SELATPANJANG - Persoalan abrasi di Kepulauan Meranti masih menjadi momok menakutkan bagi kabupaten termuda di Riau tersebut.
Dari data yang diterima melalui Bagian Pengelola Perbatasan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti bahwa saat ini kondisi abrasi yang paling parah terjadi di Pulau Rangsang. Selain itu kedua terparah terjadi di kecamatan Pulau Merbau.
Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti menjadi lokasi yang paling panjang terdampak pada abrasi di wilayah Provinsi Riau.
"Kita adalah yang terpanjang, untuk daerah Riau ada sebanyak 161 kilometer yang terkena dampak abrasi, dan 106,87 kilometer itu ada di Kepulauan Meranti," ungkap plt Kepala Bapedda Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Randolf Hutahuruk Rabu (15/7/2020) kemarin.
Secara umum dari data terakhir pada tahun 2018 peta sebaran abrasi Kepulauan Meranti yaitu Pulau Rangsang 73,47 Km Rangsang Pesisir 44,8 Km, Rangsang 17,92 Km, Rangsang Barat 10,75 Km, Pulau Merbau Total 21,3 Km, Pulau Padang total 6,6 Km, Merbau 6,6 Pulau Tebing Tinggi 5,5 Km dan Pantai Mekong 5,5.
Dari data tersebut bahkan diprediksi garis pantai akan bergeser 772,4 meter ke arah darat dari garis pantai.
Adapun laju abrasi yag terjadi di Rangsang Pesisir adalah 3,6 meter pertahun, Rangsang 8 meter pertahun dan Rangsang Barat 8,8 meter pertahun.
Disampaikan Randolph dari rangkuman pihaknya beberapa penyebab abrasi di Kepulauan Meranti adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi mangrove, masyarakat menebang mangrove sebagai sumber penghasilan ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor lingkungan adalah karakteristik tanah gambut, gelombang dan arus laut yang besar dari Selat Malaka dan rusaknya ekosistem mangrove.
Sedangkan dampak abrasi juga terasa bagi masyakarat dimana meningkatnya kemiskinan dan hilangnya fasilitas sosial masyarakat.
"Rusak dan hilangnya kebun masyarakat bahkan hilangnya tempat tinggal masyarakat," tutur Randolph.
Selain itu dikatakan Randolph dari sisi pertahanan keamanan, panjang garis pantai juga berkurang hingga mempengaruhi luas wilayah negara.
Dijelaskan Randolph adapun kebutuhan anggaran sesuai dengan sebaran abrasi di Kepulauan Meranti maka dibutuhkan biaya yang sangat besar yaitu Rp 3 triliun lebih.
Sementara itu dikatakan Randolf untuk capaian kinerja penanggulangan Abrasi dari tahun 2012 hingga tahun 2018 telah menghabiskan dana Rp 26,25 Miliyar dengan pemasangan Batu Bronjong pemecah ombak dan penanaman mangrove. Walaupun demikian dengan jumlah yang besar tersebut masih sedikit yang bisa dikerjakan.
"Sesuai perhitungan kita dari panjang dan pagu dana yang telah dikeluarkan capaian kinerja kita baru 1,59 persen," ujar Randolph.
Terkait persoalan ini, pihaknya juga menggesa agar pemerintah pusat menjadikan Kepulauan Meranti menjadi prioritas terutama dalam menyelamatkan daerah ini dari persoalan abrasi. Mengingat penanganan abrasi sangat membutuhkan biaya yang besar.
Sementara itu Kepala Bidang Perekonomian Sumberdaya Alam Infratruktur Kewilayahan Bapedda Kepulauan Meranti, Robert Saputra mengatakan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah menjadi kendala.
"Keterbatasan anggaran di Meranti akhirnya kita tidak bisa membangun itu," ujar Robert.
Dikatakan hal yang paling efektif dalam mengatasi abrasi adalah pembuatan batu bronjong, namun pembangunannya memakan biaya yang besar.
"Pembangunan bronjong itu Rp 28 juta-Rp 32 juta per meter," kata Robert.
Oleh karena itu dikatakan Robert, upaya yang bisa dilakukan pemkab Kepulauan Meranti adalah dengan mencoba memasukkan penanganan abrasi di APBN.
"Kita berharap dari APBN itu kalau tidak dari DAK afirmasi ya dari DIPA kementerian. Tahun depan DAK Afirmasi itu melebur menjadi DAK Regular sehingga kita harus bersaing dengan kabupaten kota se Indonesia," tutur Robert.
Dikatakan Robert bahwa dampak abrasi layalnya seperti efek domino karena berpengaruh kepada segala aspek.
"Kurang lahan perekonomian akibatnya meningkat kemiskinan, lapangan kerja semakin berkurang. Sehingga berdampak sedikit banyak terhadap masyarakat kita yang mencari pekerjaan di luar karena lahan-lahan mereka sudah mulai terkikis," ungkapnya.
Selain itu dikatakannya penanganan abrasi secara swadaya juga sempat dilakukan pihak desa seperti melalui anggaran desa dan swadaya masyarakat dengan menggunakan uyung sagu, pelepah kelapa batang kayu nibung dan menanam mangrove.
Namun dikatakan Robert hal tersebut juga tidak berdampak besar, karena banyak yang cepat rusak karena diterpa gelombang.
"Walaupun ada upaya penanaman dan penggunaan kayu nibung apabila tidak ada bronjong, itu semua juga akan habis (karena abrasi)," tuturnya.
Upaya lainnya yang saat ini masih menjadi wacana mereka juga dikatakan Robert adalah dengan meningkatkan sumberdaya manusia.
"Kenapa tidak kita berdayakan masyarakar pesisir untuk budidaya ikan untuk kolam-kolam, jadi yang kita usulkan itu bagaimana meningkatkan ekonomi bagi masyarakat pesisir," ujarnya.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
| BERITA LAINNYA |
|
|
 Bakal Telan Biaya Rp1,8 Miliar, SDN 83 Pekanbaru Segera Dibangun Pasca Terbakar
  Harga Komoditas Pertanian di Riau Stabil, Pinang Kering Tetap Rp4.400/Kg
 Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif
 Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau
 Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak
|
|
 Pj Sekdaprov: Otda untuk Kesejahteraan dan Demokrasi
 Digrebek, Bandar Narkoba Kampung Dalam Pekanbaru Tunggang Langgang Lompat ke Sungai Siak
.jpg) Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute
 Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik
 Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel
|
Komentar Anda :
.jpg)
