Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:08 - Selain Terlantar, Kapal In...
13:56 - Sapi di Meranti Positif Br...
20:24 - Jabatan Plh Sekda akan Ber...
18:49 - Sama- sama Kecolongan Soal...
18:23 - Masyarakat Resah, Buaya di...
15:12 - Jelang Imlek, Jeruk Asal M...
14:50 - Antisipasi Karhutla, Kapol...
21:06 - Mahasiswa Meranti Mengguga...
20:10 - Ucapkan Kalimat Syahadat, ...
17:39 - Bupati Meranti: Pejabat No...
14:55 - Bupati Irwan Nasir Sebut P...
14:06 - Serahkan DPA Tahun 2020, B...
17:19 - Kepala Satpol PP Meranti M...
11:43 - Ngopi di Warung Saat Jam K...
19:38 - Selamatkan KM Banawa Nusan...
16:34 - Jadi Sorotan, Disdagprinko...
12:15 - Awal 2020, Karhutla di Kep...
10:23 - Karhutla Hampir Mendekati ...
19:31 - Silaturahmi ke PWI Kepulau...
19:21 - Tunjangan Sertifikasi Guru...
15:18 - Enam Proyek di Meranti Tid...
21:57 - Bupati Meranti: Pemecatan ...
18:58 - Bupati Meranti Lantik 175 ...
10:48 - Hari Ini Bupati Lantik 174...
15:04 - DPRD Soroti Adanya Ratusan...
16:30 - Jumlahnya Membludak, 55 Ho...
19:37 - Diajukan ke Mabes Polri, S...
17:16 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
19:40 - Sampah di TPS Rumbia Melub...
06:04 - Wakil Bupati Meranti Ingat...
21:48 - Rayan Pribadi Imbau Desa d...
19:09 - 95 Kepala Desa di Kepulaua...
22:02 - Selamat Datang Tahun Para ...
13:23 - Belum Gajian, Kades di Mer...
10:31 - Pamsimas Desa Meranti Bunt...
18:43 - Berkat Kadarsiono '"yang G...
17:53 - Larang Konvoi, Kapolres Me...
10:42 - Ini 5 Komoditas Perkebunan...
19:29 - Bawaslu Meranti Lantik 27 ...
09:56 - 115 Pelamar CPNS Meranti L...
14:34 - Tanpa Peralatan Khusus, Wa...
15:06 - Dinas PU PRPKP Akui Proyek...
19:35 - Jelang Nataru, Pemprov Ria...
22:03 - Wabup Meranti Ajak Mantapk...
14:05 - Ribuan Warga Hadiri Kendur...
13:53 - 115 CPNS di Kepulauan Mera...
13:03 - Permudah Setoran Dana Haji...
05:56 - Meski Tak Dianggap, Anak S...
20:43 - Awal Pembentukan Meranti D...
16:31 - Syamsuar Tiga Kali tak Had...
 
Ribuan Hektar Lahan Desa di Meranti dalam Penguasaan PT NSP
Senin, 08/07/2019 - 19:38:14 WIB

SELATPANJANG - Ribuan hektar lahan yang berada di dua desa di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam penguasaan PT Nasional Sago Prima (NSP).

Dimana lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar itu masuk kedalam kawasan konsesi perusahan yang bergerak di bidang perkebunan sagu itu.

Humas PT NSP Setya Budi Utomo yang dikonfirmasi mengatakan awalnya perusahaan mengurus lahan konsesi seluas 21.418 hektar. Dimana didalamnya termasuk luas lahan 5.000 hektar yang sudah dikelola oleh masyarakat di dua desa yakni Desa Teluk Buntal dan Tanjung Gadai dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tebingtinggi Timur.

"Fakta di lapangan itu ketika kita mengurus izin konsesi lahan seluas 21.418 hektar ke kementerian, kurang lebih 5000 hektar sudah duluan dikuasai masyarakat," kata Budi, Senin, (8/7/2019).

Humas PT NSP itu mengatakan pihaknya bersedia melepas lahan tersebut jika pihak desa mau mengurus langsung ke kementerian.

"Kita bersedia saja lahan konsesi itu dilepaskan ke masyarakat. Namun terkait dengan administrasi bukan wewenang kita, memang surat rekomendasi ada pada kita, tapi belum ada permintaan yang masuk," ujarnya.

"Seharusnya pihak desa mengurus izinnya dengan mengajukan ke kementerian terkait paling tidak melalui Dinas Kehutanan Propvnsi Riau. Nanti jika salah satu persyaratan minta rekomendasi kita, itu pasti kita keluarkan, kalau memang ada permohonannya. Seharusnya inisiatif itu bukan dari perusahaan, tapi dari desa, kita tidak bisa buat keputusan karena yang punya kewenangan itu kementerian," ujarnya lagi.

Karena masuk dalam area konsesi, akibatnya masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat Prona dan menjadikannya sebagai hak milik.

"Selain sudah banyak dikelola dijadikan kebun, lahan konsesi kita juga sudah banyak dibangun fasilitas umum seperti rumah dan masjid," ungkap Budi.

Kerugian lain yang ditimbulkan dampak dari permasalahan ini adalah banyak fasilitas yang dianggarkan dari APBD maupun APBN tidak bisa dilaksanakan.

"Banyak kerugian yang didapatkan, salah satunya waktu itu ada proyek pengadaan cetak sawah, namun karena masuk dalam kawasan konsesi, cetak sawah itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keseluruhan lahan juga dibayarkan perusahaan setiap tahunnya.

"Lahan seluas 5.000 hektar itu tidak pernah kita ganggu, malah pajaknya ikut kita bayarkan, dimana keseluruhan lahan pajak setiap tahunnya kita bayarkan hampir Rp1,5 miliar. Khusus lahan di desa itu pajaknya hampir 100 juta dan pemerintah tidak mau tahu terkait persoalan ini, walaupun hal itu sudah berkali- kali kita sampaikan," ungkap Budi.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pupuk Kebersamaan, DWP Rohul Family Gathering ke Taman Wisata Agro Nadin
  • Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Rohil Akan Bangun Puskesmas Bagan Hulu
  • Pesawat Pemadam Api Kebakaran Hutan di Australia Jatuh, 3 Orang Tewas
  • Speed Boat Milik Muhammad Adam Tersangka Narkoba di Inhil akan Dilelang
  • Satu Korban Kapal Tenggelam di Perairan Rupat Utara Ditemukan Tewas, 9 Dalam Pencarian
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved