Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
16:27 - Dicopot dari Jabatan Kasi ...
14:44 - Masyarakat Meranti Sulap S...
22:15 - Pekan Depan, Transportasi ...
18:45 - 'Damar' Si Bayi Gajah Bina...
15:06 - AKP Prihadi Tri Saputra Ja...
21:55 - Komisi I DPRD Kepulauan Me...
22:46 - Tidak Ada Penumpang Sejak ...
16:28 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
11:44 - Dinilai Sangat Efektif, Bu...
22:02 - 10 Desa di Kabupaten Kepul...
21:56 - Kehadiran HNSI Kepulauan M...
18:46 - Aksi Damai Terkait Covid-1...
19:26 - Kecamatan 3T Meranti Seger...
10:10 - Bantah Ada Perdebatan deng...
15:36 - Sembako Bansos Covid-19 Ke...
20:17 - Polres Kepulauan Meranti G...
12:04 - PDP di Meranti Meninggal D...
14:19 - Karantina Selatpanjang Hib...
16:35 - Dugaan Penyalahgunaan Dana...
18:56 - Menuju New Normal, Pemkab ...
12:02 - Gubri Minta Rencana Masuk ...
19:22 - Pasir dari BumDes di Meran...
14:38 - Hanya 4 Pejabat yang Dafta...
15:50 - Belum Resmi Mendaftar, Ada...
10:54 - Bumdes Puteri Panglima Des...
10:20 - Sempat Terjadi Kekosongan,...
09:30 - HUT Bhayangkara, Polres Ke...
22:38 - Belum Dibayar, Supplier An...
21:43 - Jelang Penutupan, Lelang J...
19:41 - Bupati Kepulauan Meranti K...
10:56 - Hari Bhayangkara, Polres K...
09:58 - Warga Rangsang Barat Tewas...
09:49 - Tiga Hari Hilang, Jupri Wa...
19:03 - Danrem 031/WB Kunjungi Kep...
17:47 - Direktur Bumdes Hasrat Des...
17:33 - Telur, Kacang, dan Cabai I...
10:55 - Empat Program Berkorelasi,...
 
Tidak Memenuhi Syarat, Kepulauan Meranti Tolak Terapkan PSBB
Senin, 04 Mei 2020 - 16:22:58 WIB
Rapat membahas Antisipasi Rencana Penerapan PSBB Menyeluruh se-Provinsi Riau yang dilaksanakan di Aula Biru Kantor Bupati, Senin (4/5/2020)
Rapat membahas Antisipasi Rencana Penerapan PSBB Menyeluruh se-Provinsi Riau yang dilaksanakan di Aula Biru Kantor Bupati, Senin (4/5/2020)
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menolak menerapkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah wabah virus corona. 

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan menyampaikan saat ini lebih memilih Pembatasan Sosial dengan Skala Tertentu (PSST) dari pada PSBB, lantaran Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memenuhi kriteria pengajuan PSBB. Kriteria tersebut ialah jumlah pasien positif yang meninggal tidak signifikan.

Dalam rapat yang membahas Antisipasi Rencana Penerapan PSBB Menyeluruh se-Provinsi Riau yang dilaksanakan di Aula Biru Kantor Bupati, Senin (4/5/2020) itu Bupati juga minta pendapat dengan pihak terkait terhadap pemberlakuan dan penerapan PSBB tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto MKes yang dimintai pendapatnya mengatakan diberlakukan PSBB di suatu wilayah harus memenuhi tiga kriteria diantaranya terjadinya peningkatan kasus Covid-19, selanjutnya PDP dikonfirmasi positif disuatu wilayah dan terjadinya transmisi lokal dan penyebaran epidemologi.

"Diberlakukannya penerapan PSBB setidaknya ada beberapa kriteria. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti sampai hari ada 4 PDP yang terkonfirmasi positif sudah dinyatakan sembuh. Selain itu di Kepulauan Meranti tidak ada terjadi transmisi lokal dan penyebaran epidemologi. Kemudian adapun persoalan yang menyangkut ini memang sangat rumit dan butuh biaya besar dan selanjutnya saya sampaikan disini kita hari ini dari pemantauan grafik pemantauan baik dan konfirmasi malah seluruhnya itu cenderung turun," ungkap Misri.

Sementara itu Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Luqman Nurhidayat memberikan saran kepada dinas terkait untuk membuat kajian secara rinci terkait penyebaran virus Corona di Kepulauan Meranti untuk dijadikan pertimbangan bagi gubernur Riau.

"Pemerintah daerah perlu menyiapkan data-data pendukung, misalnya peningkatan data mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemologi ini membutuhkan kajian dari pemerintah daerah, termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut kurva waktu, ini semua akan menjadi pertimbangan nantinya," kata Kapolres.

Selain itu, pemerintah daerah harus menghitung kesiapan-kesiapan, di antaranya menghitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat, mengingat PSBB dapat menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah.

Selain itu dikatakan pembatasan kegiatan di tempat umum tentunya akan berdampak besar terhadap perputaran ekonomi di tengah masyarakat hal itu tentunya bisa berdampak ke sektor lain, dan hal ini perlu juga dilakukan langkah antisipasi.

"Untuk menerapkan PSBB kebutuhan dasar masyarakat harus disiapkan termasuk disitu makanan dan BBM apakah ini bisa diakomodir, untuk itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan kompensasi sebagai pengganti jika memang masyarakat bertahan di rumah saja," kata Kapolres.

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali mengatakan seandainya penerapan PSBB dilakukan diibaratkan memakan buah Simalakama. Menurutnya jika ini benar-benar diterapkan apakah masyarakat bisa memahami aturan tersebut dan jika tidak diterapkan juga tidak bisa menjamin luasnya penyebaran virus Corona.

"Jika ini diterapkan diibaratkan memakan buah Simalakama. Kenapa saya sampaikan demikian karena tahu lah namanya masyarakat yang tidak tahu aturan atau hukum yang jelas apa yang disampaikan pasti nanti akan timbul pertanyaan. Namun demi kebaikan kita semua mau tidak mau suka tidak suka mungkin harus kita jalankan demi mempertahankan daerah kita tetap berada di zona hijau," kata Khalid Ali.

Selain itu politisi PDI P itu juga meminta pihak terkait untuk mengamankan jalur pelabuhan tikus yang selama ini menjadi pintu masuk orang dan barang dari zona merah.

"Pelabuhan tikus yang banyak berjejer di sepanjang pantai Kepulauan Meranti juga perlu diantisipasi, hal tersebut mengingat jalur tikus merupakan jalur gelap dari zona merah yang kadang tidak terpantau," ujarnya.

Selain itu Khalid Ali juga menyinggung apakah anggaran belanja daerah kuat untuk menopang kebutuhan masyarakat yang terkena dampak dari penerapan PSBB tersebut.

"Apakah APBD kita juga kuat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak ini dan itu juga perlu dipikirkan," pungkasnya.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin dalam keterangannya mengatakan jika penerapan PSBB diberlakukan hal itu sama hal nya dengan keputusan yang mundur ke belakang.

"Jika kita melihat keadaan di kabupaten kita dan kalau kita mau menerapkan PSBB rasanya kita seperti turun kelas dan turun level," ungkap Muzamil.

Dia mencontohkan dimana ibukota Jakarta yang awalnya menerapkan PSBB hal itu dikarenakan situasi yang sudah tidak terkendali, dimana banyak yang meninggal dibandingkan dengan yang sembuh dan hal itu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kepulauan Meranti.

"Kalau hari ini pula kita mengambil langkah ini, berarti kita mengambil langkah mundur. Dimana sudah dua bulan lebih dengan segala upaya dan ikhtiar yang kita lakukan, Corona berada di titik jauh meninggalkan kita ini tinggal kita pertahankan dengan tetap menjaga eksistensinya dan bersama- sama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan," ujarnya.

Selain itu Muzamil juga mengatakan jika penerapan PSBB yang dicanangkan oleh gubernur Riau itu merupakan imbauan semata, sementara untuk penyelesaian persoalan tetap berada di Pemerintah Kabupaten.

"Wilayah ini marwah kita. Kita juga tidak mau diatur-atur oleh orang luar dengan efek domino yang sangat tinggi terhadap PSBB dan hal itu kita juga yang menyelesaikannya. Untuk itu kita perlu kebijakan untuk menghitung kembali semua efek yang ditimbulkan  sebelum kita menerapkan hal itu," pungkas Muzamil.

Senada dengan Kapolres Kepulauan Meranti, Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti, Ir Suhendri juga mengatakan jika dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk membuat kajian lengkap untuk menjadi pertimbangan bagi gubernur Riau.

"Dinas Kesehatan perlu membuat semacam kajian dan itu dilengkapi dengan semua data fakta yang ada sehingga kita sudah siap beragumentasi dengan pemerintah Provinsi Riau bahwa pada saat ini Kepulauan Meranti belum siap untuk dilakukan PSBB tersebut," kata Suhendri.

Dikatakannya, dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, jika diterapkan PSBB maka bisa dipastikan perekonomian akan menjadi lumpuh.

"Saya menganalogikan kalau kita melihat dari sisi membandingkan antara kondisi corona dengan kondisi ekonomi kita, sekarang ekonomi kita itu  berada di bawah, tetapi kalau antara kondisi ekonomi kita sama dengan kondisi covid-19 maka kita akan memilih tetap dilakukan PSBB. Saat ini ekonomi kita bergerak diangka 50 persen dan jika kita lakukan PSBB, saya yakin ekonomi kita ini semakin lumpuh dan kesiapan kita dan kesiapan masyarakat untuk menyiapkan segala sesuatu itu akan sulit," kata Suhendri lagi.

Setelah mendengarkan masukan serta usulan dari beberapa pihak, Bupati Kepulauan Meranti memutuskan untuk tidak menerapkan PSBB di kabupaten termuda di Provinsi Riau itu.

"Nampaknya rapat hari ini sudah seperti sidang Istbat, setelah mendengar masukan dari beberapa pihak, nampaknya PSBB di Kepulauan Meranti belum jatuh tempo.Kita dapat menangkap banyak sekali masukan terkait dengan upaya apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan Kepulauan Meranti tetap berada dan hijau. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberlakuan PSBB di Kepulauan Meranti ini belum waktunya dan sambil waktu berjalan  kita akan melakukan kajian yang mendalam dan cermat tentang pemberlakuan PSBB nantinya," kata Irwan.

Lebih lanjut dikatakan Bupati, tidak memberlakukan PSBB juga ada kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai seluruh sektor yang terdampak. Namun walaupun begitu Pemerintah Kepulauan Meranti tetap menutup akses masuk bagi warga yang dari zona kuning dan merah.

"Tidak menetapkan PSBB tetapi memberlakukan PSBB substansinya kan sama yang penting bagaimana meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan melaksanakan protokol kesehatan agar penyeberan rantai covid-19 bisa diputuskan," ujarnya.

Adapun ketentuan PSST yang akan diterapkan oleh Pemkab Kepulauan Meranti adalah menutup jalur transportasiansportasi laut yang membawa penumpang dari zona kuning dan merah seperti Pekanbaru, Buton, Siak, Bengkalis dan Dumai begitu juga sebaliknya.

"Kita akan menutup jalur transportasi laut dari Buton dan Bengkalis serta wilayah yang sudah terkena zona merah agar Meranti benar-benar aman," ujar Bupati.

Penutupan jalur transportasi Buton - Selatpanjang dan Bengkalis - Sepatpanjang yang menggunakan speed boat akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2020.

Sementara untuk jalur transportasi ke Batam masih dibuka, hal ini mengingat uang tunai masih dikirim melalui Batam.

"Untuk Batam masih kita buka, hal ini mengingat uang tunai masih didatangkan dari sana, jika ditutup akan timbul pula masalah baru," kata Irwan.

Begitu juga transportasi tradisional Kempang yang menghubungkan Ketam Putih - Dedap, Sungai Rawa - Semukut, Buton - Lukit dan lainnya.

"Artinya walaupun kita tidak menerapkan PSBB tapi kita sudah membatasi masuknya orang," pungkas Irwan. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tingkatkan Perekonomian, Riau Kembangkan Potensi Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dan Pariwisata
  • 8 Daerah di Riau Ini Tidak Ada Lagi Kasus Covid-19
  • Menang di GP Styria, Hamilton Dekati Rekor Schumacher
  • Meski Pandemi Covid-19, Riau Tetap Berupaya Antisipasi Abrasi Pulau Terluar
  • Miris, Ditolak Bidan, Seorang Ibu Terpaksa Melahirkan Sendiri dan Jadi Tontonan Warga
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved