Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

21:20 - Bupati Irwan Terima SK Per...
20:39 - Gara-gara Warganya Ditangk...
15:02 - Senunggang, Kapal Patroli ...
13:24 - Terpilih Aklamasi, Syamsid...
18:59 - Baru Saja Dimusnahkan, Bar...
17:15 - Dikhawatirkan Bawa Hama Pe...
16:27 - Bersama SKK Migas, PWI Mer...
15:59 - Pers Sangat Berperan Cipta...
09:59 - Hari Ini, PWI Kepulauan Me...
19:52 - Kapolres Meranti Pantau Ka...
10:04 - Kepulauan Meranti Kabupate...
20:23 - Dinas Pendidikan Meranti P...
10:08 - Kepulauan Meranti Jadi Kaw...
20:54 - Merusak Lingkungan, Izin K...
19:03 - Penanganan Stunting di Kep...
20:44 - Pemkab Kepulauan Meranti B...
15:44 - Said Hasyim Intruksikan Ev...
17:26 - SKD CPNS Kepulauan Meranti...
20:02 - Sri Mulyani Anom Jabat Kas...
10:16 - Awali Karir Sebagai Teli P...
17:33 - Baru Datang, Lima Peserta ...
11:36 - Mahmuzin Taher Barbagi Kun...
11:35 - Listrik Mati Dua Kali, Pel...
19:01 - Hari Pertama Tes SKD, Diik...
20:17 - Pelabuhan Sungai Tohor Dit...
16:39 - Bantu Pemasaran Produk Sag...
15:46 - Ratusan Kotak Buah Ilegal ...
09:14 - Said Hasyim Tabur 100 Ribu...
20:32 - Usulan Pemekaran Ditolak, ...
17:37 - PT NSP Tunggak Pajak Non P...
16:39 - Ada Voucher Booking Prosti...
12:00 - Menang Voting, Rudi Tanjun...
16:12 - Heboh, Siswa di Selatpanja...
09:09 - Pertanyakan Alokasi Anggar...
20:18 - Aqila, Bayi di Kepulauan M...
17:59 - Cabrutan Naik Kelas Menjad...
14:43 - Sempat Disegel, Wisma King...
15:56 - Bagian Kesra Pemkab Merant...
14:00 - LAMR Kepulauan Meranti Rek...
20:07 - Pemkab Kepulauan Meranti a...
17:49 - Repu Sagu Terangkat ke Per...
20:14 - Festival Perang Air 2020, ...
19:35 - Antisipasi Corona Masuk ke...
12:36 - Resmi Dikukuhkan, Zulfan N...
11:37 - Kadisparpora Meranti: Jika...
13:24 - Waspada Virus Corona, Disk...
22:23 - Meranti Night Carnival Diw...
15:08 - Selain Terlantar, Kapal In...
13:56 - Sapi di Meranti Positif Br...
20:24 - Jabatan Plh Sekda akan Ber...
 
DPRD Soroti Adanya Ratusan Pegawai Honorer 'Siluman' di Pemkab Kepulauan Meranti
Senin, 06/01/2020 - 15:04:26 WIB

SELATPANJANG - Kisruh terhadap permasalahan pegawai honorer di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti semakin runyam. Kali ini Pemkab dituding telah mempekerjakan pegawai honorer fiktif atau 'siluman'.

Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dr. M Tartib SH yang menyoroti permasalahan ini mengatakan jika kepala daerah tidak konsisten terhadap kebijakan yang dibuat, dimana penambahan pegawai honorer masih saja dilakukan oleh beberapa OPD, padahal bupati sudah mewanti-wanti hal tersebut, yakni melarang untuk merekrut lagi pegawai honorer karena dinilai membebani keuangan daerah.

'Perang Dingin' ini dilontarkan oleh DPRD buntut dari adanya pengurangan tenaga honorer di Sekretariat DPRD sebanyak 55 orang. Hal itu diakibatkan membludaknya pegawai honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di sana.

Dari data yang diperoleh melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, beban gaji terkait sebesar Rp73,2 miliar pertahun. Beban itu diperuntukkan untuk gaji 4.448 orang tenaga honorer yang tersebar di beberapa OPD.

"Kepala daerah tidak konsisten terhadap kebijakan yang menyebutkan tidak ada penambahan honorer lagi, tapi ini kok malah ada yang baru. Bupati bilang tidak ada penambahan, kok kepala OPD seperti ini. Bahkan kita dapat info ada pegawai honorer fiktif, dimana SK nya ada, namun dia tidak pernah masuk kantor, karena berada di luar kota dengan alasan nota dinas, inikan temuan," kata Tartib, Senin (6/1/2020).

Bahkan Tartib membeberkan ada sebanyak 20 persen pegawai honorer fiktif dari total yang ada. Artinya ada sebanyak 8 ratusan yang tidak masuk kantor, namun menerima gaji setiap bulannya.

"Kalau bisa dikatakan jumlahnya ada 20 persen yang merupakan honorer fiktif. Datanya ada, mereka diberi SK, namun statusnya ada yang masih mahasiswa, malahan ada yang merupakan anak pejabat dan berkedudukan di Pekanbaru. Kalau pun ada nota dinas, urgensinya apa dan dasar hukumnya apa," kata Tartib mempertanyakan.

Politisi Gerindra ini menilai jika kebijakan itu sangat tidak elegan. Dan dia juga mengatakan jika tidak ada bedanya antara legislatif dan eksekutif, karena sama-sama menggunakan APBD dalam setiap kegiatan.

"Ini kebijakan yang tidak elegan menurut saya. Saya menyoroti ini karena kita itu sama dan harus juga diberlakukan sama. Tak ada beda dan istimewa antara di eksekutif dan legislatif semuanya sama, kita digaji dengan uang masyarakat, jika ini yang terjadi ini sama dengan menzalimi masyarakat, uang kita minim hari ini. Saya prihatin sekali dengan kondisi hari ini. Jika di sini adanya pengurangan, seharusnya di sana jangan dilakukan penambahan, dan kita mendorong bupati jika pengurangan itu atas dasar membenani keuangan daerah," ujar Tartib.

Dikatakan Tartib, seharusnya yang perlu dilakukan pengurangan itu adalah terhadap pegawai honorer fiktif yang tidak jelas keberadaannya, bukan terhadap pegawai yang sering masuk kantor.

"Kalau misalnya harus ada pengurangan, yang perlu dilakukan itu adalah terhadap mereka yang tidak jelas kerjaannya dan tidak pernah masuk dan berdomisili di luar, bukan terhadap mereka yang rajin masuk dan bekerja dengan baik. Intinya yang fiktif itu harus diberhentikan, jangan yang aktif," ujarnya.

Tartib juga meminta jika sistem perekrutan harus ada standarnya sehingga tidak ada kesan ada titipan pejabat dan anggota DPRD.

"Sistem perekrutan harus profesional dan harus ada standarnya, dan yang punya itu di pemerintahan. Saya tidak menyerang personal, tapi ini adalah persoalan kebijakan yang perlu diambil," kata Tartib.

Sementara itu, salah seorang pejabat di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti membenarkan apa yang menjadi temuan anggota DPRD itu, menurutnya hal itu seakan sudah menjadi lumrah di setiap OPD.

"Kalau di kantor ini ada juga, namanya ada di absensi, namun dia tidak pernah masuk kantor, bahkan kabarnya dia menjadi salah satu pemandu lagu di Pekanbaru," beber salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Sekretaris Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharuddin M.Pd, ketika dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan jika ada pengurangan tenaga honorer, itu sepenuhnya kebijakan dan pertimbangan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing.

"Dari pimpinan tidak ada instruksi terkait honorer, kalau ada itu kebijakan dan pertimbangan masing-masing OPD," kata Bakharuddin didampingi Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, Budi Hardiantika.

Dijelaskan Sekretaris BKD itu, saat ini jumlah Honorer di seluruh OPD yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah total 4.337 orang Honorer.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pasangan SELFI Batal Daftar Lewat Jalur Independen Pilkada Kepulauan Meranti
  • Pemko Pekanbaru Pastikan Formasi CPNS yang Tak Terisi Pelamar Dibiarkan Kosong
  • Phobia Kuman, Trump Marah Warga AS Terinfeksi Virus Corona Dipulangkan
  • Kepala Desa Inuman Sampaikan Kebutuhan Rumah Layah Huni dan Irigasi ke Sukarmis
  • Korban Jiwa Akibat Virus Corona Capai 2.461
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved