Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
16:27 - Dicopot dari Jabatan Kasi ...
14:44 - Masyarakat Meranti Sulap S...
22:15 - Pekan Depan, Transportasi ...
18:45 - 'Damar' Si Bayi Gajah Bina...
15:06 - AKP Prihadi Tri Saputra Ja...
21:55 - Komisi I DPRD Kepulauan Me...
22:46 - Tidak Ada Penumpang Sejak ...
16:28 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
11:44 - Dinilai Sangat Efektif, Bu...
22:02 - 10 Desa di Kabupaten Kepul...
21:56 - Kehadiran HNSI Kepulauan M...
18:46 - Aksi Damai Terkait Covid-1...
19:26 - Kecamatan 3T Meranti Seger...
10:10 - Bantah Ada Perdebatan deng...
15:36 - Sembako Bansos Covid-19 Ke...
20:17 - Polres Kepulauan Meranti G...
12:04 - PDP di Meranti Meninggal D...
14:19 - Karantina Selatpanjang Hib...
16:35 - Dugaan Penyalahgunaan Dana...
18:56 - Menuju New Normal, Pemkab ...
12:02 - Gubri Minta Rencana Masuk ...
19:22 - Pasir dari BumDes di Meran...
14:38 - Hanya 4 Pejabat yang Dafta...
15:50 - Belum Resmi Mendaftar, Ada...
10:54 - Bumdes Puteri Panglima Des...
10:20 - Sempat Terjadi Kekosongan,...
09:30 - HUT Bhayangkara, Polres Ke...
22:38 - Belum Dibayar, Supplier An...
21:43 - Jelang Penutupan, Lelang J...
19:41 - Bupati Kepulauan Meranti K...
10:56 - Hari Bhayangkara, Polres K...
09:58 - Warga Rangsang Barat Tewas...
09:49 - Tiga Hari Hilang, Jupri Wa...
19:03 - Danrem 031/WB Kunjungi Kep...
17:47 - Direktur Bumdes Hasrat Des...
17:33 - Telur, Kacang, dan Cabai I...
10:55 - Empat Program Berkorelasi,...
08:35 - Dilantik Jadi Pejabat Pemp...
20:35 - RSUD Kepulauan Meranti Buk...
16:04 - Tuntut Transparansi Dana C...
19:32 - BLT Dana Desa di Kepulauan...
 
Belum Gajian, Kades di Meranti Ancam Segel Kantor dan Tutup Layanan Operasional
Senin, 30 Desember 2019 - 13:23:24 WIB
Seluruh kepala desa berkumpul di Sekretariat FKKD di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Senin (30/12/2019). Mereka membicarakan dan mencari solusi terkait belum dibayarkan gaji mereka.
Seluruh kepala desa berkumpul di Sekretariat FKKD di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Senin (30/12/2019). Mereka membicarakan dan mencari solusi terkait belum dibayarkan gaji mereka.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Seluruh kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti sama sekali belum menikmati gaji sejak empat bulan yang lalu.

Pasalnya beberapa bulan terakhir ADD yang mereka nantikan belum juga disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana sistem pembayaran gaji kepala desa dan perangkat menjadi satu dengan pencairan alokasi dana desa (ADD).

Belum dibayarkannya gaji kades selama empat bulan tersebut, membuat pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi terganggu. Banyak Kades yang tidak punya uang operasional untuk melayani masyarakat dan melakukan perjalanan dinas.

Hal itu disampaikan Mahadi selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kepulauan Meranti di hadapan seluruh kepada desa se-kepulauan Meranti di Sekretariat FKKD di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Senin (30/12/2019).

Mahadi mengaku, jika ia mengumpulkan seluruh kepala desa adalah untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap permasalahan ini.

"Disini kami ingin mencari solusi terhadap masalah honor kepala desa dan perangkat desa yang sampai saat ini belum ada titik terang. Dan kami pun berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis, namun tetap menunggu itikad baik terhadap pemerintah daerah," kata Mahadi di hadapan seluruh kepala desa.

Kepala Desa Kedabu Rapat ini semakin gusar ketika mengetahui jika besok sudah tidak ada lagi pencairan yang dilakukan oleh pihak bank.

"Rata-rata empat bulan, dan selebihnya tiga bulan belum disalurkan atau dibayarkan. Saya juga sudah menanyakan ke pihak bank, dan besok itu sudah tidak ada lagi proses pencairan," kata Mahadi.

Mahadi juga mengaku sangat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Untuk itu dirinya bersama kepala desa yang lain telah sepakat dan bersedia jika uang operasional mereka tidak dicairkan asalkan kebutuhan gaji mereka disalurkan.

"Ini menyangkut hajat hidup kami sebagai kepala desa dan perangkat. Kami paham dengan kondisi keuangan daerah saat ini, maka untuk itu kami rela uang operasional seperti untuk perjalanan dinas tidak dikeluarkan dan biar saja hangus, asalkan gaji kami dicairkan," kata Mahadi.

Mahadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan jika sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Meranti. Disana dia mendapatkan petunjuk untuk merekap seluruh data gaji di setiap desa.

"Kami sudah merekap seluruh data yang belum dibayarkan, hasilnya sebanyak Rp10 miliar lebih untuk gaji saja, dan jumlah itu belum termasuk dana operasional," ujarnya.

Dikatakan pihaknya juga sudah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan DPMD pun sudah mengajukan usulan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.

Dirincikan, ADD setiap desa yang belum dibayarkan sebanyak 35 persen dari total keseluruhan yakni berkisar Rp230- Rp250 juta, dan didalamnya terdapat gaji kepala desa dan perangkat desa rata-rata mencapai Rp130 juta

"Selain kepala desa, gaji yang belum dibayarkan mencakup aparat desa seperti Sekdes, BPD, kepala dusun, ketua RT/RW, dan Linmas," ujarnya.

Jika dalam waktu dekat gaji para kepala desa dan perangkat belum juga dibayarkan, maka seluruh kepala desa akan mengambil tindakan selanjutnya bahkan mengancam akan menghentikan sementara operasional kantor seluruh desa.

"Kalau belum bisa dibayarkan bisa tunda bayar, tapi ini belum ada jawaban sama sekali. Jika belum ada tanda-tandanya kami akan melakukan rapat bersama dan bisa saja mengambil keputusan untuk menutup kantor dan menghentikan sementara layanan kantor," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Alamsyah Al Mubaraq yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengaku saat ini terjadi defisit anggaran pada struktur APBD 2019 yang hampir Rp16 milliar, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak dibayarkan.

"Kita sedang lakukan verifikasi mana usulan pencairan masuk skala prioritas dan tidak. Besar kemungkinan ada kegiatan yang tidak masuk skala prioritas sehingga tidak dibayarkan," ungkapnya.

Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Hal pertama disebabkan oleh pendapatan yang belum maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, katanya, Pemkab Kepulauan Meranti telah menyiapkan langkah efisiensi terhadap belanja langsung.

Sementara itu upaya dari Polres Kepulauan Meranti yakni menjembatani apa yang menjadi aspirasi dari masing-masing kades lewat forum tersebut. Pihaknya juga telah menerima aspirasi yang menjadi tanggungjawab kades tersebut yakni terkait honor dan sebagainya.

"Kita dari pihak keamanan menjembatani mengamankan supaya jangan sampai ada hal-hal yang bersifat bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas tapi semuanya tetap kembali pada kades," ujar Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH.

Kapolres juga mengajak para kades agar jangan sampai sebagai perangkat desa menutup kantor dan tidak melakukan kegiatannya.

"Saya mengajak kades sebagai pelayan masyarakat dan seharusnya para kades pada saat jam bekerja mereka harus bekerja," ajaknya.

Berharap sama-sama punya peran serta menjaga Kamtibmas di akhir tahun ini bagaimana bisa menciptakan situasi di masing-masing desa ini kondusif, tertib, tidak ada gejolak, apalagi kades sebagai tokoh atau perangkat yang dipercayai masyarakat desanya.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Amankan 5 Kg Sabu dan 8 Ribu Ekstasi, Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar Narkoba Bersenjata Api
  • Serahkan Piagam, Masyarakat Apresiasi Pejuang Pemadam Karhutla Riau
  • Triwulan Pertama 2020, PMA Riau Capai Rp5 Triliun, Naik Dibanding Tahun Lalu
  • Golkar Akan Serahkan SK untuk 4 Pasangan di Pilkada Riau Besok
  • Pedagang Pasar Baru Ujung Batu Uji Swab Massal, Hasil Tracing Pasien Positif Covid-19 Rohul
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved