Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:34 - Kepala Desa di Kepulauan M...
21:31 - Dokter Aisah Bee Minta Keb...
11:30 - Aneh, Diundang Meliput, KP...
13:44 - Bayi yang Ditemukan Terbun...
20:49 - Terbukti Tidak Netral, ASN...
15:55 - Polres Kepulauan Meranti T...
20:04 - Camat Tebingtinggi Tanggun...
18:07 - Ditanggung Bupati Meranti,...
10:45 - Ibunya Terpapar Corona hin...
21:32 - Kasus Covid-19 di Meranti ...
19:16 - Diduga Karena Kelelahan, S...
19:01 - HNSI Kepulauan Meranti Sal...
14:34 - Bupati Irwan Tegaskan Daer...
12:38 - Dihukum Tidak Pakai Masker...
19:54 - Operasi Yustisi, 23 Orang ...
18:55 - Kasus Mujiman, HMI dan Gam...
15:04 - Warga Kepulauan Meranti Ta...
19:41 - Tim Gabungan Beri Sanksi S...
18:48 - Tenaga Kesehatan yang Tang...
14:34 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
23:46 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
19:39 - Bupati Meranti Perintahkan...
14:34 - 16 Orang Positif Covid-19,...
12:46 - Ada Petugasnya Positif Cor...
18:52 - Jelang Pelantikan Pengurus...
22:34 - Pemkab dan Polres Kepulaua...
20:58 - Ribuan Warga Kepulauan Mer...
18:08 - Seorang Kepala Desa di Kep...
11:15 - Pandemi Covid-19, Tiga Pol...
18:55 - Kasus Dugaan Makelar Perek...
16:02 - Capt M Ridha Jabat Kepala ...
23:01 - Lagi Heboh; Revi Mariska S...
18:41 - Bupati Kepulauan Meranti L...
19:52 - Ada Pegawainya Terkonfirma...
06:21 - 10.000 Alquran Disebarkan ...
06:40 - Pasutri ASN di Kepulauan M...
16:58 - Kamsol Akan Dilantik Jadi ...
21:13 - Terjadi Peningkatan Penula...
19:25 - Jelang Pilkada, PWI Kepula...
10:36 - Bambang Supriyanto, Aready...
17:03 - Limbah Medis Infeksius Pas...
20:15 - Fasilitas RTH Dibenahi, Ke...
21:28 - Pemkab dan DPRD Kepulauan ...
16:56 - Kejaksaan Kepulauan Merant...
22:36 - Kabar Gembira; 3.788 Pegaw...
20:05 - HMI dan Gamali Kepulauan M...
21:24 - Satu Warga Kepulauan Meran...
17:29 - Ada Warga Pendatang Reakti...
08:49 - Tak Kunjung Diperbaiki, Je...
21:12 - Sepakat Lawan Karhutla, PT...
 
Tidak Bisa Diajak Kerjasama, BPPRD Kepulauan Meranti Ultimatum Pihak Balai Karantina
Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:20:08 WIB
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Mardiansyah.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Mardiansyah.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Mardiansyah akhirnya buka suara dan memberikan ultimatum kepada Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang.

Hal itu dilakukan setelah pihak perwakilan dari Kementerian Pertanian itu dianggap tidak bisa diajak bekerjasama dalam hal membantu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Darah (PAD).

Dikatakan selama ini pihak karantina dianggap berselindung terhadap aturan yang mengikat, sehingga pola kerjasama yang dijajaki tidak pernah bisa terwujud.

Padahal menurutnya ada undang-undang baru yang mengatur jika kedua instansi ini bisa berpadu dan melakukan kerjasama dalam hal meningkatkan sinergitas dalam hal menyerasikan berbagai kepentingan.

"Sekarang inikan ada undang-undang baru nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dimana di dalamnya terdapat pasal yang memuat lintas sektor harus berkoordinasi, tapi ini kok sangat susah apalagi untuk berbagi informasi. Terkait hal ini saya menilai ada suatu indikasi atau mereka memang tidak baca hal itu," ujar Mardiansyah, Rabu (12/8/2020).

Disampaikan, di dalam undang-undang tersebut pada pasal 84 disebutkan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang karantina dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain. Selain itu pihak karantina juga bisa melakukan kerjasama dengan asas keterpaduan. Dimana dapat diartikan penyelenggaraan karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Terkait permasalahan ini, Mardiansyah menuding pihak karantina tersebut tidak mau berbagi informasi mengenai adanya potensi sarang walet dalam jumlah besar. Padahal diketahui para wajib pajak terkesan kucing-kucingan dengan petugas pajak dan retribusi daerah dalam membayarkan pajaknya sebesar 7,5 persen. Hal itupun berdasarkan self assessment dari petani walet tanpa bisa melihat langsung berapa yang akan dipanen.

"Kita mendapatkan kabar jika pihak karantina telah melakukan pemeriksaan terhadap sarang burung walet dalam jumlah yang sangat besar yang kita ketahui itu potensinya juga sangat besar terhadap pendapatan daerah. Mereka pelit informasi sehingga petugas kita harus berkeliling mencari, sampai itu tidak bisa dijadikan objek pajak lagi karena sudah dibayarkan PNBP nya," ujar Mardiansyah.

Dikatakan pajak walet merupakan salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak yang sangat strategis. Walaupun sering mengalami kebocoran, Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah dengan pendapatan terbesar se-Provinsi Riau untuk sektor pajak sarang burung walet.

"Pajak walet merupakan salah satu yang paling strategis dimana merupakan daerah dengan pendapatan terbesar di Riau. Daerah ini sudah bertahun- tahun dirugikan tak mungkin kita diam saja. Jika pihak karantina tidak mau berbagi informasi berarti mereka ada kepentingan lain, toh ini juga tidak merugikan karantina. Kita macam tidak dianggapnya, kalau mereka tidak mau berkoordinasi tak usah berada di sini lagi. Padahal yang kita lakukan untuk pemasukan bagi daerah, dimana hasil dari pajak juga digunakan untuk pembangunan dan masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Warga Dusun Tandihat Tewas Tergantung di Rumahnya Setelah Dua Kali Coba Bunuh Diri
  • Hari Pertama Dibuka, Antrean Panjang Kendaraan Terjadi di Gerbang Tol Permai, Macet Tak Terbendung
  • BKKBN Minta Tunda Kehamilan di Masa Pandemi Covid-19
  • Bentuk Satgas, Pemko Pekanbaru Resmi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19
  • Pesawat Militer Ukraina Jatuh, 22 Orang Tewas
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved