Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

22:11 - Tak Makan Berhari-hari, Ca...
20:23 - Kapolres Meranti Imbau War...
17:34 - Kepala Desa di Kepulauan M...
21:31 - Dokter Aisah Bee Minta Keb...
11:30 - Aneh, Diundang Meliput, KP...
13:44 - Bayi yang Ditemukan Terbun...
20:49 - Terbukti Tidak Netral, ASN...
15:55 - Polres Kepulauan Meranti T...
20:04 - Camat Tebingtinggi Tanggun...
18:07 - Ditanggung Bupati Meranti,...
10:45 - Ibunya Terpapar Corona hin...
21:32 - Kasus Covid-19 di Meranti ...
19:16 - Diduga Karena Kelelahan, S...
19:01 - HNSI Kepulauan Meranti Sal...
14:34 - Bupati Irwan Tegaskan Daer...
12:38 - Dihukum Tidak Pakai Masker...
19:54 - Operasi Yustisi, 23 Orang ...
18:55 - Kasus Mujiman, HMI dan Gam...
15:04 - Warga Kepulauan Meranti Ta...
19:41 - Tim Gabungan Beri Sanksi S...
18:48 - Tenaga Kesehatan yang Tang...
14:34 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
23:46 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
19:39 - Bupati Meranti Perintahkan...
14:34 - 16 Orang Positif Covid-19,...
12:46 - Ada Petugasnya Positif Cor...
18:52 - Jelang Pelantikan Pengurus...
22:34 - Pemkab dan Polres Kepulaua...
20:58 - Ribuan Warga Kepulauan Mer...
18:08 - Seorang Kepala Desa di Kep...
11:15 - Pandemi Covid-19, Tiga Pol...
18:55 - Kasus Dugaan Makelar Perek...
16:02 - Capt M Ridha Jabat Kepala ...
23:01 - Lagi Heboh; Revi Mariska S...
18:41 - Bupati Kepulauan Meranti L...
19:52 - Ada Pegawainya Terkonfirma...
06:21 - 10.000 Alquran Disebarkan ...
06:40 - Pasutri ASN di Kepulauan M...
16:58 - Kamsol Akan Dilantik Jadi ...
21:13 - Terjadi Peningkatan Penula...
19:25 - Jelang Pilkada, PWI Kepula...
10:36 - Bambang Supriyanto, Aready...
17:03 - Limbah Medis Infeksius Pas...
20:15 - Fasilitas RTH Dibenahi, Ke...
21:28 - Pemkab dan DPRD Kepulauan ...
16:56 - Kejaksaan Kepulauan Merant...
22:36 - Kabar Gembira; 3.788 Pegaw...
20:05 - HMI dan Gamali Kepulauan M...
21:24 - Satu Warga Kepulauan Meran...
17:29 - Ada Warga Pendatang Reakti...
 
18 Usulan Perhutanan Sosial di Kepulauan Meranti Disetujui Kementerian
Selasa, 04 Agustus 2020 - 12:37:44 WIB
Kelompok tani hutan yang didampingi fasilitator Perhutanan Sosial saat melakukan audiensi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) Tebingtinggi, Kepulauan Meranti
Kelompok tani hutan yang didampingi fasilitator Perhutanan Sosial saat melakukan audiensi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) Tebingtinggi, Kepulauan Meranti
TERKAIT:

SELATPANJANG - Sebanyak 18 usulan kelompok tani hutan yang mengajukan program Perhutanan Sosial akhirnya diterima dan tidak beberapa lama lagi akan menerima SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk diketahui program Perhutanan Sosial pengajuannya langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK.

Dimana pengajuan ini adalah permintaan masyarakat melalui kelompok yang dibentuk dan difasilitasi Lingkar Hijau Pesisir (LHP) Riau. Lembaga ini merupakan lembaga sosial lingkungan yang konsen dalam mendorong implementasi program Perhutanan Sosial di Riau khususnya di wilayah pesisir seperti Kepulauan Meranti. 

Sebelumnya ada 25 kelompok masyarakat yang mengajukan kawasan hutan mangrove menjadi perhutanan sosial dengan jumlah luasan mencapai 26.046 hektar yang tersebar di tiga pulau yakni Tebingtinggi, Rangsang dan Pulau Padang.

Fasilitator Perhutanan Sosial, Isnadi Esman mengatakan Perhutanan Sosial adalah sebuah solusi dan salah satu upaya untuk mengatasi konflik pengelolaan sumber daya hutan yang dikuasai oleh swasta yang telah berlangsung sejak lama. Dimana Perhutanan Sosial juga merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi.

Isnadi Esman yang didampingi Sugeng dan Junaidi Asira merupakan fasilitator Perhutanan Sosial di Kepulauan Meranti. Dia mengatakan selain difasilitasi LHP, usulan yang disampaikan pada Agustus 2018 silam itu juga difasilitasi olehUnit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) Tebingtinggi, Kepulauan Meranti.

"Pengajuan ini telah dilakukan verifikasi teknis oleh tim tanggal 23 Februari 2020 lalu. Dari usulan tersebut, Alhamdulillah 18 kelompok tani hutan sudah di SK kan dan rencananya pada Rabu 6 Agustus 2020 mendatang, SK akan diserahkan kepada ketua kelompok di Pekanbaru," kata Isnadi, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu sebanyak 4 usulan ditolak karena tidak memenuhi syarat dan sisanya masih dalam proses di KLHK di Jakarta. 

"Alhamdulillah dari waktu yang panjang proses pengajuan dari tahun 2018 cukup memuaskan karena apa yang menjadi permohonan kelompok tani terwujud. Kami sangat bersyukur sekali karena pemerintah pusat hingga kabupaten serius menjalankan cita-cita dari nawacita Presiden yang membangun dari pelosok desa dan salah satunya adalah Program Perhutanan Sosial ini," ungkapnya.

Fasilitator itu juga menyampaikan permohonan bimbingan dari KPH dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan izin hutan Kemasyarakatan tersebut. 

Dia juga mengatakan Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan akses legal bagi masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, baik di dalam kawasan Hutan Negara maupun Hutan Hak. 

Dengan diusulkannya ribuan hektar hutan mangrove menjadi kawasan perhutanan sosial, maka usaha Panglong arang yang memproduksi kayu arang terancam tidak produksi lagi.Karena hak pengelolaannya akan dialihkan ke masyarakat.

Seperti diketahui selama ini usaha panglong arang menggunakan bahan baku kayu mangrove, hal itulah yang menyebabkan hutan mangrove di Kepulauan Meranti rusak parah.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pelajar di Kuansing Tewas Tertimbun saat Mencari Emas
  • Wisuda SMT-SGI M Lead dan Soft Launching Kolaborasi Guru Pemimpin
  • Tak Makan Berhari-hari, Camat Rayan Bergegas Pikul Beras ke Rumah Buntal
  • Qurtararo Juara MotoGP Catalunya 2020, Dovi-Rossi Crash
  • Kapolres Meranti Imbau Warga Tunda Acara Hajatan Libatkan Banyak Orang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved