Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:34 - Terbentuk di Meranti, HNSI...
16:14 - Kas Kosong, Pemkab Kepulau...
13:56 - Tiang Listrik Tumbang ke J...
10:09 - IPRPS Kelurahan Selatpanja...
16:11 - Rumah Kreatif BUMN Dorong ...
16:51 - Gelar Diskusi, IPMM Jakart...
19:20 - PPL Desa Mekar Sari Olah R...
14:34 - Anggaran Perjalanan Dinas ...
17:03 - Meranti Terima 200 Unit RT...
06:07 - Akibat Kurang Gizi, 1.170 ...
20:42 - Pemkab Kepulauan Meranti A...
19:39 - Kepulauan Meranti Mundur L...
05:50 - Pengelolaan Seluruh Puskes...
19:31 - Berpeluang Menang, DPD PAN...
18:01 - Over Kapasitas, Wagubri Pr...
05:30 - Kepala Desa di Kepulauan M...
18:21 - Sepanjang 2019, DBD Mening...
13:37 - KPU Meranti Luncurkan 'Si ...
14:38 - Tingkatkan Pendapatan Sekt...
17:29 - Kafilah Meranti Berhasil M...
17:46 - Jelang Penutupan, Pelamar ...
15:26 - Bupati Meranti Harapkan Ma...
12:37 - Pelabuhan Roro Insit Bakal...
15:33 - Bupati Meranti Larang OPD ...
11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
 
Abrasi di Pulau Rangsang Makin Parah, Penanganannya Tak Masuk RPJMN
Kamis, 21/11/2019 - 11:25:22 WIB

SELATPANJANG - Abrasi di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sangat mengkhawatirkan, gelombang Selat Malaka sudah menggerus daratan itu mencapai 161 KM.

Walaupun kondisi abrasi di pulau seluas 681,00 kmĀ² itu sudah semakin parah, namun penanganan abrasi Pulau Rangsang tak masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Sementara Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis yang terkena dampak abrasi 48 Km, panjang daerah kritis 13 Km penanganannya masuk kedalam RPJMN.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan ketika dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan bahwa pihaknya sudah berjuang, namun penanganan abrasi di pulau terluar itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Sepenuhnya kewenangan ada di pemerintah pusat. Kita kan sudah berjuang maksimal, bagaimana Pulau Rangsang ini masuk kedalam RPJMN, karena kondisi abrasinya sudah sangat parah di sana," kata Irwan.

Dikatakan Irwan, Pulau Rangsang dan Rupat merupakan sama-sama berada di kawasan strategis dan tingkat kerusakannya pun hampir sama, bahkan di Pulau Rangsang sangat parah.

"Kita akan mendorong dan mempertanyakan kriteria untuk masuk RPJMN itu apa, kalau kita melihat tingkat kerusakan, dan letak yang strategies Pulau Rangsang tak kalah dengan Rupat. Tapi kenapa perlakukannya tidak sama, jadi bolanya ada di provinsi dan pusat," ujar Irwan.

"Cuma mungkin kekalahan kita Pulau Rangsang dibanding Pulau Rupat, dia memiliki potensi pariwisata yang besar dan Rupat juga didukung oleh keberadaan Dumai, dimana jalur Roro ke Malaka itu lewat sana, sehingga dia masuk kedalam kawasan strategis nasional. Dan Pulau Rangsang belum mendapatkan status itu, ini yang akan kita terus perjuangkan," ujar Irwan lagi.

Bupati dua periode itu juga mengatakan jika Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tidak subjektif dalam mengambil keputusan, sehingga bisa mengetahui mana persoalan yang urgen dan mana tidak.

"Kita akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi agar Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah barang kali bisa mengambil keputusan tidak subjektif dan ada pengaruh lain tapi betul-betul melihat mana yang urgen dan mana yang prioritas," kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan pihaknya juga mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan Pulau Rangsang, karena hal itu berkaitan dengan kedaulatan NKRI.

"Kita mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan Pulau Rangsang sebagai tapal batas negara. Jangan sampai berkurangnya wilayah daratan di wilayah perbatasan ini mengurangi juga perbatasan negara. Sementara di sana reklamasi terus sedangkan di sini abrasi terus, persoalan ini tentu kedaulatan NKRI taruhannya," ungkap Muzamil. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tujuh JPU Diturunkan pada Sidang Dugaan Korupsi Kredit Mantan Pimcab BRK
  • KPK Panggil Dua Saksi Korupsi Pembangunan Jembatan di Kampar
  • Smartfren Umumkan Pemenang Undian WOW Tahap Ketiga
  • Banjir Telan Korban Jiwa, Walhi Kritik Kampanye Gubernur 'Riau Green'
  • Besok, Risma D'Akademy dan Aly Bintang Pantura 4 Goyang Pesta Rakyat Simpedes 2019 di Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved