Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:33 - Kabupaten Kepulauan Merant...
19:54 - Diduga Ada Mafia Pajak Wal...
21:20 - Satu Orang Polisi di Kepul...
20:20 - Tidak Bisa Diajak Kerjasam...
17:52 - Setiap Desa Dikurangi Rp 1...
21:39 - Kunjungi Korban Kebakaran,...
19:12 - Wajib Pajak Kucing-kucinga...
20:28 - 459 Kg Sarang Walet Diperi...
19:05 - Siap-siap, Masyarakat Kepu...
11:51 - Korsleting Listrik, Rumah ...
08:55 - Antisipasi Karhutla, Ini y...
19:55 - Tapal Batas 93 Desa di Kep...
19:50 - Butuh Bantuan, Kapolres Ke...
13:57 - BPN Kepulauan Meranti Sera...
10:34 - Sejumlah Kendaraan Dinas P...
10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
 
25 Surat Kesehatan Diduga Palsu, Dinkes Kepulauan Meranti Akui Gandakan Surat Tersebut
Sabtu, 06 Juni 2020 - 18:45:12 WIB
Surat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes Kepulauan Meranti.
Surat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes Kepulauan Meranti.
TERKAIT:
 
  • 25 Surat Kesehatan Diduga Palsu, Dinkes Kepulauan Meranti Akui Gandakan Surat Tersebut
  •  

    SELATPANJANG - Sejak pemerintah menerapkan New Normal akses keluar masuk daerah sudah mulai kembali dibuka. Namun jika masyarakat ingin bepergian wajib mengantongi surat kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat.

    Seperti yang terjadi di Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dimana pemerintah setempat menerapkan kebijakan ketat di pintu masuk Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dengan harus menunjukkan surat kesehatan.

    Namun petugas disana menemukan sebanyak 25 surat kesehatan yang diduga palsu dari para penumpang yang berasal dari Kabupaten Meranti Provinsi Riau, Rabu (27/5/2020) lalu.

    Selain itu penumpang yang mengurus surat kesehatan tersebut mengaku dimintai sejumlah uang dengan nominal yang besar.

    Terkait hal ini, wartawan mencoba meminta keterangan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Diskes) Kepulauan Meranti.

    Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Diskes Meranti Muhammad Hasrin SKM mengakui jika pihaknya mengeluarkan kartu kesehatan bagi penumpang kapal dari wilayah Kepri (Tanjungbalai Karimun dan Batam).

    "Waktu itu banyak masyarakat yang datang ke dinas guna mengurus surat kesehatan untuk bepergian keluar daerah. Hal itu semakin diperparah dengan membludaknya masyarakat yang mengurus karena waktu itu RSUD dan Puskesmas tidak membuka layanan pengurusan kartu kesehatan ini," kata Hasrin, Sabtu (6/6/2020) pagi.

    Ditegaskan kartu kesehatan yang diberikan tersebut tidak dikenakan biaya, alias gratis.

    "Surat kesehatan ini gratis. Kita tidak memungut biaya. Ini kebijakan pimpinan. Kami hanya menjalankannya saja," ungkapnya 

    Hasrin menjelaskan sebelum diberikan surat kesehatan, penumpang kapal hanya dicek suhu tubuhnya. Setelah foto copy KTP penumpang diserahkan dan didata, maka surat kesehatan langsung diberikan untuk bekal penumpang saat pengecekan di tempat tujuan.

    Terkait adanya temuan kejanggalan pada surat seperti nomor surat yang sama dan tanda tangan dan capnya bukan asli atau cap basah melainkan scanner, Hasrin mengakui telah memperbanyak surat tersebut untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

    "Awalnya surat itu ada aslinya, namun kami perbanyak dengan cara di-scan. Hal itu dilakukan mengingat untuk mempermudah saja karena waktu itu kepala dinas tidak berada ditempat untuk menandatangani surat tersebut. Intinya yang kami lakukan ini untuk membantu masyarakat," ujar Hasrin.

    Adanya isu untuk mendapatkan surat tersebut harus mengeluarkan biaya Rp 300.000 per surat, Hasrin juga sempat mendapatkan kabar tersebut. Pihaknya lalu berusaha untuk mencari tahu akan kebenaran hal tersebut.

    "Jadi begini, setelah kami cari tahu ternyata yang bersangkutan mengurus surat memberikan sejumlah uang kepada petugas salah satu OPD sebagai tanda terimakasih dan petugas itu pun tidak memintanya," pungkas Hasrin.

    Dalam pemberitaan sebelumnya yang dilansir dari salah satu media diketahui petugas pelabuhan di Tanjungbalai Karimun menemukan sejumlah kejanggalan didalam surat yang dibawa penumpang dari Selatpanjang, Kepulauan Meranti.

    “Pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020 lalu, kita menemukan suatu yang janggal terhadap 25 surat kesehatan yang diduga palsu dari penumpang Ferry Dumai Express yang berasal dari pelabuhan di Kabupaten Meranti,” ungkap Sekretaris Camat Karimun Efryan Santana.

    Menurut Efryan, pihaknya menduga palsu karena jelas sekali ada beberapa kejanggalan yang didapati dari surat-surat tersebut.

    “Yang kita temui, surat tersebut memiliki nomor surat yang semuanya sama, kemudian tanda tangan dan capnya bukan asli atau cap basah melainkan scanner, menurut interogasi yang kita lakukan, mereka mendapatkan surat tersebut dengan mengeluarkan biaya Rp 300.000 per surat, mereka juga mengaku tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan apapun sebelum mendapatkan surat tersebut,” jelas Efryan.

    Salah seorang korban bernama Mardona menjelaskan dari mana alas surat kesehatan palsu yang ia dapatkan untuk masuk ke pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

    “Saya tinggal di Selat Panjang, saya ke Karimun karena kerja di Kapal Tagboat, kemarin pulang lebaran ke Selat Panjang, saya tak tau macam mana cara buat surat kesehatan yang diminta pemerintah Kabupaten Karimun agar bisa masuk ke Karimun, jadi saya tanya teman saya, teman saya bilang ada temannya yang bisa buatkan, biayanya Rp 300.000, jadi saya minta tolong karena takut kalau tak ada surat nanti dikarantina,” ungkap Mardona.

    Penulis : Ali Imron
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Protokol Kesehatan di Siak Diperketat, Sanksi Bagi Pelanggar Menanti
  • Terungkap di Persidangan, Eks Ajudan Amril Mukminin Beberkan Bagi-bagi uang PT CGA
  • Gubri Kukuhkan 8 Paskibra, Ini Nama-namanya
  • Kuasa Hukum Jerinx Berharap IDI Mau Berdamai
  • Tinggal Berdesakan di Rumah Kontrakan, Yeni Tabah Jadi Kepala Keluarga
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved