Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:34 - Kepala Desa di Kepulauan M...
21:31 - Dokter Aisah Bee Minta Keb...
11:30 - Aneh, Diundang Meliput, KP...
13:44 - Bayi yang Ditemukan Terbun...
20:49 - Terbukti Tidak Netral, ASN...
15:55 - Polres Kepulauan Meranti T...
20:04 - Camat Tebingtinggi Tanggun...
18:07 - Ditanggung Bupati Meranti,...
10:45 - Ibunya Terpapar Corona hin...
21:32 - Kasus Covid-19 di Meranti ...
19:16 - Diduga Karena Kelelahan, S...
19:01 - HNSI Kepulauan Meranti Sal...
14:34 - Bupati Irwan Tegaskan Daer...
12:38 - Dihukum Tidak Pakai Masker...
19:54 - Operasi Yustisi, 23 Orang ...
18:55 - Kasus Mujiman, HMI dan Gam...
15:04 - Warga Kepulauan Meranti Ta...
19:41 - Tim Gabungan Beri Sanksi S...
18:48 - Tenaga Kesehatan yang Tang...
14:34 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
23:46 - Tiga Pegawai Terkonfirmasi...
19:39 - Bupati Meranti Perintahkan...
14:34 - 16 Orang Positif Covid-19,...
12:46 - Ada Petugasnya Positif Cor...
18:52 - Jelang Pelantikan Pengurus...
22:34 - Pemkab dan Polres Kepulaua...
20:58 - Ribuan Warga Kepulauan Mer...
18:08 - Seorang Kepala Desa di Kep...
11:15 - Pandemi Covid-19, Tiga Pol...
18:55 - Kasus Dugaan Makelar Perek...
16:02 - Capt M Ridha Jabat Kepala ...
23:01 - Lagi Heboh; Revi Mariska S...
18:41 - Bupati Kepulauan Meranti L...
19:52 - Ada Pegawainya Terkonfirma...
06:21 - 10.000 Alquran Disebarkan ...
06:40 - Pasutri ASN di Kepulauan M...
16:58 - Kamsol Akan Dilantik Jadi ...
21:13 - Terjadi Peningkatan Penula...
19:25 - Jelang Pilkada, PWI Kepula...
10:36 - Bambang Supriyanto, Aready...
17:03 - Limbah Medis Infeksius Pas...
20:15 - Fasilitas RTH Dibenahi, Ke...
21:28 - Pemkab dan DPRD Kepulauan ...
16:56 - Kejaksaan Kepulauan Merant...
22:36 - Kabar Gembira; 3.788 Pegaw...
20:05 - HMI dan Gamali Kepulauan M...
21:24 - Satu Warga Kepulauan Meran...
17:29 - Ada Warga Pendatang Reakti...
08:49 - Tak Kunjung Diperbaiki, Je...
21:12 - Sepakat Lawan Karhutla, PT...
 
Korupsi Retribusi Dana Pelabuhan, Eks Kabid di Dishub Meranti Divonis 1,5 Tahun Penjara
Kamis, 19 Desember 2019 - 16:03:41 WIB

PEKANBARU - Mantan Kepala Bidang (Kabid) Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaiful dan  juru pungut retribusi jasa kepelabuhan, Sugito, dihukum 1,5 tahun penjara. Keduanya melakukan korupsi dana retribusi yang merugikan negara Rp 158.422.000.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan, terdakwa  melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

"Menyatakan terdakwa Syaiful dan Sugito terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum kesua terdakwa dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan," ujar Mahyudin didampingi hakim anggota, Dahlia Panjaitan, dan Hendri, saat membacakan putusan, Selasa (17/12/2019) malam.

Syaiful dan Sugito juga dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Sugito juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 48.578.000 atau  subsider 1 bulan  penjara.

Uang itu sudah dikembalikan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai barang bukti. "Setelah putusan inkrah, barang bukti dihitung sebagai pengganti kerugian negara," kata Mahyudin.

Hal memberatkan hukuman, perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

Atas putusan itu, kedua terdakwa yang tidak didampingi pengacara dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Ulinuha, menyatakan pikir-pikir selama 7 hari untuk  menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sebelumnya, JPU menuntut Syaiful dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan serta  Sementara Sugito dituntut  2 tahun penjara,  denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. JPU juga menuntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 48.578.00.

Syaiful dan Sugito didakwa JPU melakukan penyelewengan dana retribusi sejak 2012 hingga 2015 lalu. Pungutan yang mereka lakukan menggunakan pas masuk, namun uang pas yang ditarik tidak utuh disetorkan ke kas daerah.

Terdakwa melakukan  manipulasi dengan mencetak sendiri pas masuk dengan tarif yang berbeda seperti yang tertuang di dalam Perda. Sesuai aturan, karcis atau pas pelabuhan itu seharusnya dikeluarkan oleh Dishub.

Penulis : Linda Novia
Editor : Yusni Fatimah





Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Satu Lagi Pasien Covid-19 di Dumai Meninggal Dunia, Total Sudah 15 Orang
  • Bertambah 202 Kasus, Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Riau Makin Mendekati 7.000
  • Paslon Said Hasyim - Abdul Rauf Belum Bisa Gunakan Nomor Urut dan Kampanye
  • Mayat Remaja 14 Tahun Ditemukan Tim SAR di Dasar Sungai Dumai
  • Menangkan Kasmarni Bagus Santoso, 18 Legislator Koalisi KBS “Gas Full”
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved