Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:53 - 145 CJH Kepulauan Meranti ...
16:49 - Indra Yovi: Penanganan Cov...
14:27 - Penerapan New Normal, Polr...
17:59 - RSUD Kepulauan Meranti Pen...
16:00 - Status PSST Desa Bandul Di...
09:29 - Tokoh Masyarakat Riau: Ane...
20:04 - Kadiskes Meranti Berkoar-k...
17:56 - Enam Kasus Baru Corona di ...
16:34 - Sidak ke Kepulauan Meranti...
21:20 - Sempat Ditemukan Belatung,...
15:38 - Waduh, Ikan Kaleng Bantuan...
20:03 - Pingsan di Rumah, Warga Se...
06:32 - FPI Bersama YFM Kepulauan ...
21:54 - Apel Pagi Pemkab Kepulauan...
20:23 - Fasilitas di Ruang Isolasi...
17:45 - Wakil Bupati Said Hasyim K...
15:18 - Miris, Pasien Covid-19 yan...
11:35 - Jadi Tempat Isolasi PDP, ...
16:24 - PT RAPP Serahkan Ratusan P...
13:46 - SKK Migas – EMP Malacca ...
16:38 - Ribut-ribut Pakai Hazmat S...
20:47 - Di Tengah Pandemi Covid-19...
20:22 - 17 Desa di Kepulauan Meran...
18:18 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:39 - Satu Pasien Positif Covid-...
18:35 - Kasus Corona di Kepulauan ...
14:21 - Inflasi Tinggi, Pemkab Kep...
16:17 - Pemkab Kepulauan Meranti T...
12:24 - Dua Desa di Tebingtinggi T...
17:05 - Camat Tebingtinggi Galang...
06:24 - Pejabat Humas Pemkab Kepul...
19:30 - Desa Bandul Blocking Area,...
19:07 - Hasil Tracing Terhadap PD...
15:26 - Bupati Meranti Sempat Kont...
19:42 - Bank Riau Kepri Selatpanja...
17:46 - Dua Warga Meranti Sudah Po...
16:32 - Hasil Swab Keluar, Satu PD...
11:32 - Ringankan Beban Nelayan Ak...
17:28 - Dua Positif Rapid Test, Ti...
22:27 - Masuk Daftar Susulan Pener...
16:44 - Tidak Ada Izin, Cucian Mot...
22:08 - Jelang Berbuka Puasa, FPI ...
22:11 - Nekad Masuk Wilayah Kepula...
05:13 - Pendapatan Nol Akibat Coro...
22:12 - Bupati Irwan Tegaskan Pega...
17:00 - Pindah Domisili Tidak Mela...
16:29 - Desa Baran Melintang Jadi ...
10:11 - Tabrak Pot Bunga di Pinggi...
20:05 - PSDKP Kepulauan Meranti Be...
19:25 - Tinjau Pasokan Sembako, Wa...
 
Mobil Dinas Pemkab Meranti Ternyata Banyak Menunggak Pajak
Senin, 17 Juni 2019 - 17:12:54 WIB

SELATPANJANG - Banyak mobil dinas kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti yang menunggak pajak.

Tidak hanya menunggak satu tahun, bahkan ada mobil dinas yang sudah menunggak pajak hampir lima tahun.

Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Informasi perhitungan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Riau, jumlah tunggakan pajak mobil dinas dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti bervariasi. Misalnya saja mobil dinas Grand Livina XV M/T bernomor polisi BM 1027 X.

Pada aplikasi tersebut mobil dinas ini telah menunggak pembayaran pajak selama empat tahun sebelas bulan dan dua puluh empat hari. Dimana estimasi pajak yang harus dibayarkan yakni sejumlah Rp 11.491.363 juta.

Kemudian mobil dinas Grand Livina lainnya bernomor polisi BM 1038 X, setelah dicek di aplikasi mobil dinas ini menunggak pajak selama dua tahun, sepuluh bulan dan dua puluh sembilan hari.

Bahkan, mobil dinas yang juga kerap dipakai oleh wakil Bupati jenis Toyota New Avanza Felix 1.5 M/T dengan nomor polisi BM 1059 X juga menunggak pajak dengan lama tunggakan selama 9 bulan dua puluh tiga hari dengan estimasi yang harus dibayarkan sejumlah Rp3.145.007.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku terkejut, dia memerintahkan kepada pejabat yang diberikan mobil dinas untuk segera melunasi pajak.

"Apa iya, nanti akan segera kita perintahkan para pejabat untuk segera melunasi tunggakan pajak mobil dinasnya, harus bayar pajak, kalau tidak nanti mobil dinasnya akan kita tarik, biar nanti mereka naik becak saja, ini sudah melampau," kata Bupati, Senin (17/6/2019).

Bupati mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan himbauan kepada seluruh pimpinan OPD segera membayar pajak kendaraan dinas sebelum jatuh tempo pembayaran.

Irwan menegaskan, tidak ada alasan bagi OPD untuk melakukan penundaan pembayaran pajak kendaraan dinas, karena semua telah dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2019 ini.

Dia juga mengungkapkan, bahwa para kepala OPD telah mengetahui ada anggaran karena terekam dalam DPA dari OPD masing-masing.

"Tidak ada alasan untuk tidak membayar, karena itu sudah dianggarkan, dan tercantum dalam DPA masing - masing," kata Bupati.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bupati Sukiman Salurkan Bantuan Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19 di 2 Kecamatan
  • Peduli Masyarakat Terdampak Pandemi, XL Axiata Bagikan Sembako di Padang
  • Alhamdulillah, Pasien Covid-19 di Pekanbaru Sembuh Semua, Ini Pesan TAF Buat Tenaga Medis dan Pemko
  • Diduga Hendak Bunuh Diri, Gadis Remaja Ditemukan Pingsan di Taman Pelabuhan BSL Bengkalis
  • Kasus Positif Covid-19 di Inhu Nihil, OTG 4 Orang, PDP Masih Dirawat 1 Orang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved