Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
16:27 - Dicopot dari Jabatan Kasi ...
14:44 - Masyarakat Meranti Sulap S...
22:15 - Pekan Depan, Transportasi ...
18:45 - 'Damar' Si Bayi Gajah Bina...
15:06 - AKP Prihadi Tri Saputra Ja...
21:55 - Komisi I DPRD Kepulauan Me...
22:46 - Tidak Ada Penumpang Sejak ...
16:28 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
11:44 - Dinilai Sangat Efektif, Bu...
22:02 - 10 Desa di Kabupaten Kepul...
21:56 - Kehadiran HNSI Kepulauan M...
18:46 - Aksi Damai Terkait Covid-1...
19:26 - Kecamatan 3T Meranti Seger...
10:10 - Bantah Ada Perdebatan deng...
15:36 - Sembako Bansos Covid-19 Ke...
20:17 - Polres Kepulauan Meranti G...
12:04 - PDP di Meranti Meninggal D...
14:19 - Karantina Selatpanjang Hib...
16:35 - Dugaan Penyalahgunaan Dana...
18:56 - Menuju New Normal, Pemkab ...
12:02 - Gubri Minta Rencana Masuk ...
19:22 - Pasir dari BumDes di Meran...
14:38 - Hanya 4 Pejabat yang Dafta...
15:50 - Belum Resmi Mendaftar, Ada...
10:54 - Bumdes Puteri Panglima Des...
10:20 - Sempat Terjadi Kekosongan,...
09:30 - HUT Bhayangkara, Polres Ke...
22:38 - Belum Dibayar, Supplier An...
21:43 - Jelang Penutupan, Lelang J...
19:41 - Bupati Kepulauan Meranti K...
10:56 - Hari Bhayangkara, Polres K...
09:58 - Warga Rangsang Barat Tewas...
09:49 - Tiga Hari Hilang, Jupri Wa...
19:03 - Danrem 031/WB Kunjungi Kep...
17:47 - Direktur Bumdes Hasrat Des...
17:33 - Telur, Kacang, dan Cabai I...
10:55 - Empat Program Berkorelasi,...
 
Imbas Corona, Paket Pekerjaan Fisik DAK Kepulauan Meranti Rp91 Miliar Batal Dilelang
Minggu, 29 Maret 2020 - 22:01:26 WIB

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti ikut terkena imbasnya dari Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020. 

Surat Edaran bernomor S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret tersebut ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati penerima DAK Fisik se Indonesia. Isi surat edaran Menkeu tersebut menjelaskan kondisi wabah corona virus disease (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk menanggulangi dan mencegah Covid-19. 

Pj Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti terkena dampak dari surat edaran Menteri Keuangan, karena dana alokasi khusus (DAK), kecuali alat kesehatan dan pendidikan, semua ditarik atau tidak bisa melakukan lelang.

"Total DAK untuk Kepulauan Meranti itu ada sebesar Rp181 miliar. Jika diluar bidang kesehatan dan pendidikan, maka dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik yang ditarik pusat ada sekitar Rp91 miliar. Artinya uang itu hilang dan kita tidak bisa melakukan menggunakannya," kata Bambang, Minggu (29/3/2020).

Untuk itu, kata Bambang Pemkab Kepulauan Meranti mengambil kebijakan untuk menghentikan proses pengadaan barang dan jasa baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya. Proyek fisik itu tersebar di beberapa OPD.

"Surat edarannya sudah dibuat, disana tercantum seluruh kegiatan proses pengadaan barang dan jasa baik itu sedang berlangsung maupun yang belum dihentikan pelaksanaannya terhitung tanggal 27 Maret. Termasuk pembangunan GOR dan perpustakaan daerah pada DAK fisik bidang pendidikan," ujarnya.

Selain itu kata Bambang, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kepulauan Meranti juga ditunda pelaksanaannya baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Pj Sekretaris Daerah itu juga berharap berharap kepada masyarakat untuk bisa mengerti pembatalan tersebut, karena semata-mata demi kemanusiaan. 

"Kami minta maaf, dengan pembatalan ini sehingga ada paket pekerjaan yang mengalami penundaan walaupun sudah dianggarkan, karena ini keputusan pemerintah pusat," pungkasnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tingkatkan Perekonomian, Riau Kembangkan Potensi Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dan Pariwisata
  • 8 Daerah di Riau Ini Tidak Ada Lagi Kasus Covid-19
  • Menang di GP Styria, Hamilton Dekati Rekor Schumacher
  • Meski Pandemi Covid-19, Riau Tetap Berupaya Antisipasi Abrasi Pulau Terluar
  • Miris, Ditolak Bidan, Seorang Ibu Terpaksa Melahirkan Sendiri dan Jadi Tontonan Warga
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved