Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:50 - Antisipasi Karhutla, Kapol...
21:06 - Mahasiswa Meranti Mengguga...
20:10 - Ucapkan Kalimat Syahadat, ...
17:39 - Bupati Meranti: Pejabat No...
14:55 - Bupati Irwan Nasir Sebut P...
14:06 - Serahkan DPA Tahun 2020, B...
17:19 - Kepala Satpol PP Meranti M...
11:43 - Ngopi di Warung Saat Jam K...
19:38 - Selamatkan KM Banawa Nusan...
16:34 - Jadi Sorotan, Disdagprinko...
12:15 - Awal 2020, Karhutla di Kep...
10:23 - Karhutla Hampir Mendekati ...
19:31 - Silaturahmi ke PWI Kepulau...
19:21 - Tunjangan Sertifikasi Guru...
15:18 - Enam Proyek di Meranti Tid...
21:57 - Bupati Meranti: Pemecatan ...
18:58 - Bupati Meranti Lantik 175 ...
10:48 - Hari Ini Bupati Lantik 174...
15:04 - DPRD Soroti Adanya Ratusan...
16:30 - Jumlahnya Membludak, 55 Ho...
19:37 - Diajukan ke Mabes Polri, S...
17:16 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
19:40 - Sampah di TPS Rumbia Melub...
06:04 - Wakil Bupati Meranti Ingat...
21:48 - Rayan Pribadi Imbau Desa d...
19:09 - 95 Kepala Desa di Kepulaua...
22:02 - Selamat Datang Tahun Para ...
13:23 - Belum Gajian, Kades di Mer...
10:31 - Pamsimas Desa Meranti Bunt...
18:43 - Berkat Kadarsiono '"yang G...
17:53 - Larang Konvoi, Kapolres Me...
10:42 - Ini 5 Komoditas Perkebunan...
19:29 - Bawaslu Meranti Lantik 27 ...
09:56 - 115 Pelamar CPNS Meranti L...
14:34 - Tanpa Peralatan Khusus, Wa...
15:06 - Dinas PU PRPKP Akui Proyek...
19:35 - Jelang Nataru, Pemprov Ria...
22:03 - Wabup Meranti Ajak Mantapk...
14:05 - Ribuan Warga Hadiri Kendur...
13:53 - 115 CPNS di Kepulauan Mera...
13:03 - Permudah Setoran Dana Haji...
05:56 - Meski Tak Dianggap, Anak S...
20:43 - Awal Pembentukan Meranti D...
16:31 - Syamsuar Tiga Kali tak Had...
16:03 - Korupsi Retribusi Dana Pel...
12:50 - Sagu Menduniakan Lokal Wis...
17:26 - UMKM di Meranti Keluhkan R...
19:57 - Simulasi Penanggulangan Ka...
06:12 - Balada Tukang Becak Wanita...
23:18 - Dari 2.774 Pelamar CPNS Me...
 
Abrasi di Pulau Rangsang Makin Parah, Penanganannya Tak Masuk RPJMN
Kamis, 21/11/2019 - 11:25:22 WIB

SELATPANJANG - Abrasi di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sangat mengkhawatirkan, gelombang Selat Malaka sudah menggerus daratan itu mencapai 161 KM.

Walaupun kondisi abrasi di pulau seluas 681,00 kmĀ² itu sudah semakin parah, namun penanganan abrasi Pulau Rangsang tak masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Sementara Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis yang terkena dampak abrasi 48 Km, panjang daerah kritis 13 Km penanganannya masuk kedalam RPJMN.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan ketika dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan bahwa pihaknya sudah berjuang, namun penanganan abrasi di pulau terluar itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Sepenuhnya kewenangan ada di pemerintah pusat. Kita kan sudah berjuang maksimal, bagaimana Pulau Rangsang ini masuk kedalam RPJMN, karena kondisi abrasinya sudah sangat parah di sana," kata Irwan.

Dikatakan Irwan, Pulau Rangsang dan Rupat merupakan sama-sama berada di kawasan strategis dan tingkat kerusakannya pun hampir sama, bahkan di Pulau Rangsang sangat parah.

"Kita akan mendorong dan mempertanyakan kriteria untuk masuk RPJMN itu apa, kalau kita melihat tingkat kerusakan, dan letak yang strategies Pulau Rangsang tak kalah dengan Rupat. Tapi kenapa perlakukannya tidak sama, jadi bolanya ada di provinsi dan pusat," ujar Irwan.

"Cuma mungkin kekalahan kita Pulau Rangsang dibanding Pulau Rupat, dia memiliki potensi pariwisata yang besar dan Rupat juga didukung oleh keberadaan Dumai, dimana jalur Roro ke Malaka itu lewat sana, sehingga dia masuk kedalam kawasan strategis nasional. Dan Pulau Rangsang belum mendapatkan status itu, ini yang akan kita terus perjuangkan," ujar Irwan lagi.

Bupati dua periode itu juga mengatakan jika Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tidak subjektif dalam mengambil keputusan, sehingga bisa mengetahui mana persoalan yang urgen dan mana tidak.

"Kita akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi agar Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah barang kali bisa mengambil keputusan tidak subjektif dan ada pengaruh lain tapi betul-betul melihat mana yang urgen dan mana yang prioritas," kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan pihaknya juga mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan Pulau Rangsang, karena hal itu berkaitan dengan kedaulatan NKRI.

"Kita mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan Pulau Rangsang sebagai tapal batas negara. Jangan sampai berkurangnya wilayah daratan di wilayah perbatasan ini mengurangi juga perbatasan negara. Sementara di sana reklamasi terus sedangkan di sini abrasi terus, persoalan ini tentu kedaulatan NKRI taruhannya," ungkap Muzamil. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Beberapa Organisasi Wartawan Dukung Langkah Infokom Inhil
  • Dalam Sehari Polsek Bangko Berhasil Tangkap Empat Pelaku Narkoba
  • Pertamina Dumai Gelar Bersih-Bersih Kampung Bersama Warga Tanjung Palas
  • IDI hanya Bisa Sosialisasi, Peran Besar Pencegah Karhutla Ada pada Pemprov Riau
  • Lewati Jembatan Rusak, Bocah 2 Tahun di Inhil Jatuh dan Tenggelam di Sungai
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved