Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:49 - Indra Yovi: Penanganan Cov...
14:27 - Penerapan New Normal, Polr...
17:59 - RSUD Kepulauan Meranti Pen...
16:00 - Status PSST Desa Bandul Di...
09:29 - Tokoh Masyarakat Riau: Ane...
20:04 - Kadiskes Meranti Berkoar-k...
17:56 - Enam Kasus Baru Corona di ...
16:34 - Sidak ke Kepulauan Meranti...
21:20 - Sempat Ditemukan Belatung,...
15:38 - Waduh, Ikan Kaleng Bantuan...
20:03 - Pingsan di Rumah, Warga Se...
06:32 - FPI Bersama YFM Kepulauan ...
21:54 - Apel Pagi Pemkab Kepulauan...
20:23 - Fasilitas di Ruang Isolasi...
17:45 - Wakil Bupati Said Hasyim K...
15:18 - Miris, Pasien Covid-19 yan...
11:35 - Jadi Tempat Isolasi PDP, ...
16:24 - PT RAPP Serahkan Ratusan P...
13:46 - SKK Migas – EMP Malacca ...
16:38 - Ribut-ribut Pakai Hazmat S...
20:47 - Di Tengah Pandemi Covid-19...
20:22 - 17 Desa di Kepulauan Meran...
18:18 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:39 - Satu Pasien Positif Covid-...
18:35 - Kasus Corona di Kepulauan ...
14:21 - Inflasi Tinggi, Pemkab Kep...
16:17 - Pemkab Kepulauan Meranti T...
12:24 - Dua Desa di Tebingtinggi T...
17:05 - Camat Tebingtinggi Galang...
06:24 - Pejabat Humas Pemkab Kepul...
19:30 - Desa Bandul Blocking Area,...
19:07 - Hasil Tracing Terhadap PD...
15:26 - Bupati Meranti Sempat Kont...
19:42 - Bank Riau Kepri Selatpanja...
17:46 - Dua Warga Meranti Sudah Po...
16:32 - Hasil Swab Keluar, Satu PD...
11:32 - Ringankan Beban Nelayan Ak...
17:28 - Dua Positif Rapid Test, Ti...
22:27 - Masuk Daftar Susulan Pener...
16:44 - Tidak Ada Izin, Cucian Mot...
22:08 - Jelang Berbuka Puasa, FPI ...
22:11 - Nekad Masuk Wilayah Kepula...
05:13 - Pendapatan Nol Akibat Coro...
22:12 - Bupati Irwan Tegaskan Pega...
17:00 - Pindah Domisili Tidak Mela...
16:29 - Desa Baran Melintang Jadi ...
10:11 - Tabrak Pot Bunga di Pinggi...
20:05 - PSDKP Kepulauan Meranti Be...
19:25 - Tinjau Pasokan Sembako, Wa...
15:11 - IPRPS, Remesta, dan GPRM B...
 
Imbas Corona, Paket Pekerjaan Fisik DAK Kepulauan Meranti Rp91 Miliar Batal Dilelang
Minggu, 29 Maret 2020 - 22:01:26 WIB

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti ikut terkena imbasnya dari Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020. 

Surat Edaran bernomor S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret tersebut ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati penerima DAK Fisik se Indonesia. Isi surat edaran Menkeu tersebut menjelaskan kondisi wabah corona virus disease (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk menanggulangi dan mencegah Covid-19. 

Pj Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti terkena dampak dari surat edaran Menteri Keuangan, karena dana alokasi khusus (DAK), kecuali alat kesehatan dan pendidikan, semua ditarik atau tidak bisa melakukan lelang.

"Total DAK untuk Kepulauan Meranti itu ada sebesar Rp181 miliar. Jika diluar bidang kesehatan dan pendidikan, maka dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik yang ditarik pusat ada sekitar Rp91 miliar. Artinya uang itu hilang dan kita tidak bisa melakukan menggunakannya," kata Bambang, Minggu (29/3/2020).

Untuk itu, kata Bambang Pemkab Kepulauan Meranti mengambil kebijakan untuk menghentikan proses pengadaan barang dan jasa baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya. Proyek fisik itu tersebar di beberapa OPD.

"Surat edarannya sudah dibuat, disana tercantum seluruh kegiatan proses pengadaan barang dan jasa baik itu sedang berlangsung maupun yang belum dihentikan pelaksanaannya terhitung tanggal 27 Maret. Termasuk pembangunan GOR dan perpustakaan daerah pada DAK fisik bidang pendidikan," ujarnya.

Selain itu kata Bambang, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kepulauan Meranti juga ditunda pelaksanaannya baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Pj Sekretaris Daerah itu juga berharap berharap kepada masyarakat untuk bisa mengerti pembatalan tersebut, karena semata-mata demi kemanusiaan. 

"Kami minta maaf, dengan pembatalan ini sehingga ada paket pekerjaan yang mengalami penundaan walaupun sudah dianggarkan, karena ini keputusan pemerintah pusat," pungkasnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pekanbaru Tak Ada Lagi Pasien Covid-19, Gubri Apresiasi Tim Medis
  • Liga-liga Eropa Kembali Dimulai, Berikut Jadwal Lengkapnya
  • Din Syamsudin: Komunis Masih Diberi Ruang Gerak di Indonesia, Pemerintah Tak Lakukan Apa-apa
  • Jalankan Protokol Covid-19, Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan
  • UNDP, WHO dan IOM Sediakan Ventilator untuk Dukung Respon COVID-19 Indonesia
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved