Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:55 - Tapal Batas 93 Desa di Kep...
19:50 - Butuh Bantuan, Kapolres Ke...
13:57 - BPN Kepulauan Meranti Sera...
10:34 - Sejumlah Kendaraan Dinas P...
10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
 
Tunggakan BPJS Mandiri Masyarakat Meranti Capai Rp 1 Miliar
Jumat, 21 Juni 2019 - 19:28:47 WIB

SELATPANJANG-Tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Mandiri di Kepulauan Meranti mencapai Rp 1 miliar. Jumlah masyarakat yang menunggak lebih kurang 500 orang.

Seperti yang diakui Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Yasurruna yang dikonfirmasi, Jumat (21/6/2019). Disebutkannya angka tunggakan tersebut menjadi yang terkecil di Provinsi Riau.

"Angka tunggakan BPJS yang terbanyak dalam yang mandiri. Angkanya mencapai Rp 1 miliar dari 500-an orang masyarakat se-Meranti," ujarnya.

Dijelaskannya aturan yang mengatur besaran tunggakan sesuai dengan Perturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Didalam Perpres tersebut, dinyatakan status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan. 

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan,” jelas Yasurruna.

Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar secara langsung besaran tunggakan, ia menyarankan agar bisa berkoordinasi dengan Bank yang menjad mitra BPJS. Yakni, BRI, BNI dan Bank Mandiri. Karena sejumlah Bank tersebut memiliki program cicilan untuk membayar tunggakan.

"Atau, bagi statusnya dalam kategori masyarakat miskin, bisa menghubungi Dinas Sosial. Karena bisa diusulkan menjadi kewajiban daerah dengan turun kelas dari kelas 2 menjadi kelas 3," ucapnya.

Dirincikannya juga iuran perorang/perbulan untuk kelas 1 BPJS Kesehatan mandiri sebesar Rp 80.000, kelas 2 Rp 51.000 dan kelas 3 sebesar Rp 25.500. "Ada kenaikan untuk kelas 1 dan 2. Sementara untuk kelas 3, iurannya masih tetap," kata wanita berjilbab itu.

Sebelumnya salah satu warga Selatpanjang, Wirman, sempat mengeluhkan bahwa tunggakan yang harus ia bayar lebih dari Rp 5 juta. Ia berharap ada solusi baginya untuk bisa melunasinya.

"Kami mau saja melunasi tunggakan. Namun dengan kondisi ekonomi saat ini, ia tidak bisa melunasinya secara langsung. Kecuali dengan upaya cicilian," aku Wirman.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Guna Peremajaan Sawit Rakyat, Riau Terima Dana Rp720 Juta dari BPDPKS
  • Sapi Kurban PTPN V Tak Sampai ke DPRD Riau, Ini Penjelasannya
  • Besok, Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang IV Dibuka
  • Petronas Melesat, Quartararo Tercepat di FP2 MotoGP Ceko
  • Tapal Batas 93 Desa di Kepulauan Meranti Bermasalah, Berpotensi Timbulkan Konflik
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved