SELATPANJANG - Sebagai salah satu upaya pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Meranti meminta Perdagangan lintas batas kembali diaktifkan. Selain itu, hal itu diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

"Dari dulu masyarakat kita sangat bergantung pada kebutuhan pokok dari Negara Malaysia. Karena jika dari Pulau Jawa, selain mahal, juga jaraknya sangat jauh. Jadi ini sangat bagus, dan Pemkab Kepulauan Meranti akan terus memperjuangkan hal ini," kata Bupati Kepulauan Meranti, Irwan.

Kemudahan juga secara otomatis memberikan angin segar bagi perekonomian masyarakat yang selama ini nyaris tidak pernah terdengar berteriak terkait masalah kelangkaan Sembako.

"Kami mengharapkan perdagangan lintas batas ini bagi Kepulauan Meranti jangan sampai ditutup. Karena jika ditutup akan menjadi masalah yakni kemiskinan akan semakin bertambah. Jadi kami meminta kepada aparat untuk memaklumi hal ini, jangan kapal kayu yang berlayar membawa kebutuhan sembako ditangkap," kata Bupati.

Menurut Bupati, jika kran perdagangan lintas batas dibuka bagi Kepulauan Meranti tidak akan merugikan negara secara signifikan, justru sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup jadi mudah didapatkan, bahkan dengan harga yang terjangkau.

"Jika ini dibuka tidak akan merugikan negara secara signifikan. Nilai tukar kita tidak jatuh, karena ini hanya skala kecil, jadi tidak terlalu berpengaruh. Bukan itu saja, hubungan dagang akan terus terjaga," ungkap Irwan.

Bupati dua periode itu terus saja berteriak ke pusat untuk memperjuangkan hal ini, agar perdagangan tradisional tetap hidup.

"Kita terus memperjuangkan hal ini. Namun terus ditolak, tapi kita tidak akan menyerah untuk kepentingan masyarakat," ungkap Irwan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan menyampaikan sudah saatnya Kepulauan Meranti untuk dibukakan kembali perdagangan ‘Smokel’.

Permintaan ini dipandang tidak muluk-muluk, karena jika dilihat dari sisi geografisnya, Kepulauan Meranti terletak di Selat Melaka yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

“Sejak dahulu sebelum Kepulauan Meranti terbentuk,daerah ini sudah terkenal sebagai daerah 'Smokel' yang mendapatkan pasokan bahan makanan dari Malaysia dan Singapura. Saya pikir kalau pemerintah mau melegalkan dan memudahkan pemasukan barang itu ke Meranti, negara dan masyarakat tidak akan dirugikan, bahkan diuntungkan melalui penarikan retribusi dan pajak barang impor,” kata Fauzi.

Menurutnya, dengan mempermudah regulasi perdagangan lintas batas, otomatis kondisi kesejahteraan masyarakat di Meranti akan meningkat.

Selain itu menurutnya, masyarakat Meranti masih tergantung terhadap pasokan barang dari Malaysia. Karena jika menunggu pasokan dari Pulau Jawa, harga barang tersebut akan jauh lebih mahal dibandingkan jika didatangkan dari Malaysia. Hal itu karena jarak tempuh yang sangat jauh.

“Seharusnya Pemerintah Pusat harus bisa mempertimbangkan adanya dispensasi bagi Kepulauan Meranti, karena ini merupakan hajat orang banyak," ujarnya.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Usai Resmikan Sekretariat GPM-IKM Riau, Ade Hartati Bulatkan Tekat Maju Pilkada Pekanbaru 2024 Sekjen PWI Riau Ultah ke-37, TAF Harap Doni Dwi Putra Beri Inspirasi untuk Jurnalis Muda DPRD Dumai Gelar Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus B dan C Terkait 2 Ranperda Bupati Alfedri harap Lulusan SMK Yamatu Siak Bisa Langsung Kerja Launching Model SUV Baru, NETA Auto Indonesia Bakal Ramaikan PERIKLINDO Vehicle Show 2024		Ngeri! Bus TMP Pekanbaru Tetap Beroperasi Meski Pintu Tak Bisa Ditutup Sempurna Komisi IV DPRD Pekanbaru Geram PT Sumatera Kemasindo Tak Kooperatif Bupati Siak: Jadikan Momentum MTQ ke-42 Riau Sebagai Ajang Uji Kompetensi Bengkalis Songsong Jembatan Megah, Ini Instruksi Bupati Kasmarni untuk PUPR Nasdem Rohil Panaskan Mesin Partai untuk Menangkan Pilkada 2024