Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:24 - Jabatan Plh Sekda akan Ber...
18:49 - Sama- sama Kecolongan Soal...
18:23 - Masyarakat Resah, Buaya di...
15:12 - Jelang Imlek, Jeruk Asal M...
14:50 - Antisipasi Karhutla, Kapol...
21:06 - Mahasiswa Meranti Mengguga...
20:10 - Ucapkan Kalimat Syahadat, ...
17:39 - Bupati Meranti: Pejabat No...
14:55 - Bupati Irwan Nasir Sebut P...
14:06 - Serahkan DPA Tahun 2020, B...
17:19 - Kepala Satpol PP Meranti M...
11:43 - Ngopi di Warung Saat Jam K...
19:38 - Selamatkan KM Banawa Nusan...
16:34 - Jadi Sorotan, Disdagprinko...
12:15 - Awal 2020, Karhutla di Kep...
10:23 - Karhutla Hampir Mendekati ...
19:31 - Silaturahmi ke PWI Kepulau...
19:21 - Tunjangan Sertifikasi Guru...
15:18 - Enam Proyek di Meranti Tid...
21:57 - Bupati Meranti: Pemecatan ...
18:58 - Bupati Meranti Lantik 175 ...
10:48 - Hari Ini Bupati Lantik 174...
15:04 - DPRD Soroti Adanya Ratusan...
16:30 - Jumlahnya Membludak, 55 Ho...
19:37 - Diajukan ke Mabes Polri, S...
17:16 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
19:40 - Sampah di TPS Rumbia Melub...
06:04 - Wakil Bupati Meranti Ingat...
21:48 - Rayan Pribadi Imbau Desa d...
19:09 - 95 Kepala Desa di Kepulaua...
22:02 - Selamat Datang Tahun Para ...
13:23 - Belum Gajian, Kades di Mer...
10:31 - Pamsimas Desa Meranti Bunt...
18:43 - Berkat Kadarsiono '"yang G...
17:53 - Larang Konvoi, Kapolres Me...
10:42 - Ini 5 Komoditas Perkebunan...
19:29 - Bawaslu Meranti Lantik 27 ...
09:56 - 115 Pelamar CPNS Meranti L...
14:34 - Tanpa Peralatan Khusus, Wa...
15:06 - Dinas PU PRPKP Akui Proyek...
19:35 - Jelang Nataru, Pemprov Ria...
22:03 - Wabup Meranti Ajak Mantapk...
14:05 - Ribuan Warga Hadiri Kendur...
13:53 - 115 CPNS di Kepulauan Mera...
13:03 - Permudah Setoran Dana Haji...
05:56 - Meski Tak Dianggap, Anak S...
20:43 - Awal Pembentukan Meranti D...
16:31 - Syamsuar Tiga Kali tak Had...
16:03 - Korupsi Retribusi Dana Pel...
12:50 - Sagu Menduniakan Lokal Wis...
 
Seluruh Galangan Kapal Kayu di Meranti Ilegal
Minggu, 15/12/2019 - 20:57:09 WIB

SELATPANJANG - Seluruh galangan kapal kayu yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti ternyata tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat. Hal itu diketahui dari tidak adanya rekomendasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  Tebingtinggi selaku instansi yang berwenang terdapat hutan.

Anehnya lagi, meski telah merugikan negara karena bahan baku yang digunakan kayu ilegal, tidak satu pun dari pemilik galangan yang tersentuh hukum.

Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) Tebingtinggi, Kepulauan Meranti, Arif Hendratmo mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap galangan kapal kayu di Kepulauan Meranti.

"Asal usul kayu harus jelas sesuai dengan aturan suplai bahan baku itu. Sampai saat ini kami sama sekali belum ada mengeluarkan rekomendasi, kita lagi cari solusi darimana mereka dapat bahan baku. Ini sudah disampaikan ke direktorat kementrian kehutanan, belum ada solusinya, semua angkat tangan mereka," kata Arif.

Dikatakan jika bahan baku jelas begitu juga dengan peruntukannya, maka rekomendasi akan diberikan.

"Solusinya, yang penting ada bahan baku jelas, peruntukan jelas, rekomendasi datang dari saya, harus ada kontrak suplai jadinya," ujar Arif.

Kepala UPT KPH itu mengungkapkan jika di Kepulauan Meranti terdapat hutan alas hak yang luasnya mencapai 100 hektar. Dan itu bisa digunakan untuk keperluan galangan kapal.

"Di Meranti ada hutan alas hak namanya, luasnya wilayah itu 100 hektar. Mereka sudah punya izin tebangan dari BPHP, jadi galangan kapal yang ada bisa kontrak suplai sama mereka," ungkap Arif.

Dia mengatakan jika luasan hutan alas hak 100 hektar hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan dua galangan kapal, namun di Kepulauan Meranti terdapat puluhan galangan.

"Kalau 100 hektar itu paling banter hanya bisa mencukupi untuk dua galangan kapal saja, ketika kurang bahan baku makanya merambah kemana mana," ujarnya.

Arif menambahkan, Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengeluarkan izin industri jika tidak ada rekomendasi dari KPH.

"Izin industri itu menunggu rekomendasi dari kami sektor kehutanan, karena kehutanan punya aturan, industri harus seperti ini, makanya kita ikuti saja aturan dulu. Makanya sampai sekarang  tidak satu pun galangan dan kapal yang kita rekomendasikan karena belum memenuhi persyaratan semua," ujarnya.

Salah seorang pekerja digalangan kapal saat ditemui wartawan mengatakan, kalau kayu-kayu yang digunakan dalam aktifitas Galangan Kapal tersebut merupakan kayu yang didatangkan dari wilayah Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur. 

Pekerja yang sengaja tidak disebutkan namanya ini juga menjelaskan, Kalau untuk membuat satu unit kapal berukuran besar, galangan itu membutuhkan kayu hingga mencapai 10 ton. Namun secara pasti Ia tidak tau menahu terkait legal atau ilegalnya kayu tersebut. 

"Saya hanya bekerja membuat kapal. Kalau kayu ini dibawa dari Desa Sungai Tohor. Itu pun tidak didatangkan setiap hari, tapi tergantung kebutuhan untuk pembuatan kapal. Minimal 3 ton dan paling banyak 10 ton," katanya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bupati Harapkan Kemenag Berikan Seluruh Kemampuan untuk Layani Umat
  • Apel HUT Satpam ke-39, Kapolres Rohil: Tanamkan Kebanggaan Sebagai Anggota Satpam
  • Dua Warga Sumut Pengedar Narkoba Sindikat Internasional Diupah 2 Juta/Kg
  • Riset Ilmiah Buktikan Pukul 7:30 Pagi Waktu Terbaik untuk Bercinta
  • Pemprov Riau Targetkan LKPJ dan LPPD Tuntas Maret 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved