Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

21:30 - Satpol PP Kepulauan Merant...
19:23 - Mahmuzin: Kepulauan Merant...
16:57 - EMP Malacca Strait SA Lati...
14:28 - Tingkatkan Keamanan Perair...
10:20 - 98 Personel Gabungan Polda...
19:21 - Lapas Selatpanjang Akan Te...
16:34 - Meranti Klaim Turunkan Ang...
09:14 - LSM Payung Serantau Ganden...
19:27 - Kapolres Meranti Lakukan P...
17:07 - Pajak Walet Bocor, Potensi...
14:00 - Seorang Kakek di Kepulauan...
19:11 - Tarif di Pelabuhan Tanjung...
17:57 - Sensus Penduduk, Kecamatan...
14:56 - Izin Kadaluarsa, Satpol PP...
05:52 - Api Lahap 3,5 Hektare Laha...
19:01 - Penyeberangan Termahal di ...
05:49 - Asparudin Terpilih Sebagai...
18:37 - Hallo Food, Aplikasi Lokal...
21:20 - Bupati Irwan Terima SK Per...
20:39 - Gara-gara Warganya Ditangk...
15:02 - Senunggang, Kapal Patroli ...
13:24 - Terpilih Aklamasi, Syamsid...
18:59 - Baru Saja Dimusnahkan, Bar...
17:15 - Dikhawatirkan Bawa Hama Pe...
16:27 - Bersama SKK Migas, PWI Mer...
15:59 - Pers Sangat Berperan Cipta...
09:59 - Hari Ini, PWI Kepulauan Me...
19:52 - Kapolres Meranti Pantau Ka...
10:04 - Kepulauan Meranti Kabupate...
20:23 - Dinas Pendidikan Meranti P...
10:08 - Kepulauan Meranti Jadi Kaw...
20:54 - Merusak Lingkungan, Izin K...
19:03 - Penanganan Stunting di Kep...
20:44 - Pemkab Kepulauan Meranti B...
15:44 - Said Hasyim Intruksikan Ev...
17:26 - SKD CPNS Kepulauan Meranti...
20:02 - Sri Mulyani Anom Jabat Kas...
10:16 - Awali Karir Sebagai Teli P...
17:33 - Baru Datang, Lima Peserta ...
11:36 - Mahmuzin Taher Barbagi Kun...
11:35 - Listrik Mati Dua Kali, Pel...
19:01 - Hari Pertama Tes SKD, Diik...
20:17 - Pelabuhan Sungai Tohor Dit...
16:39 - Bantu Pemasaran Produk Sag...
15:46 - Ratusan Kotak Buah Ilegal ...
09:14 - Said Hasyim Tabur 100 Ribu...
20:32 - Usulan Pemekaran Ditolak, ...
17:37 - PT NSP Tunggak Pajak Non P...
16:39 - Ada Voucher Booking Prosti...
12:00 - Menang Voting, Rudi Tanjun...
 
Korupsi Retribusi Dana Pelabuhan, Eks Kabid di Dishub Meranti Divonis 1,5 Tahun Penjara
Kamis, 19/12/2019 - 16:03:41 WIB

PEKANBARU - Mantan Kepala Bidang (Kabid) Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaiful dan  juru pungut retribusi jasa kepelabuhan, Sugito, dihukum 1,5 tahun penjara. Keduanya melakukan korupsi dana retribusi yang merugikan negara Rp 158.422.000.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan, terdakwa  melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

"Menyatakan terdakwa Syaiful dan Sugito terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum kesua terdakwa dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan," ujar Mahyudin didampingi hakim anggota, Dahlia Panjaitan, dan Hendri, saat membacakan putusan, Selasa (17/12/2019) malam.

Syaiful dan Sugito juga dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Sugito juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 48.578.000 atau  subsider 1 bulan  penjara.

Uang itu sudah dikembalikan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai barang bukti. "Setelah putusan inkrah, barang bukti dihitung sebagai pengganti kerugian negara," kata Mahyudin.

Hal memberatkan hukuman, perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

Atas putusan itu, kedua terdakwa yang tidak didampingi pengacara dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Ulinuha, menyatakan pikir-pikir selama 7 hari untuk  menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sebelumnya, JPU menuntut Syaiful dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan serta  Sementara Sugito dituntut  2 tahun penjara,  denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. JPU juga menuntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 48.578.00.

Syaiful dan Sugito didakwa JPU melakukan penyelewengan dana retribusi sejak 2012 hingga 2015 lalu. Pungutan yang mereka lakukan menggunakan pas masuk, namun uang pas yang ditarik tidak utuh disetorkan ke kas daerah.

Terdakwa melakukan  manipulasi dengan mencetak sendiri pas masuk dengan tarif yang berbeda seperti yang tertuang di dalam Perda. Sesuai aturan, karcis atau pas pelabuhan itu seharusnya dikeluarkan oleh Dishub.

Penulis : Linda Novia
Editor : Yusni Fatimah





Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tersangka Karhutla di Riau Bertambah Jadi 21 Orang
  • MPR Minta Pemerintah RI Lobi Saudi, Khawatir Kebijakan Stop Umrah Berlanjut ke Haji
  • Meningkat, Korban Tewas Akibat Virus Corona hingga Hari Ini Capai 2.858 Orang
  • Ngeri, Kelamin Suami Dipotong Istri karena Malas Bertani
  • Waspada Corona, Presiden Mongolia dan Delegasi Dikarantina Usai Kunjungi China
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved