Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:20 - 50 Pemuda dan Pemudi di Me...
19:46 - Lantai Dua Pasar Modern Ak...
11:40 - Sumber Air Kering, BPBD Me...
19:18 - Satpol PP wanita di Merant...
17:02 - RAPP Turut Sukseskan Festi...
15:17 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
21:12 - Wakil Bupati Meranti Beri ...
15:46 - Di Tengah Lahan Terbakar T...
06:10 - Produk UMKM di Meranti Did...
21:28 - 168 Koperasi Tidak Aktif d...
20:26 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
05:39 - Sejak 2015, Sebanyak 1.48...
14:48 - Bokor Wakili Meranti Ikuti...
21:27 - Disdagprinkop-UKM Meranti ...
18:02 - Meranti Perpanjang Status ...
17:35 - Karhutla Mengganas Picu Ka...
21:04 - Lantunan Takbir Diputar Re...
15:32 - Setelah Dicek, Hewan Kurba...
19:33 - Wabup Meranti: Jabatan Jan...
15:36 - Wartawan di Meranti Kompak...
15:28 - Hormati Idul Adha, Kasatpo...
14:47 - Pemkab Meranti Bagikan 25 ...
10:37 - PT SRL Bersama Lintas Sekt...
13:55 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
11:51 - Pasar Modern Selatpanjang ...
14:34 - Walau Tak Didukung Pemkab,...
17:47 - Melalui BP3TKI, Pemkab Mer...
14:09 - 111 Pejabat Eselon Meranti...
06:57 - Dinas PMD Upayakan Bantuan...
18:50 - Posyantekdes Bina Maju Wak...
14:19 - Kepulauan Meranti Tutup Iz...
13:12 - Kunjungan Kepala BNPB RI, ...
13:05 - Satpol PP Meranti Gelar Pa...
22:14 - Kepulauan Meranti Jadi Mod...
22:09 - Pemcam Tebing Tinggi Bersa...
19:08 - Pemerintah Optimis Bulan I...
21:18 - Penuhi Bantuan Benih Ikan,...
15:36 - Wakil Bupati Meranti Surve...
21:28 - Rosihan, Pemuda Meranti Wa...
20:01 - Sapa Warga Kurang Mampu, P...
16:34 - Dinsos P3APPKB Bantah Pern...
13:04 - Kisah Dokter Hewan di Mera...
17:31 - Baru Sandang Gelar KLA, di...
20:53 - Papan Astaka dan Bazar MTQ...
20:14 - Jumlah Penduduk Meranti Me...
21:36 - Penyelidikan Kasus Dugaan ...
10:10 - MTQ XI Kepulauan Meranti D...
15:41 - Bupati Meranti Terima Peng...
10:07 - Sekda Meranti Harapkan Jag...
22:05 - Hafizan Kholil Pengidap Ke...
 
18 Ribu Hektar Lahan Konsesi di Pulau Rangsang akan Diambil Alih Masyarakat
Kamis, 18/07/2019 - 17:17:48 WIB

SELATPANJANG - Lahan seluas 18 ribu hektar eks konsesi PT Perkasa Baru akan diambil alih oleh masyarakat untuk dijadikan perhutanan sosial.

Hal itu menyusul karena tidak diperpanjang lagi Rencana Kerja Tahunan - Hutan Tanaman (RKU-HT) perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi di Selatpanjang, Asril Astamam membenarkan jika RKT perusahaan tersebut tidak diperpanjang lagi, hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan HTI itu.

"Memang benar RKT Perkasa Baru tidak diperpanjang lagi, hal itu dikarenakan permintaan masyarakat yang menolak keberadaan perusahan itu beroperasi di Pulau Rangsang. Lahan itu kembali ke negara, dan jika mau mengelola, maka bisa mengajukan ke kementerian kehutanan," ujarnya.

Asril menambahkan, jika itu masuk dalam kawasan hutan, maka eks lahan konsesi Perkasa Baru tersebut akan diserahkan ke masyarakat untuk dijadikan sebagai perhutanan sosial ataupun hutan desa.

"Kalau eks lahan itu masuk dalam kawasan hutan, maka akan kita arahkan masyarakat untuk menjadikannya perhutanan sosial, bisa hutan tanaman rakyat maupun hutan desa," kata Asril, Kamis (18/7/2019).

Terkait hal itu pihaknya akan memfasilitasi pihak desa untuk mengajukan kembali ke Kementerian Kehutanan.

"Kita bersedia membantu dan memfasilitasi ke kementerian jika lahan tersebut mau dikelola oleh desa," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, banyak pihak diluar KPH yang mengajukan perhutanan sosial ini ke kementerian. Akibatnya pemerintah kabupaten pun tidak mengetahui jika ada lahan yang diusulkan menjadi perhutanan sosial.

"Waktu ke kementerian bersama Bupati, pihak kementerian menanyakan ada usulan lahan di Kepulauan Meranti. Namun KPH dan Bupati tidak bisa menjawab dan mengetahui dimana lokasinya," kata Asril.
 
Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendamping LSM yang langsung mengurus ke kementerian, namun tidak ada koordinasi dengan KPH maupun Pemkab Kepulauan Meranti.

"Secara prosedur mungkin tidak ada yang salah, buktinya usulan itu diterima, namun banyak pendamping dari LSM yang gencar mengajukan berkas itu langsung ke Jakarta, sehingga bupati komplain ke DLHK. Sebenarnya tidak ada masalah namun yang diminta bupati itu etikanya dan setidaknya harus berkoordinasi, jika terjadi apa- apa dibelakang hari pemkab yang disalahkan," ungkap Asril.

Sementara itu Camat Rangsang, Tunjiarto ketika dikonfirmasi mengatakan akan mengarahkan kepada desa yang berdekatan dengan areal konsesi untuk segera membentuk Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)untuk mengelola areal tersebut menjadi kawasan perhutanan sosial.

"Kita akan segera perintahkan desa- desa yang berdekatan dengan areal konsesi untuk membentuk LPHD agar kawasan tersebut bisa diajukan ke kementerian dan diambil alih untuk dijadikan perhutanan sosial," kata Tunjiarto.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ketua Timsel Sebut Akan Segera Umumkan Nama Dirut dan Dewan Pengawas PDRHJ
  • Disambut Wabup, 436 Rombongan Jemaah Haji Inhil Tiba di Kampung Halaman
  • 50 Pemuda dan Pemudi di Meranti Akan Ikut Studi di STIP Jakarta
  • Lantai Dua Pasar Modern Akan Dijadikan Sentra Penjualan Produk UMKM
  • Kementerian LHK Gelar Pertemuan Rakyat untuk Konsolidasi terhadap TORA
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved