Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:34 - Kepala Desa di Kepulauan M...
21:31 - Dokter Aisah Bee Minta Keb...
11:30 - Aneh, Diundang Meliput, KP...
13:44 - Bayi yang Ditemukan Terbun...
20:49 - Terbukti Tidak Netral, ASN...
15:55 - Polres Kepulauan Meranti T...
20:04 - Camat Tebingtinggi Tanggun...
18:07 - Ditanggung Bupati Meranti,...
10:45 - Ibunya Terpapar Corona hin...
21:32 - Kasus Covid-19 di Meranti ...
19:16 - Diduga Karena Kelelahan, S...
19:01 - HNSI Kepulauan Meranti Sal...
14:34 - Bupati Irwan Tegaskan Daer...
12:38 - Dihukum Tidak Pakai Masker...
19:54 - Operasi Yustisi, 23 Orang ...
18:55 - Kasus Mujiman, HMI dan Gam...
15:04 - Warga Kepulauan Meranti Ta...
19:41 - Tim Gabungan Beri Sanksi S...
18:48 - Tenaga Kesehatan yang Tang...
14:34 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
23:46 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
19:39 - Bupati Meranti Perintahkan...
14:34 - 16 Orang Positif Covid-19,...
12:46 - Ada Petugasnya Positif Cor...
18:52 - Jelang Pelantikan Pengurus...
22:34 - Pemkab dan Polres Kepulaua...
20:58 - Ribuan Warga Kepulauan Mer...
18:08 - Seorang Kepala Desa di Kep...
11:15 - Pandemi Covid-19, Tiga Pol...
18:55 - Kasus Dugaan Makelar Perek...
16:02 - Capt M Ridha Jabat Kepala ...
23:01 - Lagi Heboh; Revi Mariska S...
18:41 - Bupati Kepulauan Meranti L...
19:52 - Ada Pegawainya Terkonfirma...
06:21 - 10.000 Alquran Disebarkan ...
06:40 - Pasutri ASN di Kepulauan M...
16:58 - Kamsol Akan Dilantik Jadi ...
21:13 - Terjadi Peningkatan Penula...
19:25 - Jelang Pilkada, PWI Kepula...
10:36 - Bambang Supriyanto, Aready...
17:03 - Limbah Medis Infeksius Pas...
20:15 - Fasilitas RTH Dibenahi, Ke...
21:28 - Pemkab dan DPRD Kepulauan ...
16:56 - Kejaksaan Kepulauan Merant...
22:36 - Kabar Gembira; 3.788 Pegaw...
20:05 - HMI dan Gamali Kepulauan M...
21:24 - Satu Warga Kepulauan Meran...
17:29 - Ada Warga Pendatang Reakti...
08:49 - Tak Kunjung Diperbaiki, Je...
21:12 - Sepakat Lawan Karhutla, PT...
 
459 Kg Sarang Walet Diperiksa Barantan Wilker Selatpanjang, BPPRD Kecolongan
Senin, 10 Agustus 2020 - 20:28:49 WIB
Petugas Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang sedang memeriksa burung walet
Petugas Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang sedang memeriksa burung walet
TERKAIT:

SELATPANJANG - Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang melakukan pemeriksaan 459 kilogram sarang burung walet. 

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sanitasi produk hewan dari Karantina oleh pihak pengusaha sarang walet tersebut. 

Kepala Balai Karantina Pertanian Hewan dan Tumbuh-tumbuhan Wilayah Kerja (Wilker) Selatpanjang, drh Abdul Aziz Nasution mengatakan, sertifikat tersebut merupakan salahsatu syarat yang harus dimiliki oleh pengusaha walet untuk membawa sarang walet tersebut saat melewati bandara.

"Di Karantina, mereka (pengusaha, red) hanya membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5000 perkilogram," ujar Abdul Aziz Nasution, Senin (10/8/2020) sore. 

Diungkapkannya, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sarang walet yang diisi dalam belasan kardus berisi 40-50 kg perkotak itu dilakukan di lokasi pengepul yang berada di Kecamatan Pulau Merbau. 

"Lumayan banyak, kalau harga Rp10 juta perkilo dikali aja sebanyak 459 kg sekitar Rp4 miliar lebih," ungkapnya. 

Saat disinggung apakah ada koordinasi atau kerjasama dengan pihak Pemkab Meranti dalam hal ini pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam hal pemungutan retribusi walet saat ini pihaknya hanya bisa membantu sebatas memberikan data saja.

"Sebelumnya pihak BPPRD juga sudah berkoordinasi dan meminta agar bukti lunas pembayaran pajak menjadi salah satu persyaratan penerbitan sertifikat di Karantina. Namun tak bisa, karena terbentur. Kalau di peraturan kita itu tak ada yang mempersyaratkan persyaratan lain, jadi kalau kita membuat persyaratan sendiri, itu kita yang salah dan nanti kita yang kena. Sedangkan dari pusat itu sudah tidak bisa dan kita hanya bisa pertukaran data. Kita cuma UPT dan tak bisa ambil kebijakan semua keputusan dari pusat," jelasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Agib Subardi merasa kecolongan adanya jumlah sarang walet sebanyak itu. Menurutnya pihak pengusaha tidak mau berlaku jujur terhadap berapa hasil yang mereka panen, hal itu diketahui untuk menghindari dari pembayaran pajak.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, namun potensi ini sering bocor karena adanya ketidakjujuran para wajib pajak.

Seperti penerimaan pajak dari sarang walet yang dihitung hanya 7,5 persen perkilonya dari air sarang walet tersebut. Badan Penglolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2019 lalu hanya menerima sebesar Rp 750 juta. Padahal potensinya bisa berlipat-lipat lebih besar dari itu.

"Tahun 2019 lalu kita hanya menerima Rp 750 juta melalui tarif pajak 7,5 persen dari total panen sarang burung walet. Data itu berdasarkan pengakuan dari wajib pajak itu sendiri," kata Sekretaris BPPRD Kepulauan Meranti, Agib Subardi. 

Sementara itu, data dari Balai Karantina Selatpanjang, produksi sarang walet sepanjang 2019 sebanyak 18 ton. Hal itu diketahui dari para peternak sarang walet yang ingin menjual keluar harus melalui pemeriksaan karantina terlebih dahulu.

Jika dihitung dari harga jual Rp 8 juta per kilogramnya, maka bisa dipastikan penerimaan pajak tersebut seharusnya Rp 13 milliar bukan Rp 750 juta.

Dikatakan Agib, sejauh ini dalam penerapan pungutan pajak walet pihaknya masih menggunakan pola pengakuan dari wajib pajak. Dengan demikian ia merasa banyak pengusaha yang tidak jujur. 

"Ketika kita mengunjungi dan memungut pajak dari sana kita hanya mendapatkan informasi self assessment tanpa bisa melihat langsung berapa yang akan dipanen," pungkas Agib. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hari Pertama Dibuka, Antrean Panjang Kendaraan Terjadi di Gerbang Tol Permai, Macet Tak Terbendung
  • BKKBN Minta Tunda Kehamilan di Masa Pandemi Covid-19
  • Bentuk Satgas, Pemko Pekanbaru Resmi Bubarkan Gugus Tugas Covid-19
  • Pesawat Militer Ukraina Jatuh, 22 Orang Tewas
  • Telkomsel Dukung Program Bantuan Kuota Data Internet dari Kemendikbud RI untuk Belajar Jarak Jauh
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved