Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

05:52 - Api Lahap 3,5 Hektare Laha...
19:01 - Penyeberangan Termahal di ...
05:49 - Asparudin Terpilih Sebagai...
18:37 - Hallo Food, Aplikasi Lokal...
21:20 - Bupati Irwan Terima SK Per...
20:39 - Gara-gara Warganya Ditangk...
15:02 - Senunggang, Kapal Patroli ...
13:24 - Terpilih Aklamasi, Syamsid...
18:59 - Baru Saja Dimusnahkan, Bar...
17:15 - Dikhawatirkan Bawa Hama Pe...
16:27 - Bersama SKK Migas, PWI Mer...
15:59 - Pers Sangat Berperan Cipta...
09:59 - Hari Ini, PWI Kepulauan Me...
19:52 - Kapolres Meranti Pantau Ka...
10:04 - Kepulauan Meranti Kabupate...
20:23 - Dinas Pendidikan Meranti P...
10:08 - Kepulauan Meranti Jadi Kaw...
20:54 - Merusak Lingkungan, Izin K...
19:03 - Penanganan Stunting di Kep...
20:44 - Pemkab Kepulauan Meranti B...
15:44 - Said Hasyim Intruksikan Ev...
17:26 - SKD CPNS Kepulauan Meranti...
20:02 - Sri Mulyani Anom Jabat Kas...
10:16 - Awali Karir Sebagai Teli P...
17:33 - Baru Datang, Lima Peserta ...
11:36 - Mahmuzin Taher Barbagi Kun...
11:35 - Listrik Mati Dua Kali, Pel...
19:01 - Hari Pertama Tes SKD, Diik...
20:17 - Pelabuhan Sungai Tohor Dit...
16:39 - Bantu Pemasaran Produk Sag...
15:46 - Ratusan Kotak Buah Ilegal ...
09:14 - Said Hasyim Tabur 100 Ribu...
20:32 - Usulan Pemekaran Ditolak, ...
17:37 - PT NSP Tunggak Pajak Non P...
16:39 - Ada Voucher Booking Prosti...
12:00 - Menang Voting, Rudi Tanjun...
16:12 - Heboh, Siswa di Selatpanja...
09:09 - Pertanyakan Alokasi Anggar...
20:18 - Aqila, Bayi di Kepulauan M...
17:59 - Cabrutan Naik Kelas Menjad...
14:43 - Sempat Disegel, Wisma King...
15:56 - Bagian Kesra Pemkab Merant...
14:00 - LAMR Kepulauan Meranti Rek...
20:07 - Pemkab Kepulauan Meranti a...
17:49 - Repu Sagu Terangkat ke Per...
20:14 - Festival Perang Air 2020, ...
19:35 - Antisipasi Corona Masuk ke...
12:36 - Resmi Dikukuhkan, Zulfan N...
11:37 - Kadisparpora Meranti: Jika...
13:24 - Waspada Virus Corona, Disk...
 
UMKM di Meranti Keluhkan Rumitnya Urus Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga
Rabu, 18/12/2019 - 17:26:11 WIB

SELATPANJANG - Para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kepulauan Meranti mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

Hal itu dikarenakan untuk mengurus perizinan PIRT saja para pengusaha UMKM harus melampirkan sertifikat keamanan pangan yang didapatkan ketika mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Terhadap kondisi itu, para pengusaha industri rumahan enggan mengurus PIRT.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan.

"Kita sebagai pelaku UMKM merasa kesulitan untuk mengurus PIRT karena harus melengkapi sertifikat PKP. Yang kita ketahui untuk mendapatkan itu harus mengikuti pelatihan, dan pelatihan itu jarang dilaksanakan oleh dinas terkait, kalau sudah begini bagaimana UMKM kita bisa bersaing," kata Tommy, salah seorang pelaku UMKM, Rabu (18/12/2019).

Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Refiadi mengatakan setiap pelaku UMKM yang mengurus PIRT memang diwajibkan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan.

"Sebelum diurus PIRT nya, para pelaku UMKM memang diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan itu untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan," ujarnya.

Dikatakan, pemohon yang evaluasi PKP dan bisa mendapatkan sertifikat jika nilai evaluasinya minimal 60 (skala 100).

Setelah mendapatkan sertifikat PKP, pemohon dapat kembali ke Dinas Kesehatan untuk menyerahkan seluruh dokumen persyaratan beserta formulir yang sudah diisi.

"Jika persyaratan sudah dinyatakan lengkap, petugas Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi berupa pemeriksaan sarana produksi," kata Refiadi.

Refiadi juga mengungkapkan jika pihaknya juga dilema terhadap tambahan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pusat, hal itu beriringan dengan sering dicoretnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PKP.

"Ketika para pelaku UMKM diwajibkan mengantongi sertifikat keamanan pangan, kita juga dihadapkan dengan sering dicoretnya anggaran untuk kegiatan PKP itu, Meranti saja baru dua kali melaksanakan, terkadang kami kami juga dilema," ungkap Refi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Rossi Kecelakaan dalam Tes MotoGP Qatar, Vinales Posisi Teratas
  • PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur
  • Api Lahap 3,5 Hektare Lahan di Dua Desa Pulau Rangsang Meranti
  • Rakor Lintas Sektor Pembahasan RDTR, Bupati Alfedri Paparkan Rencana Tata Ruang Siak
  • Dihadiri Wagub Sumbar, Gubri Syamsuar Buka Bazar HUT ke-50 IKMR
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved