www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Pj Gubri Ingatkan Kepala OPD Soal Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


25 Surat Kesehatan Diduga Palsu, Dinkes Kepulauan Meranti Akui Gandakan Surat Tersebut
Sabtu, 06 Juni 2020 - 18:45:12 WIB
Surat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes Kepulauan Meranti.
Surat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes Kepulauan Meranti.

Baca juga:

SELATPANJANG - Sejak pemerintah menerapkan New Normal akses keluar masuk daerah sudah mulai kembali dibuka. Namun jika masyarakat ingin bepergian wajib mengantongi surat kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat.

Seperti yang terjadi di Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dimana pemerintah setempat menerapkan kebijakan ketat di pintu masuk Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dengan harus menunjukkan surat kesehatan.

Namun petugas disana menemukan sebanyak 25 surat kesehatan yang diduga palsu dari para penumpang yang berasal dari Kabupaten Meranti Provinsi Riau, Rabu (27/5/2020) lalu.

Selain itu penumpang yang mengurus surat kesehatan tersebut mengaku dimintai sejumlah uang dengan nominal yang besar.

Terkait hal ini, wartawan mencoba meminta keterangan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Diskes) Kepulauan Meranti.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Diskes Meranti Muhammad Hasrin SKM mengakui jika pihaknya mengeluarkan kartu kesehatan bagi penumpang kapal dari wilayah Kepri (Tanjungbalai Karimun dan Batam).

"Waktu itu banyak masyarakat yang datang ke dinas guna mengurus surat kesehatan untuk bepergian keluar daerah. Hal itu semakin diperparah dengan membludaknya masyarakat yang mengurus karena waktu itu RSUD dan Puskesmas tidak membuka layanan pengurusan kartu kesehatan ini," kata Hasrin, Sabtu (6/6/2020) pagi.

Ditegaskan kartu kesehatan yang diberikan tersebut tidak dikenakan biaya, alias gratis.

"Surat kesehatan ini gratis. Kita tidak memungut biaya. Ini kebijakan pimpinan. Kami hanya menjalankannya saja," ungkapnya 

Hasrin menjelaskan sebelum diberikan surat kesehatan, penumpang kapal hanya dicek suhu tubuhnya. Setelah foto copy KTP penumpang diserahkan dan didata, maka surat kesehatan langsung diberikan untuk bekal penumpang saat pengecekan di tempat tujuan.

Terkait adanya temuan kejanggalan pada surat seperti nomor surat yang sama dan tanda tangan dan capnya bukan asli atau cap basah melainkan scanner, Hasrin mengakui telah memperbanyak surat tersebut untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

"Awalnya surat itu ada aslinya, namun kami perbanyak dengan cara di-scan. Hal itu dilakukan mengingat untuk mempermudah saja karena waktu itu kepala dinas tidak berada ditempat untuk menandatangani surat tersebut. Intinya yang kami lakukan ini untuk membantu masyarakat," ujar Hasrin.

Adanya isu untuk mendapatkan surat tersebut harus mengeluarkan biaya Rp 300.000 per surat, Hasrin juga sempat mendapatkan kabar tersebut. Pihaknya lalu berusaha untuk mencari tahu akan kebenaran hal tersebut.

"Jadi begini, setelah kami cari tahu ternyata yang bersangkutan mengurus surat memberikan sejumlah uang kepada petugas salah satu OPD sebagai tanda terimakasih dan petugas itu pun tidak memintanya," pungkas Hasrin.

Dalam pemberitaan sebelumnya yang dilansir dari salah satu media diketahui petugas pelabuhan di Tanjungbalai Karimun menemukan sejumlah kejanggalan didalam surat yang dibawa penumpang dari Selatpanjang, Kepulauan Meranti.

“Pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020 lalu, kita menemukan suatu yang janggal terhadap 25 surat kesehatan yang diduga palsu dari penumpang Ferry Dumai Express yang berasal dari pelabuhan di Kabupaten Meranti,” ungkap Sekretaris Camat Karimun Efryan Santana.

Menurut Efryan, pihaknya menduga palsu karena jelas sekali ada beberapa kejanggalan yang didapati dari surat-surat tersebut.

“Yang kita temui, surat tersebut memiliki nomor surat yang semuanya sama, kemudian tanda tangan dan capnya bukan asli atau cap basah melainkan scanner, menurut interogasi yang kita lakukan, mereka mendapatkan surat tersebut dengan mengeluarkan biaya Rp 300.000 per surat, mereka juga mengaku tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan apapun sebelum mendapatkan surat tersebut,” jelas Efryan.

Salah seorang korban bernama Mardona menjelaskan dari mana alas surat kesehatan palsu yang ia dapatkan untuk masuk ke pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

“Saya tinggal di Selat Panjang, saya ke Karimun karena kerja di Kapal Tagboat, kemarin pulang lebaran ke Selat Panjang, saya tak tau macam mana cara buat surat kesehatan yang diminta pemerintah Kabupaten Karimun agar bisa masuk ke Karimun, jadi saya tanya teman saya, teman saya bilang ada temannya yang bisa buatkan, biayanya Rp 300.000, jadi saya minta tolong karena takut kalau tak ada surat nanti dikarantina,” ungkap Mardona.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

 
    Berita Terkait

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto ingatkan penyusunan APBD Perubahan 2024 harus sesuai aturan (foto/int)Pj Gubri Ingatkan Kepala OPD Soal Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD
Pj Wako Pekanbaru, Muflihun bersama Kapolresta Kombes Jeki Rahmat mengecek motor yang disita akibat aksi balap liar (foto/dini)Polisi Sita 300 Motor Balap Liar di Pekanbaru, Bisa Diambil Habis Lebaran
Rotte menggelar sembako murah di Ponpes Aufia menyemarakkan Ramadhan 1445 H.Semarak Ramadan 1445 H, Rotte Gelar Sembako Murah di Ponpes Aufia
Bupati Rohil, Afrizal Sintong kukuhkan pengurus Hipemarohi Pekanbaru periode 2023-2025 (foto/afrizal)Bupati Ajak Hipemarohi Pekanbaru Bersama Bangun Rohil
Bupati Pelalawan dan manajemen RAPP foto bersama.Disnaker Pelalawan Apresiasi Komitmen PT RAPP Menjaga K3
  Bupati Bengkalis, Kasmarni bersama Wabub Bagus Santoso Safari Ramadan di Pulau Rupat (foto/zulkarnain)Bupati Bersama Wabub Bengkalis Safari Ramadan ke Rupat Utara
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto berkomitmen mensejahterakan masyarakat desa (foto/int)Riau Punya 600 Desa Mandiri, Pj Gubri: Tak Ada Lagi Desa Tertinggal
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Kelmi Amri.Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Minta Pemprov Rasionalisasi Anggaran Bosda
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Boby Rachmat (foto/Yuni)Disnakertrans Riau Minta Perusahaan Beri THR Sesuai Aturan Kemenaker
Penyerahan bantuan ke 20 Yayasan binaan CSR PGN/Afiliasi di wilayah operasi SOR I Sumatera (foto/ist)Tebar Energi Baik Ramadan 1445 H, PGN Salurkan Bantuan untuk 20 Yayasan di Medan
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved