Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:49 - Terbukti Tidak Netral, ASN...
15:55 - Polres Kepulauan Meranti T...
20:04 - Camat Tebingtinggi Tanggun...
18:07 - Ditanggung Bupati Meranti,...
10:45 - Ibunya Terpapar Corona hin...
21:32 - Kasus Covid-19 di Meranti ...
19:16 - Diduga Karena Kelelahan, S...
19:01 - HNSI Kepulauan Meranti Sal...
14:34 - Bupati Irwan Tegaskan Daer...
12:38 - Dihukum Tidak Pakai Masker...
19:54 - Operasi Yustisi, 23 Orang ...
18:55 - Kasus Mujiman, HMI dan Gam...
15:04 - Warga Kepulauan Meranti Ta...
19:41 - Tim Gabungan Beri Sanksi S...
18:48 - Tenaga Kesehatan yang Tang...
14:34 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
23:46 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
19:39 - Bupati Meranti Perintahkan...
14:34 - 16 Orang Positif Covid-19,...
12:46 - Ada Petugasnya Positif Cor...
18:52 - Jelang Pelantikan Pengurus...
22:34 - Pemkab dan Polres Kepulaua...
20:58 - Ribuan Warga Kepulauan Mer...
18:08 - Seorang Kepala Desa di Kep...
11:15 - Pandemi Covid-19, Tiga Pol...
18:55 - Kasus Dugaan Makelar Perek...
16:02 - Capt M Ridha Jabat Kepala ...
23:01 - Lagi Heboh; Revi Mariska S...
18:41 - Bupati Kepulauan Meranti L...
19:52 - Ada Pegawainya Terkonfirma...
06:21 - 10.000 Alquran Disebarkan ...
06:40 - Pasutri ASN di Kepulauan M...
16:58 - Kamsol Akan Dilantik Jadi ...
21:13 - Terjadi Peningkatan Penula...
19:25 - Jelang Pilkada, PWI Kepula...
10:36 - Bambang Supriyanto, Aready...
17:03 - Limbah Medis Infeksius Pas...
20:15 - Fasilitas RTH Dibenahi, Ke...
21:28 - Pemkab dan DPRD Kepulauan ...
16:56 - Kejaksaan Kepulauan Merant...
22:36 - Kabar Gembira; 3.788 Pegaw...
20:05 - HMI dan Gamali Kepulauan M...
21:24 - Satu Warga Kepulauan Meran...
17:29 - Ada Warga Pendatang Reakti...
08:49 - Tak Kunjung Diperbaiki, Je...
21:12 - Sepakat Lawan Karhutla, PT...
21:04 - Puluhan Personel Satpol-PP...
15:50 - Diresmikan, Destinasi Wisa...
22:27 - Kapal Kayu Bermuatan Pasir...
22:04 - Belum Ada Titik Terang, Ka...
 
Setiap Desa Dikurangi Rp 100 Juta Lebih, Gaji Kepala Dusun RT dan RW di Kepulauan Meranti Terancam
Rabu, 12 Agustus 2020 - 17:52:59 WIB
Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Darwis S.IP MM
Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Darwis S.IP MM
TERKAIT:

SELATPANJANG - Akibat pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah menyebabkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang banyak bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) juga ikut dikurangi.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Darwis S.IP MM mengungkapkan pemangkasan transfer pusat pada pertengahan perjalanan APBD membuat Alokasi Dana Desa (ADD) ikut berkurang.

Menurutnya, penurunan jumlah DBH kabupaten Kepulauan Meranti  berimplikasi pada perubahan alokasi dana desa. Dimana jumlah ADD kepada 96 desa awalnya sebesar Rp 72 miliar lebih kini hanya bersisa sekitar Rp 50 miliar saja.

Darwis juga mengungkapkan, pengurangan ADD tiap desa bervariasi sesuai dengan variabel yang berlaku. Namun nominalnya berada pada angka Rp 100 juta lebih setiap desa.

"Alokasi dana desa kita itu 10 persen dari DBH. Setiap kabupaten kota memang terjadi pengurangan, kalau untuk Kepulauan Meranti itu kita dikurangi kalau tak salah sekitar Rp 400 miliar lebih. Jadi otomatis, persentasenya berkurang dari Rp 72 miliar menjadi Rp 50 miliar lebih dan setiap desa itu ada yang dikurangi Rp 180 juta dan ada juga Rp 150 juta dan itu rata-rata setiap desa dikurangi  Rp 100 lebih," kata Darwis, Rabu (12/8/2020).

Dikatakan Darwis, pengurangan tersebut berimbas kepada operasional kantor, insentif dan gaji kepala Dusun, RT/RW di setiap desa.

"Imbasnya itu ke insentif dan gaji. Kalau kepala desa dan perangkatnya tidak begitu pengaruh tapi lebih pengaruh ke kepala dusun RT RW dan operasional kantor desa serta SPPD," ujar Darwis.

Ditambahkan jika sudah memasuki triwulan kedua maka persentasenya sudah berada diangka 70 persen namun saat ini masih sekitar 42 persen. Dikhawatirkan akan banyak gaji  struktural desa yang tidak terbayarkan.

"Kalau sudah memasuki triwulan kedua minimal persentase nya itu sekitar 60-70 persen namun sampai saat ini masih 42 persen. Kita khawatir seperti tahun lalu banyak gaji yang tidak bisa terbayarkan, namun itu DPPKAD lah yang paham mekanismenya," pungkas Darwis.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bambang Suprianto mengatakan rendahnya persentase keuangan desa tersebut diakibatkan tersendatnya transfer pusat ke daerah.

Dikatakan untuk dana desa pada tahap pertama disalurkan sebanyak Rp 12,6 miliar atau 17 persen, tahap kedua sebanyak Rp 4.07 miliar atau 7 persen dan tahap ketiga sebanyak Rp 10,483 miliar atau sekitar 18 persen.

"Kita tergantung transfer dana pusat. Dimana postur APBD kita sekitar 90 persen ditopang dari sana. Begitulah kondisinya, makanya kita anjurkan bayar dulu urusan wajib," kata Bambang.

Untuk pencairan selanjutnya dikatakan Bambang akan dilakukan pada Bulan Agustus ini, namun belum dipastikan kapan.

"Biasanya ditranfer pada akhir triwulan yakni bulan Juli-Agustus dan September. Namun menurut informasi DBH akan segera dicairkan pada Bulan Agustus ini namun tanggalnya belum tahu," ujar Bambang.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Youth Inspiraction Camp 2020: Berbagi Kebermanfaatan Melalui Lahan Hijau Depan Rumah
  • Cegah Covid-19 Meluas, BPBD Rohul Bagikan 1.000 Helai Masker ke Masyarakat
  • Zul As Minta Perusahaan di Dumai Siapkan Tempat Isolasi untuk Karyawan Terpapar Covid-19
  • Tak Ada Tawar Menawar, Langkah Hukum Bakal Ditegakkan pada Pilkada Riau 2020
  • Bawaslu Meranti Himbau Parpol dan Bapaslon Patuhi Protokol Kesehatan, Ada Ancaman Pidana
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved