Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:14 - Kas Kosong, Pemkab Kepulau...
13:56 - Tiang Listrik Tumbang ke J...
10:09 - IPRPS Kelurahan Selatpanja...
16:11 - Rumah Kreatif BUMN Dorong ...
16:51 - Gelar Diskusi, IPMM Jakart...
19:20 - PPL Desa Mekar Sari Olah R...
14:34 - Anggaran Perjalanan Dinas ...
17:03 - Meranti Terima 200 Unit RT...
06:07 - Akibat Kurang Gizi, 1.170 ...
20:42 - Pemkab Kepulauan Meranti A...
19:39 - Kepulauan Meranti Mundur L...
05:50 - Pengelolaan Seluruh Puskes...
19:31 - Berpeluang Menang, DPD PAN...
18:01 - Over Kapasitas, Wagubri Pr...
05:30 - Kepala Desa di Kepulauan M...
18:21 - Sepanjang 2019, DBD Mening...
13:37 - KPU Meranti Luncurkan 'Si ...
14:38 - Tingkatkan Pendapatan Sekt...
17:29 - Kafilah Meranti Berhasil M...
17:46 - Jelang Penutupan, Pelamar ...
15:26 - Bupati Meranti Harapkan Ma...
12:37 - Pelabuhan Roro Insit Bakal...
15:33 - Bupati Meranti Larang OPD ...
11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
06:25 - Sumpah Pemuda, Camat Tebin...
 
18 Ribu Hektar Lahan Konsesi di Pulau Rangsang akan Diambil Alih Masyarakat
Kamis, 18/07/2019 - 17:17:48 WIB

SELATPANJANG - Lahan seluas 18 ribu hektar eks konsesi PT Perkasa Baru akan diambil alih oleh masyarakat untuk dijadikan perhutanan sosial.

Hal itu menyusul karena tidak diperpanjang lagi Rencana Kerja Tahunan - Hutan Tanaman (RKU-HT) perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi di Selatpanjang, Asril Astamam membenarkan jika RKT perusahaan tersebut tidak diperpanjang lagi, hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan HTI itu.

"Memang benar RKT Perkasa Baru tidak diperpanjang lagi, hal itu dikarenakan permintaan masyarakat yang menolak keberadaan perusahan itu beroperasi di Pulau Rangsang. Lahan itu kembali ke negara, dan jika mau mengelola, maka bisa mengajukan ke kementerian kehutanan," ujarnya.

Asril menambahkan, jika itu masuk dalam kawasan hutan, maka eks lahan konsesi Perkasa Baru tersebut akan diserahkan ke masyarakat untuk dijadikan sebagai perhutanan sosial ataupun hutan desa.

"Kalau eks lahan itu masuk dalam kawasan hutan, maka akan kita arahkan masyarakat untuk menjadikannya perhutanan sosial, bisa hutan tanaman rakyat maupun hutan desa," kata Asril, Kamis (18/7/2019).

Terkait hal itu pihaknya akan memfasilitasi pihak desa untuk mengajukan kembali ke Kementerian Kehutanan.

"Kita bersedia membantu dan memfasilitasi ke kementerian jika lahan tersebut mau dikelola oleh desa," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, banyak pihak diluar KPH yang mengajukan perhutanan sosial ini ke kementerian. Akibatnya pemerintah kabupaten pun tidak mengetahui jika ada lahan yang diusulkan menjadi perhutanan sosial.

"Waktu ke kementerian bersama Bupati, pihak kementerian menanyakan ada usulan lahan di Kepulauan Meranti. Namun KPH dan Bupati tidak bisa menjawab dan mengetahui dimana lokasinya," kata Asril.
 
Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendamping LSM yang langsung mengurus ke kementerian, namun tidak ada koordinasi dengan KPH maupun Pemkab Kepulauan Meranti.

"Secara prosedur mungkin tidak ada yang salah, buktinya usulan itu diterima, namun banyak pendamping dari LSM yang gencar mengajukan berkas itu langsung ke Jakarta, sehingga bupati komplain ke DLHK. Sebenarnya tidak ada masalah namun yang diminta bupati itu etikanya dan setidaknya harus berkoordinasi, jika terjadi apa- apa dibelakang hari pemkab yang disalahkan," ungkap Asril.

Sementara itu Camat Rangsang, Tunjiarto ketika dikonfirmasi mengatakan akan mengarahkan kepada desa yang berdekatan dengan areal konsesi untuk segera membentuk Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)untuk mengelola areal tersebut menjadi kawasan perhutanan sosial.

"Kita akan segera perintahkan desa- desa yang berdekatan dengan areal konsesi untuk membentuk LPHD agar kawasan tersebut bisa diajukan ke kementerian dan diambil alih untuk dijadikan perhutanan sosial," kata Tunjiarto.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Siswa Sekolah Mutiara Harapan dan Global Andalan Torehkan Prestasi di Tingkat Internasional
  • Dibuka Bupati Rohul, Pemkab Taja Seminar Wawasan Kebangsaan
  • Anggaran Pilkada 2020 untuk 9 Daerah di Riau Capai Rp251 Milliar
  • Tim Asistensi dan Supervisi Baharkam Mabes Polri Tinjau Tim Satgas Karhutla Pelalawan
  • Kas Kosong, Pemkab Kepulauan Meranti Ajukan SPM ke Provinsi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved