Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
16:27 - Dicopot dari Jabatan Kasi ...
14:44 - Masyarakat Meranti Sulap S...
22:15 - Pekan Depan, Transportasi ...
18:45 - 'Damar' Si Bayi Gajah Bina...
15:06 - AKP Prihadi Tri Saputra Ja...
21:55 - Komisi I DPRD Kepulauan Me...
22:46 - Tidak Ada Penumpang Sejak ...
16:28 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
11:44 - Dinilai Sangat Efektif, Bu...
22:02 - 10 Desa di Kabupaten Kepul...
21:56 - Kehadiran HNSI Kepulauan M...
18:46 - Aksi Damai Terkait Covid-1...
19:26 - Kecamatan 3T Meranti Seger...
10:10 - Bantah Ada Perdebatan deng...
15:36 - Sembako Bansos Covid-19 Ke...
20:17 - Polres Kepulauan Meranti G...
12:04 - PDP di Meranti Meninggal D...
14:19 - Karantina Selatpanjang Hib...
16:35 - Dugaan Penyalahgunaan Dana...
18:56 - Menuju New Normal, Pemkab ...
12:02 - Gubri Minta Rencana Masuk ...
19:22 - Pasir dari BumDes di Meran...
14:38 - Hanya 4 Pejabat yang Dafta...
15:50 - Belum Resmi Mendaftar, Ada...
10:54 - Bumdes Puteri Panglima Des...
10:20 - Sempat Terjadi Kekosongan,...
09:30 - HUT Bhayangkara, Polres Ke...
22:38 - Belum Dibayar, Supplier An...
21:43 - Jelang Penutupan, Lelang J...
19:41 - Bupati Kepulauan Meranti K...
10:56 - Hari Bhayangkara, Polres K...
09:58 - Warga Rangsang Barat Tewas...
09:49 - Tiga Hari Hilang, Jupri Wa...
19:03 - Danrem 031/WB Kunjungi Kep...
 
Dinas Pendidikan Meranti Perjuangkan Guru Honorer untuk Dapatkan NUPTK
Senin, 17 Februari 2020 - 20:23:15 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Dinas Pendidikan Meranti Perjuangkan Guru Honorer untuk Dapatkan NUPTK
  •  

    SELATPANJANG - Syarat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) menjadi batu sandungan bagi para guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri untuk bisa menikmati honor dari dana BOS.

    Pasalnya sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, tentang penyaluran dana BOS, salah satu syarat honor guru honorer bisa dibayarkan melalui dana BOS adalah guru yang bersangkutan harus memiliki NUPTK.

    Nomor ini dibutuhkan untuk mendapat gaji tambahan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi guru honorer. Berdasarkan aturan baru, tambahan gaji dari dana BOS hingga maksimal 50 persen dari gaji mereka, jika tidak para guru hanya menikmati 15 persen saja.

    Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti Triyono mengatakan untuk Kepulauan Meranti terdapat 2.558 jumlah guru yang tersebar. Dari jumlah tesebut, 582 orang di antaranya terdapat guru honorer yang berharap tambahan gaji dari dana dari BOS. 

    "Jika tidak ada NUPTK sudah dipastikan para guru honorer ini gigit jari karena tidak mendapatkan gaji 50 persen dari dana BOS," kata Triyono, Senin (17/2/2020).

    Dikatakan penyebab banyaknya guru honorer yang tidak memiliki NUPTK karena para guru banyak diangkat oleh kepala sekolah yang seharusnya diangkat oleh kepala dinas.

    "Seharusnya para guru honorer ini diangkat oleh kepala dinas baru bisa keluar NUPTK-nya," ujar Triyono.

    Walaupun demikian dirinya kini tengah membuat formulasi agar membuka peluang seluruh guru honorer di Kepulauan Meranti yakni dengan menyusun draft guna penerbit SK guru honorer yang diteken kepala dinas sebagai dasar untuk memproses NUPTK.

    Dikatakan Triyono dengan terbitnya SK dari Kepala Dinas maka akan menjadi persyaratan awal untuk bisa diterbitkan NUPTK.

     "Ada syarat terkecil itu adalah SK dari kepala Dinas. Jadi nanti kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala dinas untuk mengangkat yang bersangkutan, tentu kepala dinas akan menyeleksi nanti," ujar Triyono.

    Walaupun demikian Triyono mengatakan bahwa verifikasi akhir untuk guru bisa mendapatkan NUPTK ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

    Dikatakan Triyono jika pengurusan NUPTK selesai maka gaji para guru honorer bisa bertambah sesuai dengan yang disebutkan di awal.

    "Jika sudah ada NUPTK, maka tambahan gaji 50 persen dari dana BOS itu bisa didapatkan. Jika SMP itu bisa mendapatkan Rp1,1 juta perbulan dan SD itu bisa mendapatkan Rp900 ribu perbulan," ujarnya.

    Ditambahkan untuk draft SK untuk pengangkatan guru honorer sudah disiapkan, hanya saja saat ini masih menunggu kepala dinas karena masih ada kesibukan lain.

    "Draftnya sudah selesai, tinggal menunggu Kepala Dinas, bila sudah di ACC setiap guru nanti kolektif akan kita undang ke kantor untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas," ungkap Triyono.

    Dikatakan lagi, persiapan draft SK untuk mendapatkan NUPTK ini merupakan  upaya Dinas Pendidikan untuk menjemput bola, sementara dari beberapa sekolah belum tampak ada kecemasan.

    "Ini upaya kita dari dinas untuk menjemput bola dalam memperjuangkan nasib guru, sementara kita belum dapat laporan dan belum ada kecemasan dari sekolah," katanya lagi.

    Ditambahkan lagi, setelah ada NUPTK, para guru honorer bisa mengurus sertifikasi yang juga bisa menambahkan pendapatan.

    "Dari NUPTK ini guru honorer bisa disertifikasi dan kembali mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp1,5 juta setiap bulannya dari dana dekonsentrasi yang ditransfer melalui APBD," pungkas Triyono.

    Penulis : Ali Imron
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Blue-E, Smart Card yang akan Gantikan Buku KIR
  • Ingin Jadi Boneka Ken, Remaja Pria Ini Dandan 4 Jam Sebelum Berangkat Sekolah
  • Fakultas Hukum UIR Terima Kunjungan Bawaslu Pekanbaru
  • Pemprov Riau Telah Salurkan BLT Covid-19 ke 11 Kabupaten dan Kota
  • Temukan Aplikasi Ini di HP Mu? Buruan Hapus Kalau Tak Mau Diserang Malware
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved