Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

13:57 - BPN Kepulauan Meranti Sera...
10:34 - Sejumlah Kendaraan Dinas P...
10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
 
Bupati Meranti Larang OPD Terima Tenaga Honorer dari Aspirasi Anggota DPRD
Selasa, 26 November 2019 - 15:33:57 WIB

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti H Irwan Nasir mengimbau kepada seluruh Kepala Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Surat Edaran Nomor : 800/BKD/SEKRE/AT/2019/801 tentang larangan penggunaan dana aspirasi untuk penambahan tenaga honorer.

Didalam surat tersebut, Bupati melarang kepada Kepala OPD dilarang menerima usulan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD untuk penambahan tenaga honorer melalui APBD tahun 2020.

"Memang tak boleh menerima honorer dari aspirasi itu, selama ini kan tidak terpantau, makanya saya langsung tutup keran itu. Karena aspirasi itu adalah sesuatu yang ditangkap dari masyarakat melalui reses dan disuarakan untuk masyarakat luas bukan untuk kepentingan kelompok, itukan arahnya untuk kepentingan pribadi, makanya itu kita haramkan," kata Irwan, Selasa (26/11/2019).

Dikatakan Irwan, untuk perekrutan pegawai honorer sudah dilarang pemerintah pusat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), menegaskan pemerintah daerah tidak lagi dibolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Bagi Pemda yang bandel bakal dikenakan sanksi.

"Pegawai honorer tidak boleh lagi, kecuali untuk kegiatan yang bersifat insidentil atau ada pembentukan unit baru, atau ada yang berhenti maka itu akan kita ganti," ujar Irwan.

Irwan menambahkan, jika ada yang sudah terlanjur direkrut melalui aspirasi DPRD, maka itu akan dievaluasi dan bila perlu akan diberhentikan.

"Kalau ada yang rekrutmen seperti itu tak boleh. Jika ada yang terlanjur direkrut, kedepannya akan kita evaluasi. Saya dapat laporan di Setwan itu ada sebanyak 200 tenaga honorer. Kita mau cek buat apa sebanyak itu, yang nyalahin aturan kita berhentikan. Ini harus tertib, saya mengimbau kawan-kawan anggota dewan untuk tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, kalau anggarannya untuk masyarakat kan lebih bermanfaat," ujar Irwan.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, Budi Hardiantika mengatakan saat ini jumlah pegawai honorer di Kepulauan Meranti yang terdata mencapai 4.322, jumlah itu terus saja bertambah setiap bulannya.

"Jumlahnya terus saja bertambah, setiap 2-3 bulan sekali selalu ada pegawai honorer yang masuk," kata Budi.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sebaran 35 Pasien Covid-19 di Riau, Siak Rekor dengan 13 Kasus, Disusul Kampar 10
  • Ini Tips dari Dokter agar Penyandang Diabetes Tak Terinfeksi Covid-19
  • Bawaslu Riau Nilai Penyelesaian Sengketa Pillada di Inhu Sudah Sesuai Prosedur
  • Usai Cekcok dengan Istri, Ayah Satu Anak di Dumai Ditemukan Tewas Gantung Diri
  • Semua Aset di OPD Harus Didata, Pj Sekda Pekanbaru Minta Pejabat Kembalikan Mobil Dinas
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved