SELATPANJANG - Wakil Bupati Meranti Drs H Said Hasyim menilai kerusakan hutan di Kepulauan Meranti tidak serta merta dirusak oleh masyarakat, melainkan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang kepada perusahaan besar untuk mengolah hutan secara besar-besaran.

"Kepulauan Meranti adalah pulau yang terbentuk oleh endapan aliran empat sungai besar yang ada di Riau. Seharusnya tanah endapan ini harus dijaga bukan malah dijarah hutannya. Alam kita menjadi rusak, siapa yang merusak, apakah rakyat, jawabnya bukan, tapi kebijakan pusatlah yang menyebabkan hutan kita rusak," ungkap Said Hasyim, Senin (15/4/2019).

"Ini tegas saya katakan, daerah kita diberi usaha oleh pemerintah pusat untuk eksplorasi hutan dan memberi kepada perusahaan untuk mencabik - cabik hutan kita. Tapi yang ditangkap siapa, rakyat yang ditangkap, bukan perusahaan," ungkap Said lagi.

Akibat kerusakan hutan ini, kata Said terjadi perubahan ekosistem yang memicu cuaca panas ekstrim dalam waktu singkat di Kepulauan Meranti.

"Seminggu saja panas sudah terbakar. Dulu waktu kita kecil sebulan dua bulan panas baru terbakar, itupun tidak separah saat ini," ujarnya.

Kebijakan pemerintah pusat saat ini dinilai aneh karena hutan untuk rakyat malah diberikan kepada perusahan.

"Kebijakan negara sangat aneh, dimana lahan milik masyarakat dijadikan kawasan hutan, sebaliknya kawasan hutan diberikan kepada perusahan, ini sangat ironis," ungkap Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah