuk menjalin kerjasama dan bersinergi dan meminta pihak Karantina memberikan informasi terkait pajak walet yang selama ini mengalami kebocoran.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan rapat bersama Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang, Kamis (13/8/2020) pagi.

Rapat tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama dan bersinergi dan meminta pihak Karantina memberikan informasi terkait pajak walet yang selama ini mengalami kebocoran.

Kepala BPPRD Kepulauan Meranti, Mardiansyah mengatakan dalam melakukan pungutan pajak walet pihaknya masih menggunakan pola pengakuan dari wajib pajak. Dengan demikian ia mengaku banyak pengusaha yang tidak jujur.

Mengatasi masalah itu, mereka telah mengajukan permohonan kerjasama dengan pihak karantina lewat pemerintah pusat. Permohonan itu diajukan tiga tahun berturut-turut, namun sampai saat ini tidak satupun surat permohonan itu digubris atau dibalas.

Dikatakan selama ini pihak karantina dianggap berselindung terhadap aturan yang mengikat, sehingga pola kerjasama yang dijajaki tidak pernah bisa terwujud.

Padahal menurutnya sudah ada undang-undang baru yang mengatur jika kedua instansi ini bisa berpadu dan melakukan kerjasama dalam hal meningkatkan sinergitas dalam hal menyerasikan berbagai kepentingan.

Dikatakan pendapatan dari sektor ini sangat diharapkan, hal itu dikarenakan pajak walet merupakan salah satu yang paling strategis dari sekian banyak item pajak.

"Telah kita jalin kerjasama dengan mereka. Jangankan mau kerjasama, surat sudah tiga tahun berturut-turut kami kirim sampai saat ini tak pernah dibalas," ungkapnya. 

Selain wajib pajak yang selalu menghindar dari petugas, pihak karantina juga tidak mau terbuka mengenai informasi yang didapatkan. Padahal mereka mengetahui persis berapa potensi sarang walet di Kepulauan Meranti, dimana mereka langsung memeriksa sebelum diterbitkannya sertifikat sanitasi produk hewan.

Sehingga kepala BPPRD menduga adanya permainan dalam hal untuk menghindari dari pajak untuk kepentingan pribadi.

"Ini saling berkaitan. Patut diduga ada keterlibatan beberapa pihak yang memiliki kepentingan sebagai mafia penggelapan pajak demi kepentingan pribadi. Jadi perlu diduga ada permainan yang tak benar disini dan tentu ada apa-apa nya," ujarnya.

Kepala BPPRD itu juga menuding pihak karantina tidak transparan dalam hal membantu daerah dengan hanya memberikan informasi. Selain itu alasannya juga dinilai tidak masuk akal, dianggap tidak ada etika ketika membocorkan informasi wajib pajak kepada petugas pajak dan retribusi daerah.

"Alasannya tidak masuk akal hanya karena dianggap tidak ada etika ketika harus memberikan informasi kepada kami. Padahal kan wajib pajak memang sudah kewajibannya dalam membayarkan pajak. Masa hal yang seperti ini harus koordinasi ke pusat dulu, jika memang tidak bisa diajak bekerjasama sama jangan lewat di jalan yang kami bangun, karena itu hasilnya dari pajak," kata Mardiansyah.

Sementara itu Kepala Satpol-PP Kepulauan Meranti, Helfandi mengatakan jika informasi yang diberikan itu sangat bernilai bagi Pemkab Kepulauan Meranti.

"Kami berharap kalian memberikan sedikit saja informasi kepada kami, karena bagi kami itu sangat bernilai dalam hal menambah pendapatan daerah. Kita minta kerjasama dalam bentuk informasi saja, tidak lebih.

Tanpa kerjasama kami bukan apa-apa, keberadaan kalian seharusnya memberi warna bukan memeningkan kepala jadi kita tak usah beretorika bicara masalah aturan," ujar Helfandi.

Setelah mendengarkan pernyataan kepala OPD tersebut, Kepala Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang, drh Abdul Aziz Nasution tidak bergeming dengan keputusan yang mereka buat. Menurutnya itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu.

"Ini masalah SOP, terkait informasi yang akan diberikan kami harus koordinasi dulu ke atasan," kata Abdul Aziz.

Suasana rapat sempat agak memanas ketika kepala BPPRD menuding pihak karantina ada mengambil keuntungan di dalam proses tersebut sehingga agak sulit ketika dimintai informasi.

"Dengan berbagi informasi kan tidak mengurangi pendapatan Karantina. Atau jangan-jangan dengan informasi ini pendapatan kalian bisa berkurang," kata Mardiansyah.

Mendengarkan hal itu, Kepala Balai Karantina tersebut langsung berdiri dan berlalu pergi meninggalkan ruangan rapat.

"Kalau seperti itu pembicaraannya kita sudahi saja rapat ini," ujar Aziz. 

Kepala Satpol-PP Kepulauan Meranti, Helfandi yang dikonfirmasi usai rapat mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama BPPRD untuk melakukan penyegelan terhadap rumah  tempat penangkaran walet. Tim tersebut juga berwenang melakukan penindakan tegas terhadap wajib pajak yang bandel.

"Kita akan segera bergerak melakukan penyegelan terhadap tempat penangkaran walet yang rata-rata tidak memiliki izin ini," pungkas Helfandi. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dokter Aisah Bee Minta Kebobrokan Dokter Silvy di RSUD Kepulauan Meranti Dibongkar
  • Sembuh dari Covid-19, Pencalonan Said Hasyim - Abdul Rauf Dilanjutkan
  • Delapan Anggota Dewan Positif Covid-19, DPRD Pekanbaru Tetap Gelar Paripurna
  • Lagi, Tim Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 Dumai Jaring 24 Masyarakat Tidak Pakai Masker
  • Dokter di Riau Lagi-lagi Meninggal Dunia karena Covid-19
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved