Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
17:19 - Setiap KK Hanya Dijatah 1 ...
15:12 - Petugas Berhasil Padamkan ...
16:32 - Pasca New Normal, Tiket Ka...
09:11 - Kesal Dicopot hingga Meras...
16:27 - Dicopot dari Jabatan Kasi ...
14:44 - Masyarakat Meranti Sulap S...
22:15 - Pekan Depan, Transportasi ...
18:45 - 'Damar' Si Bayi Gajah Bina...
15:06 - AKP Prihadi Tri Saputra Ja...
21:55 - Komisi I DPRD Kepulauan Me...
22:46 - Tidak Ada Penumpang Sejak ...
16:28 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
11:44 - Dinilai Sangat Efektif, Bu...
22:02 - 10 Desa di Kabupaten Kepul...
21:56 - Kehadiran HNSI Kepulauan M...
18:46 - Aksi Damai Terkait Covid-1...
19:26 - Kecamatan 3T Meranti Seger...
10:10 - Bantah Ada Perdebatan deng...
15:36 - Sembako Bansos Covid-19 Ke...
20:17 - Polres Kepulauan Meranti G...
12:04 - PDP di Meranti Meninggal D...
14:19 - Karantina Selatpanjang Hib...
16:35 - Dugaan Penyalahgunaan Dana...
18:56 - Menuju New Normal, Pemkab ...
12:02 - Gubri Minta Rencana Masuk ...
19:22 - Pasir dari BumDes di Meran...
14:38 - Hanya 4 Pejabat yang Dafta...
15:50 - Belum Resmi Mendaftar, Ada...
10:54 - Bumdes Puteri Panglima Des...
10:20 - Sempat Terjadi Kekosongan,...
09:30 - HUT Bhayangkara, Polres Ke...
22:38 - Belum Dibayar, Supplier An...
21:43 - Jelang Penutupan, Lelang J...
19:41 - Bupati Kepulauan Meranti K...
10:56 - Hari Bhayangkara, Polres K...
09:58 - Warga Rangsang Barat Tewas...
09:49 - Tiga Hari Hilang, Jupri Wa...
19:03 - Danrem 031/WB Kunjungi Kep...
17:47 - Direktur Bumdes Hasrat Des...
17:33 - Telur, Kacang, dan Cabai I...
10:55 - Empat Program Berkorelasi,...
08:35 - Dilantik Jadi Pejabat Pemp...
20:35 - RSUD Kepulauan Meranti Buk...
16:04 - Tuntut Transparansi Dana C...
19:32 - BLT Dana Desa di Kepulauan...
 
Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Ketua DPRD Meranti Dihentikan
Kamis, 25 Juli 2019 - 21:36:52 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Ketua DPRD Meranti Dihentikan
  •  

    SELATPANJANG - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat labor salah satu sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan.

    Perkara proyek pengadaan yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan itu saat ini penanganannya diserahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

    Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Zia Ul Fattah Idris SH mengatakan jika kasus Pokir labor sekolah itu ditangani oleh Kejati Riau. Namun pihaknya mengaku mendapat usulan dari kepala daerah agar tidak ditindaklanjuti walaupun terjadi kerugian negara. 

    "Kalau masalah Pokir ini awalnya orang Kejati yang melakukan penyelidikan. Nah kemarin ada usulan dari kepala daerah kalau memang masih bisa diselesaikan ya lewat APIP saja," kata Zia.

    Permintaan itu kata Kasi Intel, dikarenakan kepala daerah mengaku di Kepulauan Meranti masih kekurangan ASN, sehingga jika harus berhadapan dengan hukum, ASN menjadi semakin berkurang.

    "Jangan ASN kami yang dimasukkan terus semua, saya kekurangan ASN," ujar Zia menirukan kata kepala daerah.

    "Kita sampaikan ke Kejati, dan orang Kejati masih menerima usulan kami. Sehingga kasus itu diserahkan ke APIP," ujarnya lagi.

    Menurut Zia, berdasarkan rekomendasi dari APIP, pihak yang bersangkutan diharuskan membayar kerugian negara, walaupun sampai saat ini harus dibayar dengan menyicil.

    "Menurut sepengetahuan saya kerugian tersebut mereka disuruh bayar. Yang jelas dicicil oleh mereka, ada sudah 200 an yang mereka cicil,"ujarnya. 

    Diberitakan sebelumnya, pengadaan Laboratorium Multimedia Wireless Portabel Berbasis Software tingkat Sekolah Dasar (SD) diduga ada tindakan Korupsi yang merugikan negara kerena terdapat kelebihan anggaran.

    Proyek pengadaan yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu oleh CV Ikbal Jaya, dengan anggaran Rp1.472.583.000 terdapat beberapa permasalahan yakni, Distributor tidak berani menunjukkan harga sebenarnya dari perangkat lunak tersebut. Harga terlalu tinggi sebagai acuan HPS. Tidak ada perbandingan harga dari beberapa Distributor atau pabrikan lainnya.

    Dari kasus ini pihak Kejaksaan sudah memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangannya. 

    Penulis : Ali Imron
    Editor : Fauzia






    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Kapolres Pelalawan Pimpin Sertijab Kasat Reskrim dan Kapolsek Ukui
  • Silaturrahmi ke PWI Rohul, SPR Langgak Siap Kaloborasi Kegiatan Bersama PWI
  • Konsumsi Sabu, Dua Pilot Maskapai Pelat Merah Ditangkap Polisi
  • Barcelona dan Juventus Berpeluang Jumpa di Semifinal Liga Champions, Bentrok Messi dan Ronaldo Bakal Terjadi
  • Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-1, Pemprov Riau Uji Swab Massal Pedagang Pasar Baru di Rohul
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved