Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

21:39 - Kunjungi Korban Kebakaran,...
19:12 - Wajib Pajak Kucing-kucinga...
20:28 - 459 Kg Sarang Walet Diperi...
19:05 - Siap-siap, Masyarakat Kepu...
11:51 - Korsleting Listrik, Rumah ...
08:55 - Antisipasi Karhutla, Ini y...
19:55 - Tapal Batas 93 Desa di Kep...
19:50 - Butuh Bantuan, Kapolres Ke...
13:57 - BPN Kepulauan Meranti Sera...
10:34 - Sejumlah Kendaraan Dinas P...
10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
 
Bupati Kepulauan Meranti Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya
Selasa, 09 Juli 2019 - 13:35:19 WIB
Kepala Bagian Humas dan Protokoler (HumasPro) Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Hery Saputra
Kepala Bagian Humas dan Protokoler (HumasPro) Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Hery Saputra
TERKAIT:

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam dugaan korupsi bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi dan penerimaan lain yang terkait jabatan pada Selasa (9/7/2019).

Namun Irwan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran belum mendapatkan info terkait pemanggilan ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler (HumasPro) Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Hery Saputra SH. Dia mengatakan Bupati belum diinformasikan terkait pemanggilan ini.

"Belum ada surat masuk, dan belum tahu waktu pemanggilannya. Saya saja baru dapat info dan tahu Bupati akan dipanggil menjadi saksi, itu pun dari media," kata Hery Saputra, Selasa (9/7/2019) siang.

Kepala Bagian HumasPro itu pun mengonfirmasikan bahwa Bupati masih berada di tempat dan belum ada ada jadwal ke Jakarta.

"Pak Bupati masih berada di tempat dan belum ada agenda ke Jakarta," kata Hery yang saat ini sedang mendampingi Bupati ke Pulau Rangsang dalam agenda kunjungan kerja Danlanal Dumai.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPK akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Riau Irwan Nasir terkait dugaan korupsi bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi dan penerimaan lain yang terkait jabatan. Selasa (9/7/2019).

Irwan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung (IND) dari pihak swasta.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Irwan sebagai saksi untuk tersangka IND," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Selain Irwan, KPK juga memanggil anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadhlullah sebagai saksi untuk tersangka Indung.

KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).

Untuk Asty, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.Sebelumnya, KPK sedang mengidentifikasi proses penggunaan anggaran di Kabupaten Mihanasa Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau terkait gratifikasi yang diterima tersangka Bowo Sidik.

Diketahui sebelumnya bahwa salah satu sumber gratifikasi terkait jabatan pada Bowo Sidik berasal dari pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk di dua kabupaten tersebut. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Selain Karyawan Swasta, Ini Kategori Pekerja Terima Rp600 Ribu dari Pemerintah
  • Pengertian Riba, dan Mengapa Allah SWT Mengharamkan Riba
  • Empat Tim Berikut Lolos Semifinal Liga Europa
  • 50 Warga Pekanbaru Positif Corona OTG Jalani Isolasi Mandiri
  • Sudah Sepantasnya Riau Dapat APBN Lebih Banyak Buat Bangun Infrastruktur
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved