Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
 
Batal Dibiayai DAK, Hutang Proyek Kepulauan Meranti Rp 46 Miliar Dibebankan ke APBD
Rabu, 10 Juni 2020 - 11:03:33 WIB
Terlihat anak sekolah sedang mengayuh sepeda di Jalan lintas Peranggas Kayu Ara.
Terlihat anak sekolah sedang mengayuh sepeda di Jalan lintas Peranggas Kayu Ara.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Akibat dari tidak disalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terpaksa membayarkan hutang sejumlah proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 silam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tidak tanggung-tanggung, hutang yang harus dibayarkan mencapai Rp 46 miliar, sehingga menyedot pendapatan daerah tersebut. Rata-rata proyek yang dibayarkan itu bermasalah dan terkesan dikerjakan asal-asalan.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan dan Pemukiman (DPU PRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti merilis ada lima proyek sudah dikerjakan namun belum dibayarkan. Adapun proyek tersebut diantaranya  Peningkatan Jalan Alai - Mekong (DAK IPD) senilai Rp Rp 9.5 miliar, Tanjung Samak -Tanjung Kedabu (DAK reguler) senilai Rp 19.3 miliar, Peranggas - Kayu Ara (DAK reguler) senilai Rp 19.327 miliar, Lukun Sungai Tohor (DAK reguler) senilai Rp 19.396.600.000 dan Lukun Sungai Tohor (DAK tambahan) senilai Rp 46.471.200.000, serta Box Culver Tanjung Harapan yang dikerjakan pada tahun 2017 senilai Rp 749.917.000.

Sekretaris DPU PRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti, Saiful Bahri mengatakan terjadinya tunggakan hutang dikarenakan waktu itu kurangnya koordinasi antara pihak rekanan dengan dinas, sementara dana DAK yang ditransfer ke daerah tidak begitu lancar.

"Di dalam kontrak itu memang ada perjanjian kedua belah pihak antara dinas dan rekanan kontraktor, disitu juga tercantum adanya hak dan kewajiban. Terkait hal ini ketika kewajiban sudah dikerjakan maka sudah seharusnya hak diberikan, namun ada sedikit kurang koordinasi antara kedua belah pihak sehingga terjadinya hutang ini, namun ada juga rekanan kontraktor yang dibayarkan 100 persen. Kami hanya membayar saja, terkait DAK yang masuk waktu itu tidak begitu lancar BPKAD yang mengetahui persis," kata Saiful.

Untuk membayar hutang tersebut, dikatakan pihaknya memang menganggarkan sebesar Rp 46 miliar, namun setelah dihitung yang bisa dibayarkan hanya sebesar Rp 30 miliar saja.

"Untuk membayar hutang ini memang dianggarkan sebesar Rp 46 miliar namun setelah dihitung hanya sekitar Rp 30 miliar saja yang bisa dibayarkan, tidak semua yang harus dibayar," kata Saiful.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan membeberkan sebab terjadinya tidak disalurkannya DAK sehingga menyebabkan hutang terhadap proyek tersebut.

Irwan mengatakan dimana pada tahun 2016, Pemkab Kepulauan Meranti diundang oleh Kementerian Keuangan untuk menghadiri rapat koordinasi terkait penyaluran DAK.

"Terjadi kekeliruan, dimana waktu itu Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan mengundang seluruh bupati walikota seluruh Indonesia yang diwakili Bagian Keuangan. Namun pada waktu itu, Hariyandi sebagai kepala bagian keuangan tidak datang dan tidak melaporkan kepada kepala daerah

Kita tidak tau, akhirnya kita absen dan kita tidak masuk dalam daftar penerima kompensasi tahun depan sehingga seharusnya yang menjadi hutang negara ke daerah dianggap tidak ada," kata Irwan.

Dikatakan Irwan, karena tidak adanya penyaluran DAK, maka yang seluruh hutang proyek yang sudah terlanjur dikerjakan menjadi hutang negara.

Selain itu Irwan juga menyebutkan jika proses dan mekanisme panjang yang dibuat oleh BPK membuat beban hutang daerah semakin panjang dan terkesan berlarut-larut.

"Diperbolehkan APBD membayar jika ada tunda salur dari dana DAK dan itu ada aturannya. Sebetulnya sudah dianggarkan tahun kemaren, dan tidak ada masalah, namun karena adanya wabah Corona ini semakin terasa keuangan daerah menjadi sulit," ujar Irwan.

"Kenapa baru sekarang dibayarkan padahal itu tahun 2016 dan temuan BPK tahun 2017. Prosedurnya harus diuji terlebih dahulu oleh lembaga teknis, makanya kita anggarkan di 2017 dan tahun 2018 baru dibayarkan. Namun ternyata tidak bisa karena harus melalui semacam audit teknis oleh BPK jadi baru dianggarkan lagi pada 2019 untuk dibayarkan pada 2020. Kenapa ini panjang karena mekanismenya memang seperti itu, jadi sebenarnya BPK yang menjadikan itu menjadi beban utang daerah. Makanya tiga tahun baru kita anggarkan lagi untuk membayarkan itu, karena konyol juga kita kalau harus membayar hutang tanpa mekanisme yang jelas," ujar Irwan lagi.

Ditambahkan Irwan, walaupun proyek tersebut bermasalah dan menimbulkan hutang bagi daerah, namun sarana tersebut sudah dinikmati masyarakat.

"Mau tak mau harus kita bayarkan, walaupun banyak laporan proyek tersebut bermasalah, tapi itu kan sudah dinikmati masyarakat," pungkas Irwan.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Berbahaya dan Menjijikkan, Ibu Ini Temukan Nugget Berisi Potongan-potongan Masker, Anaknya Nyaris Tewas Tersedak
  • Ini Syarat Karyawan yang Bisa Nikmati Rp600.000 Per Bulan dari Pemerintah
  • Hendak Pesta Narkoba, Penjual dan Pemakai Sabu di Kuansing Diringkus Polisi
  • Program Jaga Kampung, Polres Inhu Tanam Jagung Hibrida di Lirik
  • Berikut Keseruan Smartfren WOW Virtual Concert 8 Agustus
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved