Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
 
Moratorium Gambut, Izin Kilang Sagu di Kepulauan Meranti Terancam Dibekukan
Kamis, 09 Juli 2020 - 16:13:22 WIB
Bupati Kepulauan Meranti H Irwan menemui langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Bambang Hendroyono, Rabu (8/7/2020) di Kantor Kementerian LHK RI di Jakarta terkait moratorium gambut.
Bupati Kepulauan Meranti H Irwan menemui langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Bambang Hendroyono, Rabu (8/7/2020) di Kantor Kementerian LHK RI di Jakarta terkait moratorium gambut.
TERKAIT:

ELATPANJANG - Izin seluruh kilang sagu di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau terancam dibekukan, pasalnya rata-rata kilang sagu yang berada di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu berada di kawasan gambut.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut.

Penghentian bersifat sementara atau moratorium itu meliputi penghentian penerbitan hak-hak atas tanah baik berbentuk hak guna usaha (HGU) dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

"Lahan yang masuk PIPPIB di Kepulauan Meranti cukup luas sehingga bersinggungan dengan kegiatan strategis, bidang pemerintah sosial budaya dan ekonomi. Di bidang ekonomi contohnya ada 95 kilang sagu yang masuk kedalam PIPPIB ini sehingga  untuk pemberian izin baru sudah tidak boleh lagi dan yang sudah telanjur pun untuk memperpanjang izinnya sudah tidak bisa lagi," kata Plt Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Aza Fachroni, Kamis (9/7/2020).

Untuk itu pihaknya meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali dan mengkaji ulang di lapangan.

"Kita minta kementerian terkait harus objektif di lapangan dan membuat evaluasi serta mengkaji ulang dengan melakukan pemetaan di lapangan. Kami juga akan mulai menyusun pelepasan izinnya, istilahnya kita mengajukan agar lahan tersebut masuk kedalam Area Peruntukan Lain (APL)," ujar Aza. 

Terkait hal ini pula, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan menemui langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Bambang Hendroyono, Rabu (8/7/2020) di Kantor Kementerian LHK RI di Jakarta

Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan mengusulkan kepada Kemen LHK untuk mengeluarkan wilayah tersebut dari Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2020, dengan melihat kondisi eksisting wilayah Meranti yang sesungguhnya agar upaya Pemda dalam pengembangan wilayah tidak terkendala.

Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan mengusulkan kepada Menteri LHK RI untuk mengeluarkan Wilayah Hutan tersebut dari PIPPIB dengan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah Kepulauan Meranti agar upaya pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah tidak terkendala.

Dijelaskan Bupati Irwan, total luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 260.654,32 hektar (71,67 %) dari total luas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan luas kawasan non hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 100.027,53 hektar (27,5 %). Dari Luas APL tersebut sebanyak 81.555,38 hektar termasuk ke dalam moratorium gambut (PIPPIB) tahun 2020.

Luas APL yang hanya bisa digunakan dan aman untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah hanya seluas 16.072,15 hektar saja atau sekitar 4.42 % dari total luas daratan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Dengan areal yang bisa dikelola hanya tinggal seluas 16.072,15 ha tersebut tentunya akan menyulitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan pembangunan sebab jika hanya mengandalkan sektor hulu pertanian tanpa diikuti pengembangan industri hilir akan menyebabkan Meranti sebagai Kabupaten baru akan selalu tertinggal, termiskin dan terbelakang," pungkas Irwan.

Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dr. M Tartib SH mengatakan saat ini di Kepulauan Meranti terlihat jelas di dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPPIB) dipenuhi zona gambut dan zona hijau, sementara zona putih hanya tinggal 5 persen.

Terhadap kebijakan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kepulauan Meranti menilai investasi di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu akan terganggu.

"Investasi di Meranti bakal terganggu dengan terbitnya Inpres No 5 tahun 2019. Apalagi dengan tersisanya zona putih hanya 5 persen. Kemungkinan ini ada kaitannya dengan program BRG," kata Tartib.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hendak Pesta Narkoba, Penjual dan Pemakai Sabu di Kuansing Diringkus Polisi
  • Program Jaga Kampung, Polres Inhu Tanam Jagung Hibrida di Lirik
  • Berikut Keseruan Smartfren WOW Virtual Concert 8 Agustus
  • Sempat Ricuh, Warga Kuansing Menolak Eksekusi Lahan oleh PT Wanasari Nusantara
  • Malam Nanti Riau Masih Berpotensi Diguyur Hujan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved