Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:55 - Tapal Batas 93 Desa di Kep...
19:50 - Butuh Bantuan, Kapolres Ke...
13:57 - BPN Kepulauan Meranti Sera...
10:34 - Sejumlah Kendaraan Dinas P...
10:18 - Pasien Positif Covid-19 ya...
17:23 - Lima Desa di Kepulauan Mer...
13:17 - Kapolres Kepulauan Meranti...
19:48 - Kembangkan Potensi Kopi Li...
12:37 - 18 Usulan Perhutanan Sosia...
18:36 - YFMM Konsisten Tiap Tahun ...
16:40 - Terpantau Satu Hotspot di ...
19:21 - Pasien Positif Kabur dari ...
10:43 - Gawat, Pasien Positif Covi...
16:32 - DKPTPP Kepulauan Meranti P...
14:48 - Polres Meranti Siagakan 96...
21:38 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
14:04 - Kabar Gembira, BLT DD Dipe...
18:52 - Operator dan Penumpang Kap...
12:21 - Pemkab Kepulauan Meranti S...
16:25 - Mengira SK nya Sudah Kadal...
12:19 - Bansos Tahap II Meranti Su...
19:41 - Biaya Rawat Pasien Positif...
17:24 - Kabel Tower Sutet PLN Putu...
20:30 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
19:49 - Pembayaran BPHTB Terpaksa ...
10:39 - Lezatnya Sempolet Kepulaua...
17:36 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
20:28 - Mesin Rusak, Speed Boat Pe...
19:41 - Akibat Covid-19, Tunjangan...
18:26 - Usulan Bupati Meranti Jadi...
17:11 - Laporan dr Aisyah Bee ke K...
19:47 - Tampung Produksi Sagu Kepu...
13:31 - Di Balik Opini WTP 8 Kali,...
21:13 - Kabupaten Kepulauan Merant...
20:24 - Abrasi di Kepulauan Merant...
19:56 - Gamali Tuntut Janji DPRD K...
17:44 - Hasil Rapid Test Reaktif, ...
17:43 - Jika Sembako Tidak Disalur...
17:57 - Moratorium Gambut, Masyara...
18:38 - Minta Keadilan Agar Rustam...
18:22 - Pemuda Pulau Merbau Minta ...
16:31 - Atap Dermaga Pelabuhan Sem...
12:16 - Waspadai Karlahut, Camat T...
11:33 - Sakit, Pengawal Pribadi Bu...
19:27 - Pemkab Kepulauan Meranti K...
10:12 - Tarif Penyeberangan Kempan...
18:41 - Tingkatkan Ketahanan Panga...
16:13 - Moratorium Gambut, Izin Ki...
09:47 - Warga Desa Dedap Temukan I...
20:10 - 7 Titik Blankspot, Pemkab ...
 
Kebijakan Pemerintah Pusat Dinilai Merusak Hutan di Meranti
Senin, 15 April 2019 - 17:31:11 WIB

SELATPANJANG - Wakil Bupati Meranti Drs H Said Hasyim menilai kerusakan hutan di Kepulauan Meranti tidak serta merta dirusak oleh masyarakat, melainkan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang kepada perusahaan besar untuk mengolah hutan secara besar-besaran.

"Kepulauan Meranti adalah pulau yang terbentuk oleh endapan aliran empat sungai besar yang ada di Riau. Seharusnya tanah endapan ini harus dijaga bukan malah dijarah hutannya. Alam kita menjadi rusak, siapa yang merusak, apakah rakyat, jawabnya bukan, tapi kebijakan pusatlah yang menyebabkan hutan kita rusak," ungkap Said Hasyim, Senin (15/4/2019).

"Ini tegas saya katakan, daerah kita diberi usaha oleh pemerintah pusat untuk eksplorasi hutan dan memberi kepada perusahaan untuk mencabik - cabik hutan kita. Tapi yang ditangkap siapa, rakyat yang ditangkap, bukan perusahaan," ungkap Said lagi.

Akibat kerusakan hutan ini, kata Said terjadi perubahan ekosistem yang memicu cuaca panas ekstrim dalam waktu singkat di Kepulauan Meranti.

"Seminggu saja panas sudah terbakar. Dulu waktu kita kecil sebulan dua bulan panas baru terbakar, itupun tidak separah saat ini," ujarnya.

Kebijakan pemerintah pusat saat ini dinilai aneh karena hutan untuk rakyat malah diberikan kepada perusahan.

"Kebijakan negara sangat aneh, dimana lahan milik masyarakat dijadikan kawasan hutan, sebaliknya kawasan hutan diberikan kepada perusahan, ini sangat ironis," ungkap Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ngeri! Pesawat India Terbelah Dua, 16 Orang Tewas
  • Syukurlah, Hasil Swab Massal ASN Pemprov Riau Seluruhnya Negatif
  • Gubri Apresiasi Program BPN untuk Riau, 16.372 Sertifikat Diserahkan
  • Guna Peremajaan Sawit Rakyat, Riau Terima Dana Rp720 Juta dari BPDPKS
  • Sapi Kurban PTPN V Tak Sampai ke DPRD Riau, Ini Penjelasannya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved