Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

21:20 - Satu Orang Polisi di Kepul...
20:20 - Tidak Bisa Diajak Kerjasam...
17:52 - Setiap Desa Dikurangi Rp 1...
21:39 - Kunjungi Korban Kebakaran,...
19:12 - Wajib Pajak Kucing-kucinga...
20:28 - 459 Kg Sarang Walet Diperi...
19:05 - Siap-siap, Masyarakat Kepu...
11:51 - Korsleting Listrik, Rumah ...
08:55 - Antisipasi Karhutla, Ini y...
19:55 - Tapal Batas 93 Desa di Kep...
19:50 - Butuh Bantuan, Kapolres Ke...
13:57 - BPN Kepulauan Meranti Sera...
10:34 - Sejumlah Kendaraan Dinas P...
10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
 
Banyak Anggota Bolos, Rapat Paripurna DPRD Meranti Batal Digelar
Senin, 29 April 2019 - 19:33:13 WIB
Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda LPP APBD tahun 2018 yang digelar Senin (29/4/2019) batal karena minimnya anggota dewan yang hadir.
Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda LPP APBD tahun 2018 yang digelar Senin (29/4/2019) batal karena minimnya anggota dewan yang hadir.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda LPP APBD tahun 2018 yang digelar Senin (29/4/2019) batal dilaksanakan. Dari 30 anggota DPRD Kepulauan Meranti, yang hadir dalam rapat hanya 14 orang.

Dalam rapat paripurna itu juga akan digelar penyampaian LKPJ kepala daerah 2018, pandangan umum fraksi - fraksi terhadap penyampaian Ranperda inisiatif pemerintah daerah dan pendapat kepala daerah terhadap penyampaian dua Ranperda inisiatif DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Taufikurrahman yang memimpin rapat kala itu juga terpaksa harus langsung menutup paripurna itu karena anggota yang hadir tidak kuorum dan menyatakan rapat dibatalkan dan akan dijadwalkan kembali.

Selain itu, waktu rapat paripurna juga molor dilaksanakan. Dimana rapat yang dijadwalkan pukul 14:00 WIB dimulai pada pukul 15:00 WIB.

Politisi Gerindra itu juga menyebutkan untuk menggelar Rapat Paripurna seharusnya dihadiri minimal 50 persen anggota ditambah satu anggota DPRD. 

"Karena anggota DPRD tidak kuorum, maka rapat paripurna saat ini batal dan akan kita jadwalkan paripurna ulang," kata Taufikurrahman.

Sementara itu, menanggapi adanya isu Rapat Paripurna batal diakibatkan banyak anggota DPRD yang kecewa karena kalah dalam pesta demokrasi, dia membantah dan mengatakan jika hal itu tidak benar.

Menurut Taufikurrahman, tingkat kehadiran para anggota DPRD selepas  Pemilihan Legislatif (Pileg) memang cukup minim. Hal itu karena mereka disibukkan dengan kegiatan ke konstituennya. 

"Kita berfikir positif saja. Nanti rapatnya kita jadwalkan ulang, sebelum rapat dimulai kita sudah menghubungi mereka via telpon. Jika mereka tidak hadir karena kemaren banyak yang kalah itu tidak benar, karena jabatan mereka masih lama, berakhir pada September nanti," kata Taufikurrahman.

Tidak ingin terlalu dipojokkan, alih - alih wakil ketua DPRD itu menyinggung ketidakhadiran kepala daerah. Menurutnya yang harus menyampaikan LKPJ itu haruslah kepala daerah. Sementara itu yang tampak hadir hanya Sekretaris Daerah.

"Penyampaian LKPJ itu harus bupati, setidaknya wakil bupati yang harus hadir," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis mengatakan tidak ada masalah jika harus dirinya yang menyampaikan LKPJ itu. Sementara itu menanggapi tidak kuorumnya angggota DPRD dalam rapat paripurna dimaklumi olehnya mengingat saat ini masih dalam suasana Pemilu.

"Tidak ada masalah dengan penyampaian LKPJ, biasanya saya juga yang menyampaikan. Banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir tadi kita maklumi, terlebih ini masih dalam suasana pemilu, namun mereka mesti bertanggung jawab atas tugasnya," ungkap Sekda. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Galang Dana, Wartawan Rohul Serahkan Bantuan ke Daliem Penderita Kanker Rahim
  • Kerugian Akibat Ledakan Besar di Beirut Capai USD 15 Miliar
  • Hasil Liga Champions, PSG Lolos ke Semifinal Usai Kalahkan Atlanta 2-1
  • Diserahkan Langsung AHY, Pasangan Berkah Terima SK dari Partai Demokrat
  • Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 Kembali Digelar, Ini Kategori dan Syarat-syaratnya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved